Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemantauan harga pasar per akhir kuartal ini, harga telur ayam ras di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan, bahkan di sejumlah sentra produksi seperti Blitar, Malang, dan Sidrap menembus angka di bawah Rp 20.000 per kilogram. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan harga acuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga memicu kekhawatiran serius di kalangan peternak rakyat.
Tekanan Harga di Tingkat Peternak
Penurunan harga telur ini bukan fenomena sehari dua hari. Secara year-on-year, harga di tingkat produsen telah terkoreksi cukup dalam, sementara biaya pakan yang menjadi komponen terbesar struktur produksi—sekitar 70 hingga 75 persen dari total biaya operasional—justru menunjukkan tren kenaikan. Artinya, terjadi guntingan margin yang tajam antara harga jual dan biaya produksi.
Dalam terminologi ekonomi, kondisi ini disebut sebagai squeeze margin, yaitu situasi ketika pendapatan turun sementara beban biaya tetap tinggi. Bagi peternak dengan skala kecil dan menengah, kondisi tersebut langsung menggerus likuiditas usaha. Banyak di antaranya terpaksa menjual aset produktif, termasuk indukan ayam petelur, demi menutup arus kas harian.
Sejumlah pengamat pasar menilai bahwa kelebihan pasokan (oversupply) menjadi pemicu utama. Setelah periode ekspansi populasi ayam petelur dalam dua tahun terakhir, produksi nasional tumbuh lebih cepat dibandingkan laju permintaan domestik. Ditambah melemahnya daya beli sebagian rumah tangga, penyerapan di pasar tradisional dan modern pun tidak mampu menyerap seluruh hasil produksi.
"Keluhan peternak ini bukan sekadar soal harga hari ini, tetapi menyangkut keberlanjutan industri peternakan rakyat dalam jangka panjang," ujar seorang anggota Dewan yang menekankan pentingnya respons kebijakan cepat dari eksekutif.
Respons Politik dan Janji Advokasi
Di satu sisi, langkah Komisi IV DPR RI yang berjanji membawa aspirasi peternak ayam petelur langsung kepada Presiden menunjukkan adanya kanal politik yang terbuka. Menurut keterangan yang beredar, Ketua Komisi IV akan menyampaikan secara langsung dampak anjloknya harga telur terhadap penghidupan peternak, dengan harapan pemerintah mengambil intervensi konkret, misalnya melalui penyerapan pasar, operasi pasar terarah, atau insentif pakan.
Di sisi lain, sebagian ekonom justru mengingatkan bahwa intervensi harga yang terlalu agresif berpotensi menciptakan distorsi pasar. Jika pemerintah mematok harga di atas keseimbangan, produksi bisa kembali melonjak dan masalah oversupply terulang dalam siklus berikutnya. Pendekatan yang lebih fundamental, menurut mereka, adalah perbaikan tata niaga, penguatan koperasi peternak, serta diversifikasi produk olahan telur agar tidak seluruhnya bergantung pada pasar segar.
Dalam kerangka proyeksi, bila tidak ada penanganan struktural, siklus harga telur akan terus berulang: harga jatuh, peternak gulung tikar, populasi ayam menyusut, lalu harga melonjak. Pola ini dikenal sebagai siklus babi (hog cycle), yakni osilasi harga komoditas pertanian akibat keputusan produksi yang terlambat merespons sinyal pasar.
"Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan gejolak jangka pendek, tetapi juga memperkuat fundamental industri peternakan nasional," kata seorang analis ekonomi pertanian.
Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan
Dari sisi sentimen pasar, kabar mengenai advokasi politik ini sedikit menahan tekanan jual di tingkat distributor. Namun, indeks harga pangan nasional masih menunjukkan volatilitas. Pelaku pasar menantikan apakah pemerintah akan mengeluarkan kebijakan konkret, seperti penyerapan cadangan telur oleh Badan Pangan Nasional atau relaksasi harga pakan.
Jika stimulus fiskal dan moneter di sektor peternakan tidak segera terealisasi, risiko capital outflow dari sektor agribisnis dapat meningkat, terutama bila bank menilai risiko kredit peternak memburuk. Rasio kredit macet (NPL) di segmen ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan efek berantai ke lembaga pembiayaan.
Pada akhirnya, valuasi industri telur nasional bergantung pada keseimbangan antara kebijakan, permintaan, dan efisiensi biaya produksi. Tanpa perbaikan mendasar pada rantai pasok dan struktur pakan, harga telur akan tetap rentan terhadap guncangan. Publik kini menantikan langkah nyata pemerintah dalam merespons keluhan yang telah disampaikan melalui jalur legislatif tersebut.
Comments (0)