Harga Telur Anjlok, Peternak Demo dan Buang Hasil Panen

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan informasi dari kalangan peternak per awal 2025, harga telur ayam di tingkat peternak mengalami penurunan tajam hingga menyentuh angka di bawah Rp20.000 per kilogram di sejumlah sentra produksi. Kondisi ini memicu aksi protes sejumlah peternak ayam petelur yang membuang hasil panen dan melempar telur sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Dalam ekonomi, telur termasuk komoditas pangan strategis yang pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh keseimbangan pasokan dan permintaan, atau yang biasa disebut supply-demand.

Pemicu Utama: Kelebihan Pasokan dan Lemahnya Daya Serap

Di satu sisi, para peternak menilai anjloknya harga disebabkan oleh membanjirnya pasokan telur di pasar. Populasi ayam petelur yang bertambah dalam beberapa tahun terakhir membuat produksi nasional melampaui kebutuhan konsumsi harian masyarakat. Seorang peternak asal sentra produksi menyebut bahwa biaya pakan, yang menyumbang sekitar 70-80 persen dari total biaya operasional, tidak turun mengikuti harga jual. Akibatnya, margin usaha tertekan dan banyak peternak kecil mengalami kerugian. Dalam bahasa ekonomi, ini adalah persoalan struktural ketika harga input tidak fleksibel sementara harga output jatuh bebas.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berargumen bahwa penurunan harga sebenarnya menguntungkan konsumen, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Mereka juga menyoroti bahwa sebagian persoalan berasal dari distribusi yang tidak merata antarwilayah, bukan semata kelebihan produksi. Artinya, ada wilayah dengan surplus telur, tetapi wilayah lain justru kekurangan pasokan akibat rantai logistik yang panjang. Perbedaan harga antarprovinsi bisa mencapai Rp3.000-Rp5.000 per kilogram, mencerminkan disparitas pasar yang belum terselesaikan.

Pro dan Kontra Kebijakan Intervensi Pasar

Dari kacamata pro-intervensi, pemerintah perlu segera menyerap kelebihan pasokan melalui operasi pasar, mendorong ekspor, atau menggenjot industri pengolahan telur menjadi produk turunan seperti bubuk telur dan makanan olahan. Langkah ini dianggap mampu menstabilkan harga di tingkat peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Tanpa intervensi, dikhawatirkan banyak peternak gulung tikar, yang dalam jangka menengah justru bisa memicu kenaikan harga tajam akibat berkurangnya populasi ayam petelur.

Namun, kubu kontra menilai intervensi pasar berpotensi menimbulkan distorsi. Menahan harga atau menyerap pasokan secara masif bisa membebani anggaran dan menciptakan ketergantungan. Mereka berpendapat bahwa solusi fundamental terletak pada perbaikan tata niaga, penguatan koperasi peternak, serta pengembangan pasar ekspor yang berkelanjutan. Menurut pandangan ini, fluktuasi harga adalah bagian dari siklus komoditas yang wajar, dan peternak perlu didorong melakukan diversifikasi produk serta efisiensi biaya pakan, misalnya melalui produksi pakan mandiri.

Dampak terhadap Inflasi dan Proyeksi ke Depan

Secara makro, penurunan harga telur sebenarnya memberikan andil positif terhadap inflasi pangan atau volatile food. Data historis menunjukkan bahwa kelompok telur dan daging ayam kerap menjadi penyumbang deflasi bulanan ketika pasokan melimpah. Kendati demikian, tekanan pada sisi produsen tidak bisa diabaikan karena berisiko mengganggu ketahanan pangan jangka panjang. Jika peternak mengurangi populasi ayam akibat kerugian berkepanjangan, maka dalam 6-12 bulan ke depan pasokan bisa menyusut dan harga berbalik naik secara tajam.

Proyeksi ke depan akan sangat bergantung pada respons kebijakan. Apabila pemerintah mampu mempercepat penyerapan surplus dan membuka akses pasar baru, harga di tingkat peternak berpotensi kembali ke kisaran Rp22.000-Rp24.000 per kilogram yang dianggap lebih sehat. Sebaliknya, tanpa langkah berarti, sentimen pasar akan tetap negatif dan capital outflow dari sektor peternakan kecil berlanjut. Bagi pembaca, penting memahami bahwa dinamika ini bukan sekadar soal harga telur di pasar, melainkan cerminan kompleksnya rantai pasok pangan nasional yang menuntut tata kelola berimbang antara melindungi konsumen dan menjaga kesejahteraan produsen.