Prabowo Subianto Perkuat Kedaulatan Ekonomi, BUMN Tidak Dijual ke Asing

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya untuk tidak melepas kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pihak asing. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa upaya perbaikan dan penguatan BUMN harus dilakukan dari dalam negeri, bukan dengan menyerahkan aset strategis kepada investor luar. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memprioritaskan kedaulatan ekonomi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Komitmen Menjaga Aset Negara

Sumber di lingkungan istana mengonfirmasi bahwa Presiden telah menerima sejumlah pendekatan dari investor asing yang berminat mengakuisisi saham mayoritas di beberapa BUMN. Namun, seluruh tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. "Presiden ingin BUMN menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang mandiri, bukan sekadar objek jual beli," ujar seorang pejabat tinggi yang enggan disebut namanya. Sikap ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan domestik, di mana BUMN diharapkan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai agen pembangunan.

Data Kementerian BUMN per akhir 2025 menunjukkan terdapat 41 perusahaan pelat merah dengan total aset mencapai lebih dari Rp9.600 triliun. Sebagian besar BUMN tersebut bergerak di sektor vital seperti energi, telekomunikasi, transportasi, perbankan, dan infrastruktur. Keberadaan mereka sangat krusial dalam menjaga stabilitas pasokan barang dan jasa bagi masyarakat. Dengan menolak penjualan ke asing, pemerintah ingin memastikan bahwa kontrol atas sektor-sektor strategis tetap berada di tangan negara.

Dua Sisi Perdebatan

Di satu sisi, keputusan ini mendapat dukungan luas dari kalangan nasionalis ekonomi dan sebagian akademisi. Mereka menilai bahwa BUMN merupakan instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Argumen utama yang disampaikan adalah bahwa penjualan aset produktif kepada asing berisiko menggerus kedaulatan ekonomi dan memperlebar kesenjangan. "Jika BUMN dijual, kita bisa kehilangan kendali atas harga, distribusi, dan kebijakan strategis sektor-sektor vital," kata ekonom senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Prasetyo Hadi, dalam sebuah diskusi publik.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa menutup diri dari investasi asing dapat menghambat laju modernisasi BUMN. Sejumlah ekonom dan pelaku pasar mengingatkan bahwa banyak BUMN saat ini masih dibebani oleh inefisiensi operasional dan tata kelola yang kurang baik. Masuknya investor asing melalui privatisasi saham minoritas, menurut mereka, bisa menjadi jalan untuk memperoleh teknologi, keahlian manajemen, dan pendanaan segar tanpa harus kehilangan kepemilikan mayoritas. "Yang kita butuhkan bukan penjualan total, melainkan kemitraan strategis. Asing bisa masuk sebagai mitra pembawa teknologi, bukan pemilik pengendali," tegas analis pasar modal Adrian Yuwono.

Pemerintah sendiri tampaknya akan mengambil jalan tengah. Presiden Prabowo disebut-sebut akan mendorong reformasi internal BUMN secara masif, termasuk merampingkan jumlah perusahaan melalui merger dan restrukturisasi, serta memperbaiki tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas dan efisiensi BUMN tanpa harus mengorbankan kepemilikan negara.

Respon Pasar dan Investor

Keputusan tegas Presiden ini langsung direspons pasar modal dengan sentimen beragam. Pada perdagangan sesi pagi setelah pernyataan tersebut muncul, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami fluktuasi kecil namun tidak signifikan. Saham-saham BUMN di sektor konstruksi dan energi justru menguat terbatas karena investor melihat adanya potensi peningkatan belanja modal pemerintah untuk memperkuat BUMN dari dalam. "Pasar mengapresiasi kejelasan arah kebijakan. Ini memberikan kepastian bahwa BUMN tidak akan dicaplok asing, dan justru menjadi peluang bagi kontraktor lokal dan industri pendukung," jelas analis pasar modal dari salah satu sekuritas besar.

Sementara itu, investor asing yang sebelumnya menunggu pelepasan saham BUMN tampak menarik diri dari sejumlah posisi. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan peningkatan tipis capital outflow dalam dua hari terakhir, namun secara keseluruhan masih terkendali. Para pelaku pasar kini menunggu rincian lebih lanjut tentang paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan pemerintah untuk memperkuat BUMN.

Di kawasan Asia, Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang protektif terhadap aset negara. China, Malaysia, dan India juga memiliki kebijakan ketat terkait penjualan BUMN kepada asing, terutama pada sektor yang dianggap strategis. Langkah Prabowo ini dinilai hanya akan mengikuti tren global proteksionisme ekonomi yang kembali menguat pasca krisis multidimensi beberapa tahun terakhir.

Jalan Reformasi Tanpa Penjualan

Untuk mewujudkan BUMN yang sehat dan kompetitif tanpa menjual ke asing, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar. Kementerian BUMN sedang menyusun peta jalan reformasi yang mencakup tiga pilar utama: konsolidasi, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu target ambisius adalah menciptakan setidaknya satu BUMN kelas dunia di setiap sektor strategis dalam lima tahun ke depan.

Sejumlah BUMN besar seperti PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, dan BRI telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sebagai contoh, BRI mencatatkan laba bersih sebesar Rp60 triliun pada tahun 2025, menempatkannya sebagai salah satu bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara. Namun, di sisi lain, masih ada BUMN yang terus merugi dan membutuhkan suntikan dana negara. Dengan menolak penjualan, pemerintah harus siap mengalokasikan anggaran yang cukup untuk proses konsolidasi dan transformasi tersebut.

Presiden Prabowo juga mengisyaratkan akan membuka ruang bagi partisipasi swasta nasional dan koperasi dalam kepemilikan saham minoritas beberapa BUMN yang akan dilepas melalui penawaran umum perdana (IPO) lanjutan. Ini dianggap sebagai jalan tengah yang memungkinkan masuknya modal segar tanpa kehilangan kendali negara. "BUMN tetap milik bangsa, tapi kita bisa berbagi keuntungan dengan rakyat melalui pasar modal," ujar seorang staf khusus presiden bidang ekonomi.

Dengan demikian, tekad Presiden Prabowo menolak penjualan BUMN ke pihak asing bukan sekadar retorika politik, melainkan bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi nasional. Tantangannya kini adalah bagaimana merealisasikan reformasi internal yang menyeluruh dan konsisten, serta menjaga kepercayaan investor domestik maupun global bahwa kebijakan ini tetap membuka peluang investasi yang saling menguntungkan.

Baca juga:

• Brutal! Sopir Angkot Ngamuk, Pukul Pemobil & Rusak Kendaraan di Bekasi
• Profil Hendropriyono: Tiga Jabatan Guru Besar di Lembaga Strategis