Hilirisasi RI Rp1.066 Triliun, 75 Persen Mengalir ke Luar Jawa

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per akhir 2024, sekitar 75 persen dari total investasi sektor hilirisasi atau pengolahan bahan mentah menjadi barang bernilai tambah, mengalir ke luar Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebutkan bahwa konsentrasi investasi tersebut tersebar di kawasan timur Indonesia, terutama pada komoditas nikel, tembaga, bauksit, dan feronikel. Realisasi investasi nasional sepanjang Januari-Desember 2024 sendiri menembus Rp1.714,2 triliun, tumbuh 20,8 persen year-on-year, dengan sektor pengolahan logam dasar sebagai penyumbang terbesar.

Angka itu menandakan bahwa kebijakan hilirisasi yang mulai digulirkan sejak 2020 telah bergeser dari sekadar wacana menjadi arus modal riil. Namun, persebaran yang tidak merata memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ini benar-benar menciptakan pemerataan, atau justru memindahkan pusat ekonomi dari barat ke timur tanpa menyelesaikan ketimpangan struktural?

Di Satu Sisi: Pemerataan Ekonomi Mulai Terlihat

Menteri Rosan menegaskan bahwa dominasi investasi di luar Jawa merupakan sinyal positif bagi upaya pemerataan ekonomi nasional. Selama puluhan tahun, pembangunan Indonesia terpusat di Jawa, khususnya DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang menyumbang lebih dari 57 persen produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan mengalirnya modal ke Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua, terjadi pergeseran peta ekonomi yang selama ini dianggap kronis.

"Hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah, tetapi juga soal keadilan wilayah. Tujuh puluh lima persen investasi di luar Jawa menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi Jawa-sentris," ujar Rosan dalam keterangan resminya.

Dari sisi penerimaan negara, hilirisasi nikel berkontribusi pada lonjakan ekspor produk olahan logam menjadi sekitar USD 45 miliar pada 2023, naik dari hanya USD 3,3 miliar pada 2017. Nilai ini turut memperkuat posisi neraca perdagangan Indonesia yang mencatat surplus 51 bulan berturut-turut hingga awal 2025.

Selain itu, pembangunan smelter di kawasan timur menyerap tenaga kerja lokal. Data BKPM mencatat proyek hilirisasi menciptakan ratusan ribu lapangan kerja langsung maupun tidak langsung, khususnya di Morowali, Weda Bay, dan Konawe. Infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik juga terbangun di daerah yang sebelumnya minim akses.

Di Sisi Lain: Ketimpangan Antardaerah dan Ketergantungan Komoditas

Namun, perspektif lain mengingatkan bahwa tingginya investasi di luar Jawa tidak otomatis menghapus disparitas. Ekonom menilai hilirisasi masih terfokus pada komoditas ekstraktif yang rentan terhadap volatilitas harga global. Ketika harga nikel turun dari puncak USD 48.000 per ton pada 2022 ke kisaran USD 16.000-18.000 per ton pada 2024, proyeksi penerimaan negara ikut tertekan.

Kekhawatiran lain adalah enclave economy, yakni kawasan industri yang tumbuh terisolasi dari ekonomi lokal. Sebagian besar tenaga kerja terampil didatangkan dari luar daerah, sementara masyarakat sekitar hanya mengisi posisi berupah rendah. Ini menciptakan ketimpangan baru di tingkat kabupaten, meski secara provinsi terlihat ada pertumbuhan.

Dari sisi lingkungan, ekspansi smelter dan tambang memicu deforestasi serta polusi. Indeks Kualitas Udara di beberapa kabupaten industri dilaporkan memburuk, sementara limbah tailing menjadi masalah yang belum tuntas. Sentimen pasar global terhadap produk yang tidak ramah lingkungan juga berpotensi menekan daya saing ekspor Indonesia di masa depan.

Fundamental dan Proyeksi ke Depan

Melihat fundamentalnya, struktur investasi Indonesia memang sedang bertransformasi. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB diharapkan naik dari sekitar 18 persen menjadi 21 persen pada 2030 melalui program hilirisasi lanjutan, termasuk untuk komoditas bauksit, tembaga, dan timah. Pemerintah menargetkan realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.905 triliun, dengan porsi besar tetap di luar Jawa.

Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada tiga faktor: likuiditas pembiayaan, kualitas sumber daya manusia lokal, dan kepastian regulasi. Tanpa perbaikan pada tiga aspek itu, hilirisasi berisiko hanya menjadi proyek jangka pendek yang meninggalkan beban lingkungan dan sosial. Capital outflow dari sektor portofolio juga perlu diwaspadai bila stabilitas makro terganggu.

Kesimpulannya, pergeseran investasi ke luar Jawa adalah capaian penting, tetapi bukan tujuan akhir. Pemerataan sejati hanya terwujud bila nilai tambah benar-benar mengakar di daerah, bukan sekadar memindahkan cerobong asap dari barat ke timur.