Hubungan Presiden Prabowo dan Eks Presiden Jokowi Kian Retak, Ini Sebabnya

Hubungan antara pemimpin yang sedang berkuasa dan pendahulunya di Indonesia acap kali menjadi sorotan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Setelah sebelumnya tampil kompak dalam Pilpres 2024, belakangan muncul sinyalemen keretakan yang kian terang benderang. Pengamat menilai dinamika ini berpotensi mengguncang peta politik nasional.

Latar Belakang Historis: Bukan Kali Ini Saja

Sejarah politik Indonesia mencatat, keretakan antara presiden dan pendahulunya bukanlah fenomena baru. Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid, yang semula bahu-membahu melengserkan Orde Baru, kemudian terlibat konflik terbuka hingga memuncak pada pemakzulan Gus Dur. Relasi Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati pun sempat dingin pasca Pilpres 2004, meski kemudian membaik. Pola ini mengindikasikan bahwa kepentingan jangka pendek—seperti dukungan pemilu—sering kali menyembunyikan friksi ideologis yang akan meledak kemudian.

Kini, hubungan Prabowo dan Jokowi mengikuti alur serupa. Dukungan politik yang semula mesra berubah menjadi saling curiga ketika masing-masing pihak merasa belum mendapatkan “hak politiknya” secara penuh. Pengamat menyebut, setiap mantan presiden selalu berusaha menjaga pengaruh, sementara presiden baru ingin menunjukkan independensi. Benturan itu nyaris tak terelakkan.

Dari Kawan Koalisi Menjadi Sinyal Ketegangan

Prabowo dan Jokowi pernah menjadi simbol rekonsiliasi politik pasca Pemilu 2019. Jokowi merangkul rivalnya ke dalam kabinet, dan dukungan Jokowi menjadi salah satu faktor kemenangan Prabowo di 2024. Namun, hubungan mesra itu mulai menunjukkan retakan. Sumber di lingkar Istana menyebutkan, dalam dua bulan terakhir, intensitas komunikasi langsung antara keduanya menurun drastis—dari yang sebelumnya rutin bertukar kabar melalui telepon, kini hanya terbatas pada pesan singkat protokoler.

Sinyal pertama terlihat saat Presiden Prabowo merombak beberapa kebijakan warisan Jokowi, terutama terkait proyek strategis nasional dan penempatan loyalis Jokowi di BUMN. Langkah itu dianggap sebagai upaya menegaskan kemandirian politiknya, namun di sisi lain menyinggung perasaan kubu Jokowi yang merasa kontribusinya tak lagi dihargai.

Akar Masalah: Perebutan Kendali Partai dan Arah Kebijakan

Dalam wawancara dengan sejumlah analis, terungkap bahwa salah satu pemicu utama keretakan adalah soal perebutan pengaruh di tubuh koalisi besar. Jokowi masih memegang kendali tidak langsung atas sejumlah menteri dan ketua umum partai yang dulu menjadi pendukung utamanya. Sementara itu, Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin penuh, bukan sekadar “petugas partai” atau boneka politik. “Ini soal legacy dan ego politik. Jokowi tidak ingin dilupakan, Prabowo tak ingin dianggap sebagai perpanjangan tangan,” ujar Dr. Andi Widjajanto, analis politik dari Universitas Indonesia.

Selain itu, perbedaan pendekatan dalam menangani isu ekonomi dan hubungan luar negeri turut memicu friksi. Jokowi dikenal dengan pendekatan pragmatis dan pembangunan infrastruktur besar-besaran, sedangkan Prabowo lebih condong pada penguatan pertahanan dan swasembada pangan dengan gaya populisnya. Sumber di Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa revisi alokasi anggaran—yang memangkas beberapa proyek mercusuar era Jokowi—telah memicu protes diam-diam dari kalangan pendukung mantan presiden.

Dampak Terhadap Stabilitas Politik dan Ekonomi

Keretakan ini mulai berdampak pada soliditas parlemen. Partai-partai besar yang dulu solid mendukung pemerintah, seperti Golkar dan PAN, mulai menunjukkan gelagat terbelah antara kubu loyal Jokowi dan kubu loyal Prabowo. Bahkan, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2026, sejumlah fraksi tiba-tiba gencar mengkritisi kebijakan fiskal pemerintah, sesuatu yang jarang terjadi di era awal Prabowo. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu jalannya legislasi dan membuat investor menunggu kejelasan.

Dari sisi ekonomi, sentimen pasar merespons dingin. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan 1,2 persen pekan lalu setelah isu keretakan ini mencuat di media massa. Pelaku pasar khawatir ketidakpastian politik akan menghambat reformasi struktural yang telah dijanjikan. Meski demikian, sejumlah ekonom menilai dampaknya masih terbatas, asalkan eskalasi tidak berlanjut ke tingkat yang lebih konfrontatif.

Respons Publik dan Media Sosial

Di dunia maya, tagar #PrabowoJokowiRetak sempat menjadi trending topic di platform X (Twitter) selama dua hari berturut-turut. Warganet terbelah antara yang menyayangkan keretakan dan yang menganggapnya sebagai dinamika wajar. Sejumlah tokoh masyarakat sipil menyerukan agar kedua tokoh menahan diri, mengingat stabilitas nasional masih rapuh pasca pandemi dan ketidakpastian global. “Ini bukan saatnya berebut panggung. Rakyat butuh kerja nyata, bukan drama elite,” cuit aktivis media sosial @politikwaras yang memperoleh lebih dari 50 ribu likes.

Media cetak dan televisi pun tak ketinggalan mengupas isu ini. Stasiun televisi swasta menayangkan debat khusus yang mengundang analis politik dan mantan pejabat. Sebagian besar narasumber sepakat, akar masalah terletak pada tata kelola koalisi yang tidak memiliki aturan baku soal pembagian peran antara presiden dan mantan presiden yang masih aktif di politik.

Apa Kata Istana dan Lingkaran Jokowi?

Pihak Istana melalui juru bicara kepresidenan membantah adanya keretakan. “Hubungan Bapak Presiden dengan Pak Jokowi tetap baik. Tidak ada perubahan apa pun,” ujar juru bicara itu dalam keterangan pers, Selasa (17/3). Namun, klaim tersebut dibantah oleh sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini berseberangan. Mereka menyebut Jokowi lebih sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh di luar pemerintahan, dan mulai menjaga jarak dari aktivitas Istana. Sementara itu, kubu Jokowi melalui orang dekatnya mengatakan bahwa mantan presiden hanya ingin fokus pada keluarganya, meskipun tak bisa dipungkiri ia masih memiliki magnet politik yang besar.

Pengamat menilai, episode ini adalah bagian dari dinamika kenegaraan yang lazim terjadi di banyak negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keretakan antara presiden aktif dan mantan presiden dapat berubah menjadi persaingan terbuka yang menguras energi bangsa. Publik tentu berharap kedua tokoh ini dapat duduk bersama, melunakkan ego, dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya.