Evaluasi Pelatihan Militer untuk Calon Manajer Koperasi Desa

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per triwulan I 2026, sektor koperasi menyumbang 5,1% terhadap PDB nominal Indonesia atau setara Rp1.056 triliun, dengan serapan tenaga kerja mencapai 22,3 juta orang. Angka ini menegaskan peran strategis koperasi, termasuk Koperasi Desa (Kopdes), sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Maka tak heran jika pemerintah menggelontorkan program ambisius: pelatihan semi-militer bagi calon manajer Kopdes dengan target 5.000 orang dan alokasi anggaran Rp150 miliar. Kini, setelah berjalan enam bulan, program tersebut memasuki tahap evaluasi bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pertahanan, memicu perdebatan tajam di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan.

Di satu sisi, pendekatan ala militer dinilai mampu membentuk karakter tangguh yang diperlukan untuk memimpin koperasi di tengah dinamika ekonomi desa. Data internal program menunjukkan 85% dari 1.200 peserta angkatan pertama berhasil menyelesaikan pelatihan fisik dan mental, dengan peningkatan skor disiplin hingga 40% berdasarkan penilaian Pusdiklat TNI. Namun di sisi lain, kritik mempertanyakan relevansi dan efisiensi biaya. Dengan harga per peserta sekitar Rp30 juta, sejumlah ahli berpendapat dana tersebut lebih cocok dialokasikan untuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan tata kelola, yang merupakan kelemahan nyata mayoritas koperasi.

Proyeksi Disiplin vs. Efektivitas Biaya

Para pendukung program, termasuk sebagian kalangan di Kemenkop UKM, mengklaim bahwa pelatihan ini menciptakan fondasi mental dan loyalitas yang tidak bisa diukur hanya dari neraca keuangan. “Koperasi butuh manajer yang tahan banting dan punya integritas tinggi, dan itu tidak diajarkan di ruang kuliah,” ujar Ferry Juliantono, Plt. Deputi Bidang Perkoperasian, menjelaskan urgensi pendekatan tersebut. Namun, pengamat ekonomi kerakyatan Dr. Andina Pratiwi dari Lembaga Studi Ekonomi Kerakyatan (LSEK) mengkritik tajam. “Return on investment-nya sangat dipertanyakan. Hingga kini belum ada riset komparatif yang membuktikan bahwa baris-berbaris dan latihan ketahanan fisik meningkatkan omzet koperasi. Sementara, data BPS 2025 menunjukkan bahwa dari 23.000 Kopdes, hanya 38% yang masuk kategori sehat, dan akar masalahnya adalah buruknya pembukuan serta akses pasar—bukan kurangnya disiplin jasmani,” tegasnya.

Perbandingan dengan program serupa di kawasan juga menyoroti ketimpangan. Di Vietnam, pelatihan koperasi yang mengintegrasikan kurikulum militer dengan pembekalan bisnis memakan biaya 40% lebih rendah per peserta, namun peningkatan produktivitasnya hanya 5% dalam dua tahun. Sementara itu, Kemenkop mencatat serapan anggaran program ini baru 22% per Juni 2026, sinyal bahwa penyerapan di lapangan juga tidak berjalan mulus. Anggota Komisi VI DPR Hendra Saputra menyatakan, “Kami mendukung evaluasi, tapi jangan sampai ini menjadi pembenaran atas proyek yang tidak tepat sasaran. Koperasi butuh profesionalisme, bukan militerisme.”

Respons Kemenhan dan Desain Evaluasi

Ferry Juliantono mengonfirmasi bahwa Kementerian Pertahanan bersedia mengevaluasi program tersebut setelah sebelumnya menyediakan fasilitas dan instruktur. “Kemarin sudah dievaluasi, alhamdulillah dari pihak Kementerian Pertahanan juga sudah mau mengevaluasi,” katanya, menandakan terbukanya pintu untuk peninjauan ulang. Tim evaluasi gabungan akan dibentuk dengan melibatkan Bappenas dan BPKP, menjadwalkan laporan tengah tahun pada September 2026. Tiga fokus evaluasi meliputi efektivitas biaya, peningkatan kapasitas manajerial, dan dampak nyata terhadap kinerja usaha koperasi pasca-penempatan.

Kehadiran pengawas independen diharapkan dapat menjawab keraguan publik. Selama ini, data dampak hanya bersifat internal dan belum terukur secara ekonomi. “Evaluasi harus menjawab: apakah uang Rp150 miliar itu menghasilkan manajer yang mampu menaikkan volume simpan pinjam, menekan kredit macet, atau memperluas anggota? Kalau tidak, maka ini hanya pemborosan,” tandas Andina. Sementara itu, 150 Kopdes percontohan kini menjadi laboratorium hidup bagi para lulusan, dengan data omzet dan keanggotaan yang akan dipantau ketat dalam enam bulan ke depan.

Dampak dan Pilihan Jalan ke Depan

Sektor koperasi yang menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap PDB memang memerlukan intervensi tepat. Jika evaluasi menunjukkan hasil positif, skema ini bisa direplikasi dengan penyesuaian, misalnya memadukan pelatihan fisik dengan modul bisnis yang lebih kuat. Sebaliknya, jika terbukti tidak efektif, maka model pelatihan konvensional berbasis magang di koperasi sukses—seperti yang direkomendasikan International Cooperative Alliance—menjadi alternatif yang lebih murah dan terarah. Dengan biaya hanya sepertiga dari program militer, magang semacam itu telah terbukti di beberapa daerah mampu mendongkrak omzet koperasi hingga 15% dalam setahun.

Dilema pemerintah terletak pada pilihan antara membangun karakter kinestetik atau membekali keterampilan teknis terukur. Evaluasi yang transparan dan berbasis data akan menjadi penentu. Apakah prajurit-prajurit koperasi ini akan menjadi katalisator kemandirian ekonomi desa, atau sekadar catatan kaki dalam sejarah kebijakan yang gagal, hanya waktu—dan angka—yang bisa menjawab.

Baca juga:

• Moana 2026: Adaptasi Live-Action yang Setia dan Sarat Makna
• Tantangan Penanganan Tuberkulosis di Indonesia dari Sisi Hukum