DJP Pastikan Belum Ada Pajak Khusus Rumah Kontrakan pada 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal IV 2024, sektor real estat berkontribusi sekitar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Di tengah konteks tersebut, pemerintah menyiapkan perluasan basis perpajakan (tax base) mulai 2027 untuk mengangkat rasio pajak terhadap PDB yang stagnan di kisaran 10%. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan belum ada program pajak khusus yang menyasar pemilik rumah kontrakan dalam agenda tersebut.

Pernyataan ini menjadi penenang bagi sentimen pasar properti yang sempat diliputi spekulasi. Wacana perluasan basis pajak sempat ditafsirkan sebagian kalangan sebagai sinyal pengenaan pungutan baru bagi sektor sewa hunian. Padahal, secara fundamental, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan sudah lama menjadi objek pajak penghasilan (PPh) final sebesar 10% dari nilai bruto sewa.

Klarifikasi Otoritas dan Konteks Kebijakan

DJP menegaskan bahwa perluasan basis pajak tidak otomatis berarti menciptakan jenis pajak baru. Pendekatan yang disiapkan lebih menekankan pada pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdaftar, peningkatan kepatuhan, serta integrasi data antarlembaga. Dengan kata lain, fokus kebijakan adalah memperluas jumlah pembayar pajak, bukan menambah beban bagi pihak yang sudah patuh.

Dalam konteks rumah kontrakan, pemilik yang telah melaporkan penghasilan sewanya melalui mekanisme PPh final tidak akan menghadapi skema pungutan tambahan. Kepastian ini penting mengingat sektor sewa hunian di Indonesia didominasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta rumah tangga perorangan yang menjadikan kontrakan sebagai sumber pendapatan utama maupun sampingan.

"Perluasan basis pajak yang sehat seharusnya mengejar pihak yang selama ini berada di luar sistem, bukan menumpuk beban baru pada sektor yang sudah terdata dan patuh," demikian pandangan sejumlah pengamat perpajakan dalam berbagai diskusi publik.

Di Satu Sisi: Urgensi Memperkuat Penerimaan Negara

Di satu sisi, penguatan basis pajak merupakan kebutuhan fiskal yang mendesak. Target penerimaan pajak dalam APBN 2025 dipatok sekitar Rp 2.189 triliun, sementara belanja negara terus meningkat untuk membiayai program prioritas. Dengan tax ratio yang bergerak lambat dalam satu dekade terakhir, ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan tanpa menambah utang menjadi terbatas.

Sektor properti sewa juga menyimpan potensi penerimaan yang belum tergarap optimal. Banyak transaksi sewa perorangan berlangsung secara informal tanpa pelaporan yang memadai. Dari sudut pandang keadilan (equity), kondisi ini menciptakan ketimpangan perlakuan antara pekerja formal yang penghasilannya dipotong otomatis dengan pemilik aset sewa yang belum masuk sistem perpajakan.

Di Sisi Lain: Risiko Pembebanan dan Efek Domino

Di sisi lain, pengenaan pajak tambahan pada rumah kontrakan menyimpan risiko ekonomi yang tidak kecil. Pertama, biaya pajak berpotensi dialihkan pemilik kepada penyewa sehingga tarif sewa mengalami kenaikan, yang pada gilirannya menekan daya beli kelompok berpenghasilan rendah—segmen terbesar penghuni kontrakan. Kedua, pengawasan terhadap jutaan transaksi sewa informal membutuhkan biaya administrasi yang bisa jadi lebih besar daripada potensi penerimaannya.

Ada pula kekhawatiran terhadap tren investasi properti. Indeks Harga Properti Residensial yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan harga yang moderat, sekitar 1,7% secara year-on-year. Jika valuasi aset sewa tertekan oleh ekspektasi pajak baru, likuiditas pasar properti dapat melambat. Padahal, sektor ini memiliki efek pengganda (multiplier effect) ke lebih dari 170 industri turunan, mulai dari konstruksi, material bangunan, hingga jasa keuangan.

Proyeksi Menuju 2027

Menjelang 2027, pemilik properti sewa dan investor yang menjadikan hunian kontrakan sebagai bagian dari portofolio perlu mencermati dua hal. Pertama, kepastian regulasi: selama belum ada aturan baru, kewajiban yang berlaku tetap mengacu pada PPh final sewa sebesar 10%. Kedua, tren digitalisasi administrasi pajak yang membuat pendataan aset dan penghasilan semakin terintegrasi, sehingga kepatuhan sukarela menjadi pilihan paling rasional.

Bagi pemerintah, tantangannya adalah menyeimbangkan ambisi menaikkan rasio pajak dengan menjaga fundamental sektor properti dan daya beli masyarakat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan, perluasan basis pajak yang berhasil umumnya disertai insentif kepatuhan dan komunikasi publik yang jelas, bukan sekadar penambahan jenis pungutan. Kepastian yang disampaikan DJP setidaknya memberi ruang bagi pasar untuk bernapas sembari menanti detail kebijakan yang lebih konkret.