[DIEGO GARCIA] — Inggris Setuju Serahkan Pulau, Pangkalan Militer AS Bertahan

Diego Garcia, atol karang terbesar di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia, kini berada di titik balik sejarah yang berpotensi mengguncang peta strategis geopolitik dunia. Pulau seluas sekitar 30 kilometer persegi ini bukan sekadar gugusan karang tropis, melainkan jantung operasional militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Setelah berpuluh-puluh tahun menjadi sengketa hukum internasional, Inggris akhirnya menyetujui upaya penyerahan kedaulatan wilayah tersebut kepada Mauritius. Namun, di balik kesepakatan diplomasi itu, bayang-bayang kepentingan militer Washington tetap menguasai lanskap politik pulau yang pernah dijuluki “Guantanamo Bay of the East” tersebut.

Konflik seputar Kepulauan Chagos mencerminkan luka kolonialisme yang belakangan dibeberkan di forum internasional. Puluhan ribuan warga asli pulau ini, yang dikenal sebagai Chagossian, terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka pada era 1960-an hingga awal 1970-an. Pengosongan itu disengajakan untuk memberi ruang bagi pembangunan pangkalan militer bersama Inggris-AS. Sejak saat itu, Diego Garcia bertransformasi menjadi pusat logistik vital bagi operasi militer AS, mulai dari Perang Teluk, invasi Afghanistan, hingga operasi pengintaian dan pengeboman di berbagai belahan dunia. Kehadiran fasilitas jet tempur, kapal selam nuklir, serta gudang senjata strategis menjadikan pulau ini salah satu aset pertahanan paling bernilai bagi Washington di luar daratan Amerika.

Kolonialisme dan Pengusiran Warga Chagossian (1965–1973)

1. 1965: Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari koloni Mauritius, membentuk Teritori Samudra Hindia Britania, hanya tiga tahun sebelum Mauritius merdeka. Langkah ini dinilai sebagai upaya memuluskan rencana pembangunan pangkalan militer tanpa campur tangan pemerintah Mauritius yang akan berdaulat penuh.
2. 1966: London dan Washington menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan AS membangun instalasi militer di Diego Garcia. Sebagai imbalannya, Inggris memperoleh diskon senilai USD 11 juta dalam pembelian rudal Polaris untuk arsenal nuklir Angkatan Laut Kerajaan.
3. 1968–1973: Secara sistematis, sekitar 1.500 hingga 2.000 warga Chagossian diusir dari kepulauan mereka. Warga dievakuasi dengan kapal menuju Mauritius dan Seychelles tanpa kompensasi memadai, meninggalkan rumah dan mata pencaharian sebagai nelayan. Hingga kini, diaspora Chagossian terus berjuang mendapatkan hak kembali ke pulau kelahiran mereka.

Gugatan Hukum dan Kemenangan Mauritius (1998–2019)

1. 1998: Warga Chagossian menggugat pemerintah Inggris ke pengadilan London atas tindakan deportasi ilegal. Proses hukum berkepanjangan ini membuka lipatan sejarah gelap pemisahan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.
2. 2010: Mauritius secara sepihak menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup perairan Kepulauan Chagos, menegaskan klaim kedaulatan berdasarkan garis basis archipelagic. Langkah ini diikuti dengan upaya diplomatik keras untuk membawa sengketa ke forum PBB.
3. 2017: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merujuk sengketa kedaulatan Chagos ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendapatkan opini advisory. Inggris dan AS berupaya memblokir rujukan tersebut namun gagal.
4. Februari 2019: ICJ memutuskan bahwa pemisahan Chagos dari Mauritius pada 1965 merupakan pelanggaran hukum internasional. Mahkamah menegaskan Inggris wajib “mengakhiri pemerintahannya atas Kepulauan Chagos secepatnya.”
5. Mei 2019: Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mendukung opini ICJ dengan suara 116 mendukung, 6 menolak, dan 56 abstain. Mayoritas anggota meminta Inggris menyerahkan wilayah itu kepada Mauritius dalam jangka waktu enam bulan.

Negosiasi Damai dan Kesepakatan Kontroversial (2022–2024)

1. 2022: Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri baru membuka kembali negosiasi bilateral dengan Mauritius setelah bertahun-tahun menolak dialog substantif. Tekanan dari komunitas internasional dan risiko sanksi diplomatik mendorong London untuk fleksibel.
2. 2023: Washington menyatakan keterlibatan aktif dalam pembicaraan trilateral, memastikan bahwa masa depan pangkalan militer AS tidak terancam meski kedaulatan berpindah tangan. Pentagon menekankan Diego Garcia sebagai penyangga deterensi di Indo-Pasifik.
3. Oktober 2024: Inggris dan Mauritius mengumumkan kesepakatan kerangka kerja. London setuju menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius, namun dengan catatan krusial: kedua negara akan menandatangani perjanjian sewa jangka panjang agar pangkalan militer bersama tetap beroperasi. Nilai kesepakatan ekonomi diperkirakan mencapai ratusan juta pound sterling yang akan mengalir ke Mauritius sebagai kompensasi.
4. Awal 2025: Kemenangan pemerintahan baru di AS memunculkan ketidakpastian. Presiden Donald Trump dilaporkan meninjau ulang kesepakatan tersebut, mempertanyakan apakah status hukum baru di bawah Mauritius bisa mengancam keamanan fasilitas intelijen dan militer AS di pulau tersebut.

Dampak Geopolitik dan Masa Depan Diego Garcia

Penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos ke tangan Mauritius bukan sekadar penutupan babak kolonialisme. Langkah ini membuka preseden hukum baru tentang penyelesaian sengketa pasca-kolonial melalui diplomasi damai, sekaligus menguji sejauh mana kekuatan besar bersedia menegakkan putusan badan internasional. Bagi AS, mempertahankan pangkalan di Diego Garcia adalah mutlak mengingat peta tekanan geopolitik yang semakin kompleks: persaingan dengan Tiongkok di Samudra Hindia, konflik di Timur Tengah, serta kebutuhan proyeksi kekuatan ke seluruh belahan Bumi.

Di sisi lain, Mauritius kini berada pada posisi tawar menarik. Sebagai negara kepulauan kecil, pengembalian Chagos memperluas ZEE-nya secara signifikan, memberikan akses penuh ke perairan kaya sumber daya perikanan dan potensi minyak lepas pantai. Namun, ketergantungan pada sewa pangkalan militer asing juga berpotensi membatasi kedaulatan penuh Mauritius atas wilayah yang baru direbut kembali ini. Dalam dinamika baru ini, Diego Garcia tetap menjadi pion strategis yang membuktikan bahwa dalam geopolitik kontemporer, ukuran pulau tidak menentukan