Destry Paparkan Strategi 3I dan 1S untuk Memimpin BI

Destry Damayanti menyampaikan kerangka kebijakan yang akan menjadi pijakannya apabila mendapat amanah memimpin Bank Indonesia (BI). Dalam pemaparannya di hadapan DPR, ia menekankan empat prinsip yang dirangkum dalam formula 3I dan 1S, yakni impactful, inklusif, integrasi, serta sinergi.

Kerangka tersebut disiapkan untuk merespons dinamika ekonomi yang datang dari dua arah. Dari luar negeri, perekonomian Indonesia menghadapi perubahan kebijakan moneter global, ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta pergerakan modal yang dapat memengaruhi nilai tukar dan pasar keuangan. Dari dalam negeri, tantangannya mencakup menjaga stabilitas harga, memperkuat pertumbuhan, dan memastikan sistem pembayaran maupun sektor keuangan tetap mendukung kegiatan ekonomi.

Strategi Berdasarkan Kondisi Makroekonomi

Berdasarkan data BPS dan Bank Indonesia per Agustus 2026, arah kebijakan moneter masih perlu mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, serta kinerja transaksi berjalan menjadi sejumlah indikator utama yang menentukan ruang gerak bank sentral. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, sedangkan stabilitas nilai tukar penting karena perubahan kurs dapat memengaruhi biaya impor dan beban pembayaran dalam valuta asing.

Di satu sisi, kebijakan yang berfokus pada stabilitas diperlukan agar ekspektasi inflasi tetap terkendali dan kepercayaan pasar terjaga. Di sisi lain, kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menekan permintaan domestik, meningkatkan biaya pembiayaan, dan memperlambat ekspansi dunia usaha. Karena itu, pendekatan Destry menempatkan dampak kebijakan sebagai perhatian utama, sejalan dengan prinsip impactful.

Makna Impactful dan Inklusif

Prinsip impactful mengandung arti bahwa setiap kebijakan BI harus menghasilkan pengaruh yang terukur terhadap perekonomian, bukan berhenti pada keputusan administratif. Ukuran keberhasilannya dapat terlihat dari efektivitas pengendalian inflasi, stabilitas rupiah, kelancaran likuiditas, serta kemampuan kebijakan moneter mendorong intermediasi perbankan.

Likuiditas secara sederhana adalah ketersediaan dana dalam sistem keuangan untuk mendukung transaksi dan pembiayaan. Ketika likuiditas cukup, bank memiliki ruang lebih besar menyalurkan kredit. Namun, likuiditas yang berlebihan juga dapat meningkatkan tekanan terhadap harga aset atau nilai tukar apabila tidak diimbangi fundamental ekonomi yang kuat.

Sementara itu, prinsip inklusif menyoroti pemerataan manfaat kebijakan. Transformasi digital, perluasan sistem pembayaran, dan akses pembiayaan harus menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah, masyarakat di luar pusat ekonomi, serta kelompok yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Inklusi keuangan berarti semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.

Di satu sisi, digitalisasi pembayaran dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas akses ekonomi. Di sisi lain, percepatan digital juga membawa risiko baru, seperti penipuan, kebocoran data, dan kesenjangan kemampuan teknologi. Oleh sebab itu, perluasan akses harus berjalan bersama penguatan perlindungan konsumen dan keamanan infrastruktur.

Integrasi Kebijakan dan Sinergi Kelembagaan

Unsur integrasi dalam formula tersebut menunjukkan pentingnya keterhubungan antara kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengembangan pasar keuangan. Makroprudensial merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menjaga kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya satu bank atau satu lembaga.

Pendekatan terintegrasi diperlukan karena tekanan ekonomi jarang berdampak pada satu sektor saja. Kenaikan suku bunga global, misalnya, dapat memicu capital outflow, yaitu keluarnya dana investor dari pasar domestik. Kondisi tersebut berpotensi menekan rupiah, menaikkan biaya pendanaan, dan memengaruhi valuasi aset dalam portofolio investor. Respons kebijakan karenanya harus memperhitungkan hubungan antara pasar uang, pasar obligasi, perbankan, dan sektor riil.

“Kebijakan yang efektif perlu melihat hubungan antarsektor agar stabilitas tidak dicapai dengan mengorbankan pertumbuhan secara berlebihan.”

Prinsip sinergi menekankan koordinasi BI dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pelaku industri. Pembagian kewenangan tetap penting, tetapi koordinasi dibutuhkan ketika perekonomian menghadapi guncangan besar. Kebijakan fiskal pemerintah, pengawasan sektor keuangan, dan kebijakan moneter dapat saling memperkuat apabila memiliki arah yang konsisten.

Menimbang Proyeksi dan Risiko Kebijakan

Pro: formula 3I dan 1S menawarkan kerangka yang relatif menyeluruh karena menggabungkan efektivitas, pemerataan, keterpaduan, dan koordinasi. Kerangka ini dapat membantu BI menyusun kebijakan yang tidak hanya merespons gejolak jangka pendek, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi dalam jangka menengah. Kejelasan indikator seperti inflasi, pertumbuhan kredit, stabilitas rupiah, dan ketahanan sistem pembayaran dapat membuat evaluasi kebijakan lebih terukur.

Kontra: penerapan empat prinsip tersebut menghadapi tantangan koordinasi dan potensi perbedaan prioritas antarotoritas. Menjaga inflasi tetap rendah, mendorong kredit, mempertahankan stabilitas rupiah, dan memperluas inklusi keuangan tidak selalu menghasilkan kebijakan yang searah. Selain itu, proyeksi ekonomi dapat berubah apabila terjadi perlambatan global, konflik geopolitik, perubahan harga energi, atau penyesuaian suku bunga negara maju.

Dengan demikian, perhatian pasar tidak hanya tertuju pada formula yang disampaikan, tetapi juga pada cara menerjemahkannya menjadi kebijakan operasional. Sentimen pasar biasanya dipengaruhi oleh konsistensi komunikasi, kredibilitas sasaran, dan kemampuan bank sentral menjaga rasio-rasio kesehatan sistem keuangan. Tantangan kepemimpinan BI ke depan adalah memastikan prinsip 3I dan 1S dapat diterapkan secara disiplin, transparan, serta adaptif terhadap perubahan ekonomi domestik dan global.