I need to continue drafting the full article. Let me complete it carefully.

Fenomena ini bukan sekadar soal durasi. Lebih dari itu, kehadiran bahasa kolonial mencerminkan karakter dan strategi kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa. Di mana Inggris membawa misi imperialisme budaya dengan sistem pendidikan yang relatif terbuka, Belanda justru membangun tembok pemisah sosial melalui kebijakan bahasa yang eksklusif. Mereka datang untuk menguras, bukan untuk mengajar.

Sistem Pendidikan yang Dibatasi untuk Elite

Salah satu pilar utama penyebaran bahasa adalah pendidikan. Di jajahan Inggris, seperti India, Malaya, atau Singapura, bahasa Inggris sengaja dijadikan medium pengantar di sekolah-sekolah yang didirikan untuk melahirkan kelas administrasi pribumi. Lord Macaulay dengan terang-terangan menyatakan ambisi menciptakan "kelas orang yang berkulit India tetapi berpikiran Inggris." Melalui kebijakan tersebut, bahasa Inggris menyebar luas sebagai instrumen pemerintahan dan mobilitas sosial.

Lain halnya dengan Hindia Belanda. Pemerintah kolonial di bendera VOC maupun Kerajaan Belanda kemudiannya sangat membatasi akses pendidikan formal dalam bahasa Belanda. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Belanda, seperti sekolah dokter bumiputra STOVIA atau sekolah hukum OPS, hanya terbuka bagi kalangan terbatas: putra-putra bangsawan, priyayi, atau mereka yang memiliki hubungan dengan aparatur kolonial. Hanya sebagian kecil populasi—diperkirakan kurang dari dua persen pada awal abad ke-20—yang memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Bahasa tersebut dijaga sebagai simbol status sosial dan alat kontrol, bukan jembatan komunikasi massal.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pihak Belanda khawatir bahwa jika terlalu banyak pribumi menguasai bahasa Belanda, mereka akan terpapar oleh ide-ide liberalisme, nasionalisme, dan paham revolusi Prancis yang berbahaya bagi stabilitas kolonial. Dengan membatasi bahasa, mereka juga membatasi ruang berpikir kritis. Sementara itu, untuk keperluan administrasi tingkat bawah, Belanda justru memanfaatkan bahasa Melayu pasar yang sudah menjadi lingua franca di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pilihan pragmatis ini, pada gilirannya, memperkuat posisi Melayu sebagai bahasa perantara, bukan Belanda.

Peran Bahasa Melayu sebagai Benteng Budaya

Keberadaan bahasa Melayu yang mapan sejak era kerajaan-kerajaan maritim menjadi faktor penentu lainnya. Bahasa ini bukan hanya alat dagang, tetapi juga sarana penyebaran Islam dan komunikasi antarpulau. Ketika Belanda tiba, mereka menemukan sebuah ekosistem linguistik yang sudah berjalan sendiri. Menanamkan bahasa Belanda berarti harus bersaing dengan jaringan bahasa yang sudah memiliki akar dalam.

Ketika gerakan nasionalisme mulai menyeruak pada awal abad ke-20, para pemimpin pergerakan seperti Pemuda Indonesia dengan sengaja memilih bahasa Melayu—bukan Belanda dan bukan pula bahasa daerah dominan seperti Jawa—sebagai bahasa persatuan. Kongres Pemuda 1928 menjadi titik balik di mana Sumpah Pemuda mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Pilihan ini merupakan penolakan tersirat terhadap warisan kolonial Belanda sekaligus penerimaan terhadap tradisi Melayu yang inklusif.

Berbeda dengan situasi di banyak jajahan Inggris di mana keragaman bahasa daerah yang ekstrem membuat bahasa Inggris menjadi pilihan logis sebagai bahasa perantara, di Nusantara bahasa Melayu sudah memenuhi peran tersebut. Tidak ada kekosongan linguistik yang harus diisi oleh bahasa Belanda.

Warisan Tipis dalam Keseharian

Hari ini, jejak bahasa Belanda di Indonesia lebih banyak ditemukan dalam kosakata terbatas yang merujuk pada kehidupan modern dan administrasi: kantor, rekening, handuk, wortel, bioskop, pompa, dakwaan, dan vonis. Namun kata-kata tersebut hanyalah serpihan, bukan sistem kebahasaan yang hidup. Tidak ada generasi di Indonesia—kecuali keluarga keturunan Indo atau mereka yang belajar secara akademis—yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa ibu atau bahasa rumah tangga.

"Kolonialisme Belanda bersifat eksploitatif dengan investasi pendidikan yang minimal. Mereka tidak ingin rakyat pribumi terlalu banyak berpikir kritis dengan menguasai bahasa penguasa. Ini berbeda dengan strategi imperialisme budaya Inggris yang lebih sistematis dalam melahirkan kelas menengah pribumi yang fasih berbahasa Inggris," ujar Prof. Dr. Bambang Irawan, sejarawan kolonialisme dari Universitas Indonesia, saat dihubungi Beritadua.com, Rabu (14/8/2024).

Prof. Bambang menambahkan bahwa faktor demografi juga memainkan peran penting. Jumlah penduduk pribumi di Hindia Belanda jauh lebih besar dibandingkan jumlah bangsa Belanda yang datang. Tidak ada gelombang imigrasi massal warga Belanda yang tinggal di pedalaman dan berbaur dengan masyarakat lokal secara luas, seperti yang terjadi pada pemukim Inggris di beberapa wilayah jajahannya. Hubungan yang terjalin lebih bersifat transaksional daripada akulturasi.

Sementara itu, bahasa Inggris mendapatkan keuntungan tambahan dari posisinya sebagai bahasa global pasca-Perang Dunia II. Bahkan setelah kemerdekaan, bekas jajahan Inggris terus menggunakan bahasa tersebut karena nilai ekonomi dan geopolitiknya. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak memiliki daya tarik global yang sama, sehingga setelah kemerdekaan 1945, tidak ada insentif kuat bagi Indonesia untuk mempertahankannya dalam sistem pendidikan nasional.

Di balik semua analisis politik dan kebijakan, terdapat kenyataan pahit yang tak terbantahkan. Ketidakhadiran bahasa Belanda di tengah masyarakat Indonesia bukan sekadar soal durasi penjajahan, melainkan cerminan dari intensitas interaksi yang tidak setara. Tiga setengah abad kehadiran Belanda lebih banyak meninggalkan luka dalam bentuk kerja paksa, monopoli perdagangan, dan pengambilan sumber daya alam, ketimbang warisan keilmuan atau kemampuan berbahasa yang bisa dinikmati generasi pribumi. Bahasa, pada akhirnya, adalah cerminan dari kekuasaan. Dan di Indonesia, kekuasaan kolonial Belanda tidak pernah benar-benar ingin berbagi bahasa dengan mereka yang dijajah.