Evaluasi Penghematan Devisa Mandatori Biodiesel: Antara Efisiensi Impor dan Beban Fiskal

Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per kuartal IV-2023, neraca transaksi berjalan atau current account nasional mencatatkan defisit terkendali sebesar 0,16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian ini sebagian ditopang oleh klaim penghematan devisa dari implementasi mandatori biodiesel B35 yang diestimasikan mencapai Rp161,25 triliun atau setara dengan USD 10,75 miliar sepanjang tahun 2023. Realisasi penyerapan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit tersebut menyentuh angka 12,2 juta kiloliter, mengalami kenaikan sebesar 16,7 persen secara year-on-year dibandingkan capaian tahun 2022.

Penghematan devisa pada dasarnya merujuk pada berkurangnya kebutuhan valuta asing untuk membayar barang impor, dalam konteks ini adalah bahan bakar minyak jenis solar. Ketika konsumsi solar digantikan oleh minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) domestik, kebutuhan likuiditas dolar AS untuk impor migas secara teoritis berkurang, sehingga menjaga stabilitas cadangan devisa dan menekan potensi capital outflow akibat gejolak harga komoditas global.

Menimbang Neraca Pembayaran: Antara Pengurangan Impor dan Devisa Ekspor

Di satu sisi, kubu pendukung mandatori biodiesel menegaskan bahwa kebijakan pencampuran bahan bakar nabati ini adalah instrumen fundamental untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini secara efektif memangkas ketergantungan terhadap impor solar, meredam sentimen pasar yang fluktuatif terhadap pergerakan minyak mentah Brent, sekaligus mengamankan serapan CPO di tengah tren proteksionisme pasar global seperti regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR). Keberhasilan menyerap jutaan ton CPO di pasar domestik juga dipandang mampu menopang valuasi harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Di sisi lain, kalangan ekonom independen dan peneliti transisi energi mengemukakan kalkulasi yang lebih berimbang. Akademisi sekaligus Peneliti Senior Transisi Bersih, Aimatul Yumna, menggarisbawahi pentingnya menghitung biaya peluang atau opportunity cost di balik narasi penghematan devisa ratusan triliun rupiah tersebut.

"Klaim penghematan devisa ratusan triliun rupiah perlu ditelaah secara kritis. Ketika jutaan ton CPO dialihkan dari pasar ekspor ke program biodiesel domestik, kita kehilangan potensi devisa ekspor dalam jumlah yang tidak sedikit. Tanpa memperhitungkan selisih antara nilai impor yang dicegah dengan nilai ekspor yang hilang, perhitungan neraca devisa menjadi tidak utuh," tutur Aimatul Yumna.

Berdasarkan perhitungan opportunity cost, CPO yang dialokasikan untuk memproduksi 12,2 juta kiloliter biodiesel seharusnya dapat dijual ke pasar internasional untuk menghasilkan devisa ekspor dalam denominasi dolar AS. Ketika volume ekspor CPO mentah mengalami penurunan akibat terserap mandatori dalam negeri, penerimaan devisa ekspor juga tereduksi, sehingga dampak neto penghematan cadangan devisa pada neraca pembayaran dinilai tidak sebesar angka bruto yang dipublikasikan.

Tata Kelola Likuiditas BPDPKS: Menyoroti Rasio Insentif Fiskal

Isu lain yang menjadi sorotan analis pasar adalah struktur pembiayaan mandatori melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lembaga ini bertugas mengelola dana pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dan HIP Solar. Mekanisme ini memicu perdebatan mengenai alokasi likuiditas fiskal.

Di satu sisi, insentif selisih harga ini menjamin kepastian pasokan bagi badan usaha bahan bakar nabati. Namun di sisi lain, data distribusi dana pungutan ekspor menunjukkan rasio alokasi yang sangat timpang. Sepanjang periode 2015 hingga 2023, lebih dari 80 persen dari total dana kelolaan BPDPKS yang mencapai lebih dari Rp180 triliun terserap untuk mensubsidi selisih harga biodiesel korporasi besar. Sebaliknya, rasio penyaluran untuk program strategis petani kecil, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), tercatat hanya berkisar di bawah 10 persen. Kondisi ini dinilai memicu distorsi portofolio pendanaan yang semestinya mendorong produktivitas hulu sawit rakyat.

Proyeksi B40: Menjaga Ketahanan Energi Tanpa Mengorbankan Fundamental Pasar

Menjelang target peningkatan mandatori ke B40 pada periode mendatang, pemerintah menghadapi kalkulasi ekonomi yang kian kompleks. Proyeksi peningkatan bauran menjadi 40 persen membutuhkan pasokan CPO domestik hingga 16 juta kiloliter. Peningkatan permintaan ini dipastikan akan memengaruhi indeks harga CPO di bursa komoditas domestik dan internasional.

Secara fundamental, ekspansi mandatori berisiko menekan pasokan bahan baku industri pangan lokal, khususnya minyak goreng, yang pada akhirnya dapat mendorong tren kenaikan inflasi pangan jika tidak diimbangi peningkatan produktivitas kebun sawit. Oleh karena itu, para ekonom menyarankan agar pemerintah tidak semata-mata mengejar target bauran berbasis sentimen pasar, melainkan menyusun neraca komoditas yang transparan.

Dengan mengevaluasi penghematan devisa secara neto—yakni mengurangi penghematan impor solar dengan hilangnya penerimaan ekspor CPO serta beban subsidi BPDPKS—pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa transisi energi bersih tidak menciptakan distorsi fiskal dan benar-benar memberikan nilai tambah bagi stabilitas makroekonomi jangka panjang.