QRISKeun Bandros: Uji Coba Digitalisasi Pariwisata di Usia 81 Tahun RI

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2025, transaksi pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara nasional mengalami kenaikan year-on-year sebesar 32,4 persen, menunjukkan tren akselerasi digitalisasi yang semakin menguat di tengah stabilitas inflasi yang terjaga di kisaran 2,3 persen. Di sisi lain, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih berupaya kembali ke rasio optimal 4,5 persen seperti level pra-pandemi, dengan indeks okupansi hotel di destinasi utama Jawa Barat berfluktuasi pada angka 68 hingga 72 persen. Dalam konteks makro tersebut, kolaborasi Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program "QRISKeun Bandros" dengan tarif spesial Rp81 per perjalanan menjadi sebuah eksperimen kebijakan yang layak dikaji dari perspektif fundamental ekonomi dan sentimen pasar.

Proyeksi Multiplier Effect dan Penguatan Likuiditas Lokal

Di satu sisi, program ini diharapkan mampu mendorong rasio adopsi pembayaran digital di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di sepanjang koridor wisata Kota Bandung. Dengan tarif normal layanan bus wisata Bandros yang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per orang, diskon drastis menjadi Rp81 menciptakan insentif harga yang signifikan untuk menarik kunjungan wisatawan domestik. Proyeksi dampaknya tidak hanya terbatas pada angkutan wisata, melainkan menciptakan multiplier effect sekitar 1,8 kali terhadap pendapatan pelaku usaha sekitar, mulai dari kuliner kaki lima hingga gerai kerajinan tangan. Likuiditas yang masuk ke dalam sirkulasi ekonomi lokal diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan potensi kenaikan jumlah perjalanan wisatawan ke Kota Bandung pada periode Agustus 2025 mencapai 15 hingga 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari sudut pandang inklusi keuangan, program ini sejalan dengan target indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang ditetapkan mencapai 90 persen pada akhir 2025. Ketika wisatawan melakukan scan kode QRIS di gerbakan Bandros, terjadi proses edukasi praktis mengenai sistem pembayaran modern yang lebih efisien dibandingkan transaksi tunai. Bagi pengelola transportasi wisata, digitalisasi ini berarti pengurangan biaya operasional terkait penanganan uang fisik, minimisasi risiko kesalahan penerimaan, serta peningkatan transparansi arus kas harian. Capital inflow dari wisatawan luar kota ke dalam ekosistem Bandung pun akan memperkuat fundamental fiskal daerah, terutama melalui kanal pajak daerah dan retribusi sektor jasa pariwisata yang terekam secara elektronik.

Tantangan Keberlanjutan dan Risiko Adopsi Insentif

Di sisi lain, ketergantungan pada tarif promo Rp81 menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai keberlanjutan adopsi digital pasca-program berakhir. Sejarah kebijakan serupa menunjukkan bahwa tren transaksi nontunai yang didorong murni oleh insentif harga sering kali mengalami penurunan drastis, bahkan memicu capital outflow dari ekosistem digital, begitu subsidi atau diskon dicabut. Jika tidak ada transisi menuju valuasi layanan yang memadai di mata konsumen, pengguna cenderung kembali ke metode pembayaran konvensional. Risiko ini diperbesar oleh kondisi di mana kesenjangan infrastruktur digital masih terjadi pada segmen masyarakat dengan penetrasi smartphone dan konektivitas internet terbatas, sehingga program berbasis quick response code berpotensi meninggalkan kelompok tertentu di luar jaringan inklusi keuangan.

Selain itu, beban subsidi yang ditanggung oleh penyelenggara, meski tidak diungkapkan secara nominal lengkap kepada publik, secara implisit memengaruhi portofolio belanja daerah dan alokasi anggaran BI untuk program edukasi pembayaran digital lainnya. Rasio biaya terhadap manfaat perlu dievaluasi secara ketat. Apakah diskon Rp81 ini benar-benar menciptakan habituasi permanen bagi wisatawan untuk terus menggunakan QRIS dengan tarif normal di bulan-bulan berikutnya, atau justru menciptakan ekspektasi pasar akan adanya promo berkelanjutan yang tidak sehat? Jika sentimen pasar hanya dibangun atas dasar harga murah semata, maka fundamental transformasi digital sektor pariwisata akan tetap rapuh.

Dinamika Valuasi dan Arah Kebijakan ke Depan

Dalam jangka pendek, sentimen pasar terhadap sektor pariwisata dan teknologi finansial di Kota Bandung cenderung positif. Indeks kepercayaan konsumen di sekitar destinasi wisata berpotensi mengalami kenaikan seiring meningkatnya frekuensi kunjungan dan perputaran uang elektronik. Namun, analisis berimbang menuntut kewaspadaan terhadap kemungkinan bubble aktivitas yang hanya berbasis diskon sementara. Stakeholder terkait perlu memastikan bahwa digitalisasi ini diikuti oleh peningkatan kualitas layanan, integritas sistem pembayaran, serta perlindungan data pengguna agar valuasi jangka panjang dari ekosistem QRIS tetap terjaga.

"Keberhasilan program seperti QRISKeun Bandros tidak diukur dari jumlah scan pada masa promo, melainkan dari berapa banyak pengguna yang tetap menggunakan QRIS untuk transaksi wisata dengan tarif normal di periode pasca-insentif," ungkap seorang pengamat kebijakan publik yang memantau tren e-money di pasar domestik.

Ke depan, sinergi antara otoritas moneter dan pemerintah daerah harus bergeser dari sekadar pemberian insentif harga menuju penguatan ekosistem yang komprehensif. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur jaringan yang merata, edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha tradisional, dan desain kebijakan yang memastikan transisi gradual dari tarif promo ke tarif reguler tanpa mengalami shock pada permintaan. Hanya dengan pendekatan tersebut, transformasi digital di sektor pariwisata dapat menghasilkan fundamental ekonomi yang kokoh, bukan sekadar tren musiman yang bergantung pada angka diskon Rp81.