Ekspor Komoditas Dinilai Tak Lagi Jadi Tumpuan Ekonomi RI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per rilis terbaru, struktur ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah dan setengah jadi seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), serta nikel. Nilai ekspor komoditas tersebut tercatat menyumbang lebih dari 50 persen total ekspor nasional pada periode Januari–September tahun ini. Namun, di balik angka itu, BPS memberikan sinyal peringatan bahwa ketergantungan pada ekspor berbasis komoditas tidak dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Ketergantungan pada Komoditas Mentah Masih Tinggi

Di satu sisi, lonjakan harga komoditas global pada 2022 lalu sempat mendorong surplus neraca dagang Indonesia ke level tertinggi, yakni mencapai US$54,5 miliar sepanjang tahun. Kondisi itu memberikan angin segar bagi penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan royalti pertambangan. Namun, tren tersebut mulai mengalami penurunan pada 2023–2024 seiring melemahnya permintaan dari Tiongkok dan Eropa. Harga batu bara acuan Newcastle, misalnya, turun dari sekitar US$300 per ton pada 2022 menjadi berkisar US$130 per ton pada kuartal III 2024.

Di sisi lain, BPS menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia belum cukup kuat untuk melepas ketergantungan pada komoditas. Sektor manufaktur yang diharapkan menjadi pengganti justru menunjukkan perlambatan. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian berada di level 52,4 pada September 2024, turun dibandingkan 53,1 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, sentimen pelaku industri masih ekspansif, tetapi mulai kehilangan tenaga.

Pro dan Kontra Hilirisasi sebagai Jalan Keluar

Pemerintah berargumen bahwa hilirisasi adalah kunci. Nilai ekspor nikel olahan, misalnya, melonjak dari sekitar US$3 miliar pada 2017 menjadi lebih dari US$30 miliar pada 2023. Pro: hilirisasi menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan negara yang lebih besar. Kontra: sejumlah ekonom menilai hilirisasi masih terbatas pada komoditas tertentu dan belum mampu mendorong diversifikasi produk ekspor secara luas. Selain itu, ketergantungan pada satu negara tujuan ekspor, yakni Tiongkok, membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal.

"Tanpa diversifikasi produk dan pasar, ekonomi Indonesia akan terus bergantung pada siklus harga komoditas yang sangat fluktuatif. Ini bukan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan," ujar seorang ekonom senior dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.

Data BPS juga menunjukkan bahwa kontribusi ekspor barang olahan terhadap total ekspor masih di bawah 40 persen. Ini mengindikasikan bahwa struktur ekspor belum mengalami transformasi signifikan dalam satu dekade terakhir. Padahal, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand telah lebih dulu menggeser basis ekspor mereka ke produk manufaktur bernilai tambah tinggi.

Risiko Capital Outflow dan Pelemahan Rupiah

Ketergantungan pada komoditas juga berdampak pada stabilitas eksternal. Ketika harga komoditas turun, surplus neraca dagang menyusut, yang pada gilirannya memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pada kuartal III 2024, rupiah sempat melemah hingga level Rp16.200 per dolar AS, meskipun kemudian stabil di kisaran Rp15.600 pada akhir Oktober. Bank Indonesia mencatat capital outflow dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp12,3 triliun sepanjang September 2024.

Likuiditas global yang ketat akibat kebijakan suku bunga tinggi The Fed turut memperburuk sentimen pasar. Dalam kondisi ini, rasio kecukupan modal dan cadangan devisa menjadi bantalan penting. Cadangan devisa Indonesia per September 2024 tercatat US$149,9 miliar, cukup untuk membiayai 6,4 bulan impor. Namun, angka itu belum sepenuhnya mencerminkan ketahanan struktural jika ekspor komoditas terus menurun.

Ke depan, proyeksi BPS menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan memerlukan transformasi fundamental: dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah dan jasa. Tanpa itu, valuasi aset domestik berisiko mengalami koreksi, dan portofolio investasi asing dapat beralih ke negara lain yang menawarkan imbal hasil lebih kompetitif. Pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural, termasuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar tren perlambatan ekspor komoditas tidak berujung pada stagnasi ekonomi jangka panjang.