DPRD Jatim Desak Kemenkeu Kaji Ulang Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Gelombang penolakan terhadap rencana pengetatan anggaran pusat kembali berhembus kencang dari daerah. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur secara terbuka mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau ulang rencana pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah pusat dinilai berpotensi melumpuhkan berbagai program pembangunan vital dan pelayanan publik dasar di tingkat akar rumput.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Timur masih menggantungkan napas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka pada kucuran dana perimbangan dari pusat. Pengurangan alokasi secara mendadak dikhawatirkan bakal memicu guncangan fiskal yang mematikan proyek-proyek strategis daerah.

Ancaman Nyata bagi Pembangunan Daerah

Sorotan tajam tertuju pada dampak langsung yang harus ditanggung masyarakat apabila pemangkasan dana perimbangan ini benar-benar dieksekusi tanpa mitigasi yang matang. Pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan primer, hingga pembiayaan pendidikan daerah diprediksi menjadi korban pertama dari efisiensi anggaran tersebut.

"Pemerintah pusat tidak bisa melihat angka-angka ini sekadar sebagai efisiensi neraca makro semata. Pemangkasan dana transfer ke daerah secara sepihak akan langsung memukul belanja modal dan program penanggulangan kemiskinan di daerah," tegas salah seorang legislator di Gedung Indrapura, Surabaya.

Para wakil rakyat menekankan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah di Jawa Timur saat ini berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mulai merangkak pulih pasca-perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, beban belanja wajib (mandatory spending) seperti alokasi pendidikan dan kesehatan tetap harus dipenuhi sesuai amanat undang-undang.

Daftar Sektor Rentan Terimbas Pemangkasan TKD

Berdasarkan kajian legislatif daerah, pengetatan transfer anggaran dari pusat membawa risiko domino pada beberapa sektor prioritas:

• Infrastruktur Pelosok: Terhentinya perbaikan jalan poros desa dan irigasi pertanian yang menopang ketahanan pangan lokal.
• Layanan Kesehatan Dasar: Berkurangnya suplai operasional puskesmas dan subsidi jaminan kesehatan daerah untuk warga miskin.
• Bantuan Sosial Lokal: Penurunan kuota jaring pengaman sosial yang dibiayai mandiri oleh kas APBD.
• Pemberdayaan UMKM: Pemangkasan stimulus modal bergulir dan pelatihan kerja bagi pelaku usaha mikro.

Menuntut Sinergi dan Transparansi Fiskal

DPRD Jawa Timur meminta Menteri Keuangan beserta jajaran teknisnya duduk bersama dengan asosiasi pemerintah daerah sebelum mengetok palu kebijakan secara permanen. Formulasi TKD semestinya memperhitungkan disparitas kapasitas fiskal antar-wilayah agar tidak memunculkan kesenjangan pembangunan yang kian lebar antara pusat dan daerah.

Jika kebijakan pemangkasan ini dipaksakan tanpa kompensasi skema insentif baru, target pertumbuhan ekonomi nasional di level regional berisiko meleset. Transparansi formula pemotongan serta dialog konstruktif dinilai menjadi jalan mutlak demi menjaga stabilitas ekonomi rakyat Jawa Timur.