yudi-kurniawan
Pemkab Gunungkidul berkejaran dengan waktu menjelang revalidasi status Geopark Gunungsewu oleh UNESCO yang dijadwalkan pada tahun 2027. Penilaian berkala setiap empat tahun sekali ini menjadi pertaruhan besar bagi keberlangsungan kawasan karst seluas 1.804 kilometer persegi yang membentang lintas provinsi di tiga kabupaten: Gunungkidul (DIY), Wonogiri (Jawa Tengah), dan Pacitan (Jawa Timur).
Sebagai wilayah yang membawahi porsi geosite terbesar, Kabupaten Gunungkidul kini memfokuskan perhatian pada pembenahan mendasar atas sejumlah rekomendasi teknis yang ditinggalkan tim asesor internasional pada penilaian sebelumnya. Penilaian ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pengujian ketat terhadap tata kelola warisan geologi, efektifitas edukasi publik, serta dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi warga lokal.
Rekam Jejak Evaluasi dan Risiko Kartu UNESCO
Status UNESCO Global Geopark (UGG) yang disandang Geopark Gunungsewu sejak 2015 menuntut konsistensi tinggi dalam mengelola kawasan konservasi secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan evaluasi terdahulu, UNESCO memberikan beberapa arahan strategis mencakup penguatan visibilitas jejaring geopark, fasilitas edukasi di tiap geosite, hingga integrasi UMKM lokal ke dalam rantai pasok pariwisata.
Jika rekomendasi tersebut gagal dipenuhi, ancaman penurunan status dari kartu hijau (green card) menjadi kartu kuning (yellow card)—atau bahkan pencabutan keanggotaan—dapat membayangi Geopark Gunungsewu pada asesmen 2027 mendatang.
| Aspek Penilaian UNESCO | Kondisi Field Asesmen | Target Pembenahan 2025–2027 |
|---|---|---|
| Visibilitas & Batas Situs | Papan informasi multi-bahasa belum merata | Standarisasi plang internasional & navigasi digital QR Code |
| Pemberdayaan Masyarakat | Keterlibatan ekonomi lokal belum menyeluruh | Pengembangan kluster produk UMKM berbasis keanekaragaman geologi |
| Konservasi Karst | Ancaman aktivitas antropogenik & sampah | Pengetatan zonasi lindung dan sistem pengawasan lingkungan |
Langkah Kronologis Persiapan Pemkab Gunungkidul
Dalam merespons tenggat waktu revalidasi tersebut, pemerintah daerah bersama Badan Pengelola Geopark Gunungsewu telah merancang tahapan aksi terstruktur:
- Inventarisasi dan Audit Geosite (2024–2025): Mengaudit ulang kondisi fisik dan kelayakan fasilitas pendukung di seluruh situs geologi utama di Gunungkidul.
- Integrasi Edukasi Kegeoparkan (2025): Memasukkan muatan lokal sains geologi dan konservasi ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah.
- Penguatan Mitigasi Bencana & Infrastruktur (2025–2026): Melengkapi kawasan gua karst dan pesisir dengan perangkat mitigasi bencana terkini.
- Simulasi Evaluasi Lapangan (2026): Menyelenggarakan pra-evaluasi internal bersama pakar geologi nasional guna mensimulasikan standar kedatangan asesor UNESCO.
"Revalidasi UNESCO tidak boleh disikapi sebagai seremoni empat tahunan semata. Parameter utama yang dinilai adalah sejauh mana konservasi ilmiah mampu berjalan seraras dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan karst," ungkap Budi Susilo, peneliti tata ruang dan kawasan karst regional.
Implikasi Ekonomi dan Masa Depan Pariwisata Daerah
Keberhasilan mempertahankan predikat UNESCO Global Geopark memiliki dampak langsung pada citra pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta di kancah internasional. Data menunjukkan bahwa penyematan label UGG telah berkontribusi mendorong lonjakan wisatawan hingga 30% pada kawasan bentang alam Gunungkidul sebelum era pandemi.
Oleh karena itu, pengalokasian anggaran pemeliharaan serta kolaborasi lintas wilayah antara Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan menjadi kunci mutlak. Tanpa komitmen bersama dalam membenahi catatan UNESCO, potensi besar warisan geologi dunia ini berisiko kehilangan panggung di tingkat global pada 2027.
Menjelang penilaian berkala UNESCO pada 2027, Pemkab Gunungkidul berkejaran dengan waktu membenahi infrastruktur geosite hingga rantai ekonomi masyarakat lokal demi mempertahankan predikat internasional. Simak ulasan mendalam dan langkah strategis daerah di Beritadua.com!
Comments (0)