DPR Nilai Destry Damayanti Mampu Amankan Stabilitas Rupiah

Jakarta – Penunjukan Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas (Pjs) Gubernur Bank Indonesia mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi XI DPR menilai langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan menjadi keputusan strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Dalam masa transisi kepemimpinan, sosok Destry diyakini mampu mengisi kekosongan jabatan Gubernur Perry Warjiyo yang memasuki masa purna tugas. Dukungan parlemen mengemuka seiring kebutuhan mendesak untuk memastikan kebijakan moneter tetap responsif terhadap tekanan eksternal, terutama yang berdampak langsung pada pergerakan rupiah.

Dasar Hukum Pengangkatan yang Kuat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah, penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur memang dimungkinkan apabila Gubernur berhalangan tetap atau habis masa jabatan sebelum pengganti definitif terpilih. Komisi XI menekankan bahwa Destry, sebagai Deputi Gubernur Senior, adalah figur paling tepat untuk melanjutkan amanah berdasarkan mekanisme internal BI. Hal ini menghindari kekosongan kepemimpinan yang dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan.

“Pengangkatan ini sudah sesuai prosedur dan menjadi jaminan bagi pasar bahwa tidak ada kekosongan dalam pengambil kebijakan,” demikian sikap yang diungkapkan oleh anggota dewan dari Komisi XI. Mereka menambahkan bahwa Destry memiliki pengalaman panjang yang sejalan dengan mandat bank sentral.

Profil Singkat: Perjalanan Karir dan Kapasitas

Destry Damayanti bukanlah nama baru di lingkup kebijakan ekonomi nasional. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, ia meniti karir sebagai ekonom di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pernah bertugas di Dana Moneter Internasional (IMF). Modal pemahaman terhadap arsitektur keuangan global ini menjadi bekal penting ketika ia dipercaya memimpin Dewan Gubernur BI dalam kapasitas sementara.

Pada tahun 2020, Destry terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior untuk periode 2020–2025 melalui persetujuan DPR. Dalam perjalanannya, ia kerap mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional serta terlibat dalam perumusan bauran kebijakan di tengah pandemi. Kini, ketika rupiah menghadapi tekanan dari kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat dan eskalasi konflik geopolitik, kapasitas komunikasi global yang dimilikinya menjadi aset strategis.

Kondisi Nilai Tukar Rupiah Terkini

Hingga perdagangan awal pekan ini, rupiah masih bergerak di kisaran Rp15.600–Rp15.800 per dolar AS, merosot sekitar 4,5% secara year-to-date. Pasar mencermati setiap langkah kebijakan moneter, terutama setelah The Fed mengindikasikan penundaan pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun. Situasi ini memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari emerging market, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya menekan mata uang domestik.

Komisi XI memandang bahwa kehadiran pemimpin yang telah matang dalam pengambilan keputusan dan mampu merespons cepat sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan investor. Destry dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme intervensi pasar, koordinasi dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi, serta komunikasi publik yang menenangkan.

Ekspektasi Stabilitas dan Bauran Kebijakan

Di bawah kepemimpinan sementara ini, BI diperkirakan akan tetap meneruskan bauran kebijakan yang telah berjalan, seperti stabilisasi rupiah melalui operasi pasar terbuka, penyerapan likuiditas secara terukur, serta koordinasi fiskal-moneter yang erat. Pasar juga menantikan keputusan mengenai suku bunga acuan BI-Rate yang saat ini bertahan di level 6,00%. Angka tersebut masih dianggap konservatif namun cukup untuk meredam imported inflation.

Destry sendiri dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menegaskan pentingnya menjaga fundamental ekonomi dari gejolak eksternal. Fokusnya pada stabilitas sistem keuangan dan pengendalian inflasi menjadi peta jalan yang mungkin akan dipertahankan hingga gubernur definitif ditetapkan oleh Presiden dan DPR.

Dinamika Politik dan Transisi Kepemimpinan

Penunjukan Destry terjadi pada masa transisi politik jelang pergantian pemerintahan. DPR memastikan bahwa proses ini tidak akan mengganggu koordinasi antara BI dan pemerintah baru, mengingat statusnya hanya sebagai pelaksana tugas. Komisi XI menegaskan akan segera memproses usulan calon gubernur definitif dari Presiden begitu nama diajukan, namun untuk saat ini, kestabilan menjadi prioritas utama.

“Kami ingin memastikan tidak ada jeda komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh spekulan untuk menggoyang pasar. Dengan Destry yang sudah familiar dengan seluruh instrumen kebijakan dan jaringan internasional, transisi ini seharusnya mulus,” ujar salah seorang legislator senior Komisi XI.

Dengan demikian, meskipun nama gubernur definitif masih menunggu kesepakatan politik, pasar setidaknya memiliki kepastian bahwa roda kebijakan moneter terus berputar di bawah nakhoda berpengalaman. Fokus jangka pendek Destry adalah menjaga agar rupiah tidak terdepresiasi lebih dalam dan mengawal inflasi tetap dalam sasaran 2,5%±1%. Pasar kini menunggu sinyal pertama dari Pjs Gubernur mengenai arah kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat.