DPR Tekankan Penguasaan Makroprudensial untuk Calon Gubernur BI

Proses seleksi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) memasuki babak baru. Komisi XI DPR RI semakin memperjelas kriteria calon Gubernur BI yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Di tengah ketatnya persaingan, DPR memberikan sinyal kuat bahwa keahlian di bidang moneter saja tidak lagi mencukupi. Para calon harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan makroprudensial.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hekal, menegaskan bahwa aspek stabilitas sistem keuangan menjadi prioritas utama dalam penilaian. "Kami tidak hanya mencari seseorang yang paham soal inflasi atau suku bunga, tetapi juga mampu menjaga ketahanan sektor perbankan dan pasar keuangan secara keseluruhan," ujarnya dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ini menegaskan bahwa DPR ingin memastikan kepemimpinan BI ke depan mampu merespons kompleksitas ekonomi global.

Mengapa Makroprudensial Begitu Penting?

Kebijakan makroprudensial merujuk pada serangkaian instrumen yang dirancang untuk mencegah risiko sistemik di sektor keuangan. Berbeda dengan kebijakan moneter yang fokus pada kestabilan harga dan nilai tukar, makroprudensial bertujuan membendung gelembung aset, mengendalikan pertumbuhan kredit yang berlebihan, dan memitigasi penularan krisis antarlembaga keuangan. Dalam satu dekade terakhir, BI telah aktif menggunakan instrumen seperti Loan-to-Value (LTV), Countercyclical Capital Buffer (CCyB), dan kebijakan transparansi suku bunga kredit.

Di sisi lain, krisis akibat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa kebijakan moneter longgar saja tidak cukup. Pelonggaran kuantitatif dan suku bunga rendah memang mendorong pemulihan, namun juga meningkatkan risiko moral dan penumpukan utang korporasi. Di sinilah peran makroprudensial menjadi krusial untuk memastikan bahwa pemulihan tidak menciptakan kerentanan baru. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025 menunjukkan rasio kredit bermasalah (NPL) gross perbankan masih berada di level 2,8%, sementara pertumbuhan kredit tahunan mencapai 9,5%. Angka ini menandakan perlunya pengawasan ketat agar ekspansi kredit tidak berujung pada lonjakan kredit macet di masa depan.

Tantangan Ganda: Global dan Domestik

Gubernur BI mendatang akan mewarisi tantangan global yang tidak ringan. Ketidakpastian suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) serta eskalasi tensi geopolitik membuat aliran modal asing sangat fluktuatif. Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter harus selaras dengan stabilitas eksternal, namun sekaligus ditopang oleh kerangka makroprudensial yang kuat agar sektor keuangan domestik tidak mudah goyah. Deputi Gubernur Senior BI sebelumnya pun kerap menekankan bahwa bauran kebijakan (policy mix) antara moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran adalah kunci navigasi di tengah badai.

Sementara itu, disrupsi teknologi finansial (fintech) dan aset kripto memunculkan risiko baru yang memerlukan pendekatan makroprudensial adaptif. Interkoneksi antara bank dan platform pinjaman daring, misalnya, bisa menjadi jalur penularan risiko yang tak terdeteksi oleh indikator moneter konvensional. Calon pemimpin BI harus mampu merumuskan regulasi yang melindungi stabilitas tanpa menghambat inovasi.

Dua Sisi Penilaian

Di satu sisi, sejumlah ekonom menilai bahwa penekanan pada makroprudensial merupakan langkah tepat. "Ini sinyal bahwa DPR menyadari pelajaran dari krisis 1998 dan 2008, yaitu stabilitas harga saja tidak menjamin ketahanan finansial," kata Dr. Andi Saputra, ekonom dari Universitas Indonesia. Di sisi lain, ada yang mengkhawatirkan jika fokus ini mengesampingkan kebutuhan mendesak akan pengendalian inflasi dan stabilitas rupiah yang saat ini masih bergejolak. Namun, pandangan dominan di Komisi XI justru melihat kedua aspek ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pro dan kontra pun muncul terkait latar belakang calon. Beberapa pihak mengusulkan agar BI dipimpin oleh figur berlatar belakang perbankan atau pasar modal yang memahami dinamika kredit dan risiko sistemik. Sementara kalangan lain tetap menginginkan seorang doktor ekonomi moneter yang mumpuni. Hekal sendiri belum memberikan bocoran nama, namun menegaskan bahwa integritas dan rekam jejak di bidang stabilitas sistem keuangan menjadi nilai tambah besar.

Rekam Jejak Perry Warjiyo dan Transisi

Masa jabatan Perry Warjiyo yang berakhir pada tahun 2025 meninggalkan warisan reformasi di bidang pendalaman pasar keuangan dan penguatan kebijakan makroprudensial. Di bawah kepemimpinannya, BI meluncurkan berbagai instrumen seperti penyangga likuiditas dan relaksasi aturan LTV saat pandemi, yang berhasil menopang permintaan domestik. Keberhasilan ini menjadi tolok ukur bagi penggantinya untuk melanjutkan, atau bahkan meningkatkan, sinergi antara moneter dan makroprudensial.

Namun, tugas belum selesai. Tingkat inklusi keuangan yang masih di bawah 80% dan ketimpangan akses kredit antardaerah menuntut kebijakan makroprudensial yang lebih inklusif. Gubernur BI baru harus mampu mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif tanpa menimbulkan risiko konsentrasi.

Proses Seleksi yang Transparan

Komisi XI DPR dijadwalkan akan mengumumkan nama-nama calon secara resmi dalam waktu dekat. Proses fit and proper test akan menjadi ajang pembuktian bukan hanya kemampuan analitis, tetapi juga visi besar calon terhadap arsitektur stabilitas keuangan nasional. "Kami ingin mendengar langsung bagaimana para kandidat merancang strategi makroprudensial dalam lima tahun ke depan, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan ketidakpastian global," tegas Hekal.

Publik dan pelaku pasar kini menanti dengan harapan bahwa gubernur BI terpilih nanti tidak hanya tangguh dalam mengelola inflasi, tetapi juga piawai merawat fondasi sistem keuangan agar tetap kokoh di tengah badai. Sebab, di era yang serba terkoneksi, stabilitas moneter dan stabilitas finansial adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan.