Di Tengah Dominasi Asing, Presiden Prabowo Dorong Armada Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekad untuk memperbanyak jumlah kapal berbendera Merah Putih yang beroperasi di perairan Indonesia. Langkah ini diambil menyusul masih tingginya dominasi kapal-kapal asing dalam rantai logistik nasional, baik di sektor angkutan barang maupun penumpang antar pulau.

Potret Armada Maritim Indonesia

Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Perhubungan, dari total lebih dari 12.000 unit kapal niaga yang melayari jalur domestik, sekitar 45% di antaranya berbendera asing. Angka ini bahkan lebih tinggi pada segmen kapal kontainer dan kapal curah, di mana kapal berbendera Panama, Singapura, dan Liberia mendominasi. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang tidak bisa diabaikan.

Dominasi armada asing menyebabkan devisa hasil angkutan laut lebih banyak dinikmati perusahaan pelayaran internasional. Setiap tahunnya, Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditaksir mencapai Rp 8-10 triliun dari sektor pelayaran domestik. Selain itu, ketergantungan pada operator asing juga mengurangi kapasitas nasional dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.

Pro: Kedaulatan dan Pengembangan Ekonomi Domestik

Di satu sisi, memperbanyak armada nasional dinilai strategis untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi laut. Dengan armada sendiri, negara dapat memastikan keamanan pasokan logistik, mengurangi risiko gangguan rantai pasok global, dan menciptakan lapangan kerja bagi pelaut Indonesia. Saat ini, diperkirakan hanya 300.000 pelaut Indonesia yang terserap di kapal domestik, padahal potensinya bisa mencapai 1 juta tenaga kerja jika industri pelayaran nasional tumbuh signifikan.

Sektor galangan kapal juga akan menerima efek berganda (multiplier effect). Pesanan kapal baru akan menghidupkan kembali industri baja, komponen, dan jasa rekayasa di dalam negeri. BUMN seperti PT PAL Indonesia dan sejumlah galangan swasta di Batam serta Surabaya diproyeksikan akan menyerap investasi hingga Rp 25 triliun dalam lima tahun ke depan jika program ini berjalan sesuai rencana.

Kontra: Efisiensi dan Risiko Investasi

Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa biaya operasional kapal berbendera Indonesia seringkali lebih tinggi dibandingkan kapal asing. Faktor penyebabnya antara lain harga bahan bakar yang belum sepenuhnya kompetitif, biaya kepelabuhanan, dan ketiadaan insentif fiskal yang memadai. Akibatnya, biaya angkut barang bisa meningkat dan pada akhirnya mendorong inflasi harga barang kebutuhan pokok di wilayah timur Indonesia.

Selain itu, investasi besar-besaran di sektor perkapalan dihadapkan pada risiko permodalan. Perbankan nasional masih cenderung hati-hati menyalurkan kredit ke sektor maritim karena profil risikonya yang tinggi. Tanpa dukungan skema penjaminan yang kuat, upaya memperbanyak armada bisa terbentur masalah likuiditas.

Pengamat ekonomi maritim dari Universitas Indonesia, Diah Pitaloka, mengingatkan, “Kita perlu mencari titik tengah antara idealisme kedaulatan dan realisme ekonomi. Tanpa insentif yang tepat, program satu juta kapal Merah Putih bisa kontraproduktif.”

Langkah Pemerintah dan Proyeksi Ke Depan

Presiden Prabowo dikabarkan telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk menyusun peta jalan percepatan armada nasional. Rencana ini mencakup tiga pilar utama: pertama, pemberian tax holiday dan keringanan bea masuk bagi investor galangan kapal; kedua, perluasan skema kredit usaha rakyat (KUR) maritim bagi pengusaha pelayaran kecil-menengah; dan ketiga, penegakan aturan cabotage secara lebih konsisten.

Saat ini, prinsip cabotage yang mewajibkan kapal berbendera Indonesia untuk angkutan dalam negeri sebenarnya sudah berlaku, namun implementasinya masih longgar. Pemerintah berencana memperketat perizinan bagi kapal asing yang ingin beroperasi di perairan Nusantara, terutama pada rute-rute strategis seperti angkutan logistik dari Jawa ke Papua.

Dari sisi pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didorong untuk menciptakan instrumen investasi baru berupa dana investasi real estate maritim (DINFRA) yang bisa menarik portofolio investor institusi. Jika terealisasi, proyek ini akan menjadi game changer dalam mendekatkan sektor maritim ke pasar modal.

Meski demikian, perjalanan mewujudkan dominasi Armada Merah Putih masih panjang. Butuh sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun ekosistem maritim yang kompetitif. Dengan fundamental laut yang menopang lebih dari 60% wilayah Indonesia, memperkuat armada nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan ekonomi yang berdaulat.