Guru Makan Bersama Siswa, Menjaga Kualitas Anggaran MBG Rp71 Triliun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen secara year-on-year sepanjang 2024, sementara asumsi makro APBN 2025 mematok pertumbuhan 5,2 persen. Di tengah upaya menjaga momentum tersebut, pemerintah menggelontorkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun, salah satu stimulus fiskal terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia. Kini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta para guru ikut menyantap menu MBG bersama siswa di dalam kelas. Dari kacamata ekonomi, arahan ini dapat dibaca sebagai ikhtiar memperkuat tata kelola program beranggaran raksasa tersebut.

Sebagai konteks, MBG menyasar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan asumsi biaya Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi, setiap hari negara membelanjakan dana dalam skala masif melalui ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Ketika nilai transaksi sebesar itu mengalir setiap hari, kualitas pengawasan menjadi penentu apakah program ini berujung menjadi investasi sumber daya manusia atau sekadar beban belanja rutin.

Stimulus Konsumsi dan Efek Pengganda

Di satu sisi, MBG bekerja layaknya stimulus fiskal klasik. Belanja pemerintah untuk bahan pangan mengalir ke petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat lokal. Aliran dana ini menciptakan efek pengganda atau multiplier effect, yakni kondisi ketika satu rupiah belanja negara memicu aktivitas ekonomi lanjutan di masyarakat. Setiap dapur SPPG yang melayani sekitar 3.000 porsi per hari juga menyerap tenaga kerja, mulai dari juru masak hingga petugas distribusi, sehingga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di daerah.

Dari sisi permintaan agregat, program ini menopang konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang sekitar 53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketika anak-anak memperoleh asupan bergizi, rumah tangga berpenghasilan rendah dapat mengalihkan sebagian anggaran pangannya ke kebutuhan lain. Dalam jangka panjang, perbaikan gizi juga menyasar persoalan stunting yang prevalensinya masih berada di kisaran 21,5 persen, dengan tren penurunan yang relatif lambat dibanding target pemerintah. Anak yang tumbuh sehat secara fundamental berpeluang menjadi angkatan kerja yang lebih produktif, sebuah modal manusia yang nilainya baru terasa satu hingga dua dekade ke depan.

Risiko Fiskal dan Persoalan Tata Kelola

Di sisi lain, program sebesar ini menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Alokasi Rp71 triliun setara dengan hampir 2 persen dari total belanja negara 2025, di tengah ruang fiskal yang kian sempit dengan defisit APBN yang dipatok pada rasio 2,53 persen terhadap PDB. Pemerintah sendiri telah menempuh efisiensi anggaran sekitar Rp306 triliun melalui pemangkasan belanja kementerian dan lembaga, yang sebagian dialihkan untuk membiayai program prioritas seperti MBG. Artinya, setiap rupiah yang bocor atau tidak termanfaatkan secara optimal berpeluang mengorbankan belanja sektor lain yang juga penting, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan.

Risiko tata kelola juga bukan sekadar teori. Sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa siswa penerima MBG di berbagai daerah menunjukkan bahwa rantai pasok program ini masih rapuh. Dalam literatur ekonomi kelembagaan, persoalan semacam ini dikenal sebagai masalah principal-agent: negara sebagai pemberi mandat tidak dapat memantau langsung ribuan dapur dan jutaan porsi setiap hari, sementara penyelenggara di lapangan memiliki insentif yang belum tentu selaras dengan mutu. Tanpa mekanisme pengawasan yang murah dan efektif, potensi kebocoran, penurunan kualitas, hingga moral hazard akan menggerus manfaat ekonomi program.

Makan Bersama sebagai Pengawasan Berbiaya Rendah

Di titik inilah arahan Kepala BGN menemukan relevansinya. Dengan meminta guru menyantap menu yang sama persis dengan siswa, pemerintah secara tidak langsung menanamkan mekanisme pengawasan berbiaya nyaris nol. Guru yang ikut makan akan menjadi pengawas pertama yang merasakan langsung kualitas, porsi, dan kebersihan makanan sebelum dan sesudah disantap murid-muridnya. Jika menu tidak layak, keluhan akan muncul lebih cepat daripada menunggu laporan inspeksi berjenjang.

Guru kami minta ikut menyantap menu Makan Bergizi Gratis bersama para siswa di kelas, ujar Sudaryono.

Secara ekonomi, langkah ini menekan apa yang disebut biaya pengawasan atau monitoring cost, sekaligus memperkecil asimetri informasi antara penyelenggara program dan penerima manfaat. Kehadiran guru di meja makan yang sama menciptakan insentif bagi penyedia makanan untuk menjaga mutu, karena konsumennya kini bukan hanya anak-anak yang enggan atau sungkan mengadu, melainkan juga orang dewasa yang mampu menilai kelayakan sebuah sajian.

Proyeksi dan Kepercayaan Publik

Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada konsistensi eksekusi. Sejumlah ekonom memproyeksikan program ini dapat menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 hingga 0,3 poin persentase pada tahun-tahun awal implementasi, terutama melalui jalur konsumsi dan penyerapan tenaga kerja. Namun proyeksi tersebut hanya akan terwujud bila kualitas belanja terjaga dan tidak memicu masalah baru, mulai dari gangguan pasokan pangan lokal hingga potensi kenaikan harga bahan baku di sekitar dapur produksi.

Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah aset terpenting program ini. Sentimen masyarakat terhadap MBG akan menentukan keberlanjutan dukungan politik dan anggarannya di tahun-tahun mendatang. Kebijakan sederhana seperti guru makan bersama siswa mungkin terlihat simbolis, tetapi dalam kerangka ekonomi kelembagaan, ia adalah sinyal bahwa negara berupaya memastikan setiap rupiah dari Rp71 triliun itu benar-benar berakhir sebagai gizi, bukan sekadar angka di laporan belanja.