GAPKI Usul Kebijakan Biofuel Fleksibel demi Jaga Ekspor Sawit

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral per akhir 2024, industri kelapa sawit nasional menghadapi dilema klasik antara memenuhi mandat biodiesel dalam negeri dan menjaga kinerja ekspor. Asosiasi produsen sawit itu kini mengusulkan sebuah kerangka kebijakan yang lebih lentur: alokasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk bahan bakar nabati dapat dialihkan ke pasar ekspor ketika harga komoditas sedang tinggi, dan sebaliknya disubsidi untuk biodiesel saat harga minyak dunia melonjak. Usulan ini menyentuh salah satu simpul paling sensitif dalam tata kelola energi dan pangan nasional.

Dinamika Harga CPO dan B30 sebagai Titik Tekan

Program mandat biodiesel B35 yang berlaku sejak 2023, dan rencana kenaikan ke B40 pada 2025, menyerap sekitar 10,5 juta kiloliter biodiesel per tahun. Porsi itu setara dengan sekitar 9 juta ton CPO atau hampir seperempat produksi nasional yang pada 2023 mencapai 47 juta ton. Di satu sisi, kebijakan ini menjadi penopang permintaan domestik yang stabil, menciptakan lapangan kerja, dan menekan impor solar. Di sisi lain, ketika harga CPO di pasar internasional menembus RM4.000 per ton seperti pada paruh kedua 2024, insentif untuk mengekspor menjadi jauh lebih besar dibanding menjual ke pasar biodiesel domestik dengan skema harga yang diatur.

GAPKI menilai disparitas itu menimbulkan distorsi. Produsen yang terikat kontrak biodiesel berpotensi kehilangan potensi pendapatan ekspor, sementara beban subsidi biodiesel membengkak ketika harga minyak mentah dunia naik. Usulan fleksibilitas ini, menurut asosiasi, bukan berarti mengurangi komitmen energi hijau, melainkan mengatur alokasi secara adaptif mengikuti sinyal harga.

"Pasar sawit bergerak sangat dinamis. Kebijakan yang kaku membuat produsen menanggung risiko ganda: kehilangan margin ekspor dan menanggung biaya biodiesel. Diperlukan mekanisme yang memberi ruang bagi alokasi optimal," ujar seorang pengurus asosiasi dalam forum industri belum lama ini.

Pro: Efisiensi Alokasi dan Perlindungan Devisa

Di satu sisi, kebijakan fleksibel dinilai mampu menjaga nilai ekspor. Sepanjang 2023, ekspor produk sawit menyumbang devisa sekitar US$28,4 miliar, turun dari US$39,3 miliar pada 2022 akibat pelemahan harga. Relaksasi alokasi saat harga tinggi berpotensi menambah penerimaan negara dari pungutan ekspor (levy) dan bea keluar. Dana itu selama ini menjadi sumber utama subsidi biodiesel melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketika harga tinggi, tambahan pemasukan levy justru memperkuat kemampuan negara membiayai mandat energi terbarukan. Dari perspektif fundamental, mekanisme ini memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya dan mengurangi tekanan fiskal.

Kontra: Risiko Ketidakpastian Iklim Investasi dan Komitmen Hijau

Di sisi lain, kalangan analis mengingatkan bahwa kebijakan yang berubah mengikuti harga menciptakan ketidakpastian regulasi. Investor di sektor biodiesel dan hilirisasi membutuhkan visibilitas jangka panjang untuk menghitung pengembalian modal. Bila alokasi CPO untuk biodiesel bisa dialihkan sewaktu-waktu ke ekspor, utilisasi pabrik biodiesel bisa menurun drastis, melemahkan utilisasi kapasitas yang dibangun dengan investasi besar. Selain itu, komitmen pengurangan emisi melalui biodiesel menjadi rentan dipertanyakan mitra dagang yang menerapkan kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa. Sentimen pasar global terhadap komoditas Indonesia pun dapat terpengaruh bila ekspor dinilai sebagai upaya menghindari komitmen iklim domestik.

Pertanyaan berikutnya menyangkut tata kelola. Siapa yang menentukan ambang harga pemicu peralihan alokasi? Bagaimana mekanisme kompensasi bagi produsen yang tetap memasok biodiesel saat harga ekspor tinggi? Tanpa formula yang transparan, kebijakan fleksibel berisiko menjadi sumber rente dan sengketa dagang. Rasio mandat biodiesel terhadap total konsumsi CPO juga perlu dihitung ulang setiap kuartal agar tidak mengganggu pasokan minyak goreng yang berimplikasi pada inflasi pangan.

Dari kacamata makro, sumbangan industri sawit terhadap produk domestik bruto berkisar 3,5 persen, dengan menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Likuiditas sektor ini sangat ditentukan oleh arus ekspor. Proyeksi GAPKI memperkirakan produksi CPO 2025 mendekati 50 juta ton, sehingga ruang bermanuver sebenarnya cukup lebar. Persoalannya bukan pada volume, melainkan pada distribusi dan timing.

Pada akhirnya, usulan ini menuntut keseimbangan antara menjaga ketahanan energi, melindungi petani kecil, dan memelihara kepercayaan pasar global. Pemerintah perlu merumuskan aturan yang adaptif namun dapat diprediksi, disertai evaluasi berkala dan pengawasan ketat. Bila dirancang dengan baik, fleksibilitas alokasi dapat menjadi bantalan bagi fluktuasi harga global. Bila tidak, ia berpotensi menjadi sumber volatilitas baru bagi salah satu penopang devisa terbesar Indonesia.