Harga Cabai Rawit Sentuh Rp 70 Ribu, Inflasi Pangan Mulai Terpantau

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir Maret 2026, sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga secara serentak di tingkat konsumen. Tekanan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah yang nilainya tembus ke level Rp 70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional, melonjak dari kisaran Rp 45.000 pada awal bulan yang sama. Tren serupa juga terpantau pada beras premium, daging sapi, dan daging ayam broiler yang seluruhnya mencatatkan tekanan positif baik secara month-on-month maupun year-on-year.

Dari sisi makroekonomi, BPS mencatat inflasi Maret 2026 sebesar 0,18 persen secara month-on-month (mtm), dengan inflasi tahunan berada di angka 1,65 persen. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang utama, di mana volatilitas harga bahan pangan diperkirakan menyumbang sekitar 0,09 poin persen terhadap inflasi bulanan. Angka ini masih berada dalam koridor aman, namun kecepatan kenaikan harga cabai rawit dalam kurun waktu tiga pekan menuntut perhatian lebih serius dari pembuat kebijakan.

Tekanan Sisi Penawaran Menjadi Faktor Dominan

Kenaikan harga cabai rawit kali ini lebih banyak dipicu oleh gangguan pada sisi penawaran, bukan permintaan. Curah hujan tinggi pada Januari hingga Februari 2026 mengganggu jadwal tanam dan panen di sentra produksi dataran tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Produksi cabai kuartal pertama 2026 diperkirakan turun 12 sampai 15 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Perlu dipahami, cabai termasuk komoditas mudah rusak atau perishable sehingga tidak dapat disimpan dalam jangka panjang. Ketika pasokan menyusut, harga langsung memanas di tingkat grosir. Ditambah lagi, elastisitas permintaan cabai relatif rendah karena posisinya sebagai bahan pokok masakan rumah tangga, artinya konsumen tetap membeli meski harga naik signifikan.

Dua Perspektif: Gangguan Musiman atau Masalah Struktural?

Di satu sisi, sebagian analis menilai lonjakan ini bersifat musiman dan akan mereda secara alami ketika panen raya April hingga Mei 2026 masuk ke pasar. Pola historis menunjukkan harga cabai rawit cenderung memuncak pada periode transisi musim, kemudian mengalami penurunan 30 sampai 40 persen saat pasokan pulih. Di sisi lain, pandangan yang lebih kritis menyoroti persoalan struktural yang berulang setiap tahun: rantai pasok yang panjang dengan banyak tingkatan perantara, konsentrasi lahan produksi di wilayah tertentu, serta biaya logistik antarpulau yang tinggi. Selama struktur ini tidak berubah, gejolak harga akan terus terjadi secara siklis dan sulit dicegah sepenuhnya.

Lonjakan harga pangan semacam ini adalah pengingat bahwa stabilitas harga tidak cukup dijaga lewat intervensi sesaat. Diversifikasi sentra produksi dan pembenahan distribusi harus menjadi agenda jangka menengah agar fundamental pasokan benar-benar kuat,

Respons Kebijakan dan Proyeksi ke Depan

Pemerintah telah mulai bergerak dengan mengaktifkan kembali operasi pasar murah dan Stabilisasi Harga Pangan dan Strategi Pengendalian Inflasi (SPHP) di sejumlah daerah rawan. Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah juga diminta memastikan likuiditas distribusi berjalan lancar agar kesenjangan harga produsen dan konsumen tidak melebar. Untuk konteks nasional, BI tetap memegang target inflasi 2026 sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen, dan sejauh ini tren inflasi inti masih terkendali di kisaran 2,3 persen, menandakan tekanan harga belum menular ke barang dan jasa lain secara luas.

Bagi pembaca awam, dinamika ini penting dicermati karena harga pangan memiliki bobot besar dalam keranjang pengeluaran rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah. Apabila panen raya berjalan lancar, proyeksi harga cabai rawit dapat kembali ke kisaran Rp 50.000 per kilogram pada kuartal kedua. Namun apabila gangguan cuaca berlanjut, sentimen pasar bisa bergeser negatif dan membuka ruang tekanan inflasi tambahan sebesar 0,1 sampai 0,2 poin persen pada semester pertama. Dengan kata lain, arah harga pangan beberapa pekan ke depan sangat bergantung pada faktor cuaca, koordinasi distribusi, dan kecepatan respons kebijakan pemerintah dalam menjaga fundamental ketahanan pangan nasional.