Destry Damayanti Pastikan Independensi BI Terjaga Meski Sinergi dengan Pemerintah Diperkuat

Berdasarkan data Bank Indonesia sepanjang 2025, suku bunga acuan atau BI rate mengalami penurunan dari 6,00 persen pada akhir 2024 menjadi 5,00 persen per Agustus 2025, sementara inflasi tetap terjaga di bawah 2,50 persen year-on-year. Kondisi makro yang relatif terkendali itu menjadi latar ujian kepatutan (fit and proper test) Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia di gedung DPR pada Rabu, 26 Agustus 2026. Deputi Gubernur yang telah berkarier puluhan tahun di bank sentral itu menegaskan satu pesan kunci: penguatan sinergi dengan pemerintah tidak akan mengubah independensi BI sebagai penjaga stabilitas nilai rupiah.

Independensi Bank Sentral: Garis Merah yang Diuji

Bagi pembaca awam, independensi bank sentral dapat dimaknai sederhana: keputusan suku bunga diambil berdasarkan capaian target inflasi, bukan instruksi politik jangka pendek. Landasan hukumnya tercantum dalam UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 yang menempatkan BI sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan pihak lain. Namun sejak UU Cipta Kerja (UU No. 4/2021) berlaku, Menteri Keuangan hadir dalam Rapat Dewan Gubernur dengan hak suara dalam penentuan arah kebijakan moneter, perubahan yang oleh sebagian ekonom dipandang menggeser batas antara koordinasi dan subordinasi. Pertanyaan anggota dewan di ruang sidang pun berputar di titik ini: sejauh mana sinergi boleh berjalan tanpa mengorbankan kredibilitas lembaga yang selama ini menjaga inflasi sesuai target 2,5 persen plus-minus 1 persen.

Di Satu Sisi: Sinergi Mempercepat Respons Kebijakan

Pro: koordinasi fiskal-moneter terbukti efektif pada masa krisis. Pada 2020-2021, skema penajaman kebijakan likuiditas atau burden sharing membuat BI menyerap surat utang negara lebih dari Rp700 triliun untuk membantu pembiayaan defisit APBN, menahan imbal hasil SBN tetap rendah, dan menopang ekonomi yang sempat terkontraksi 2,07 persen pada 2020. Dalam kondisi normal, sinergi juga mempercepat program strategis seperti ketahanan pangan, stabilisasi kurs, dan pembiayaan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 4,9-5,1 persen pada 2025, koordinasi yang rapat dinilai banyak pihak memperkuat fundamental, bukan sebaliknya.

Di Sisi Lain: Risiko Preseden dan Sentimen Pasar

Kontra: preseden burden sharing meninggalkan pertanyaan tentang batas pendanaan pemerintah oleh bank sentral, kondisi yang dalam literatur ekonomi disebut fiscal dominance, yakni ketika kebutuhan fiskal mulai mendominasi arah kebijakan moneter. Bila pelaku pasar menilai BI berada di bawah pengaruh politik, risk premium naik, imbal hasil SBN terkerek, dan portofolio asing berpotensi mundur. Skenario capital outflow semacam ini pernah terjadi pada episode ketidakpastian global, ketika rupiah mengalami penurunan hingga kisaran Rp16.600 per dolar AS pada April 2025. Kepemilikan asing di SBN yang berada di kisaran 14-15 persen membuat sentimen pasar sangat sensitif terhadap isu independensi; cukup satu persepsi negatif untuk membuat valuasi aset domestik tertekan.

"Sinergi fiskal-moneter dapat mempercepat respons kebijakan, tetapi kredibilitas bank sentral hanya terjaga bila keputusan suku bunga lahir dari rapat dewan, bukan dari meja koordinasi pemerintah," ujar seorang ekonom makro yang memantau proses ujian kepatutan tersebut.

Fundamental Domestik: Modal Kredibilitas yang Tersisa

Untungnya, fundamental domestik masih menyisakan ruang aman. Cadangan devisa tercatat di kisaran USD 150 miliar, setara sekitar enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri, jauh di atas standar kecukupan internasional tiga bulan. Indeks harga saham gabungan juga menguat dan menyentuh kisaran 8.000 pada paruh kedua 2025, mencerminkan tren aliran masuk dana asing ke pasar modal dan pasar uang. Rasio likuiditas perbankan yang sehat serta inflasi yang terjaga memberi BI ruang untuk mempertahankan orientasi kebijakan yang mendukung stabilitas rupiah tanpa mengorbankan target harga.

Proyeksi ke Depan: Keseimbangan yang Tipis

Proyeksi ke depan menuntut keseimbangan yang tipis. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dukungan bank sentral agar biaya pembiayaan pembangunan tetap murah. Di sisi lain, BI harus memastikan setiap keputusan tetap lahir dari mekanisme internal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Komitmen Destry Damayanti menjaga independensi akan diuji bukan lewat pernyataan di ruang sidang DPR, melainkan lewat keputusan konkret: kapan suku bunga diturunkan, bagaimana operasi moneter dijalankan, dan seberapa jauh bank sentral bersedia menopang fiskal.

Selama inflasi terjaga, rupiah stabil, dan cadangan devisa memadai, pasar cenderung memberi kepercayaan. Namun pengalaman ekonomi global menunjukkan kredibilitas bank sentral dibangun dalam puluhan tahun, tetapi dapat terkikis hanya dalam beberapa keputusan. Bagi BI, sinergi dan independensi bukan pilihan biner; keduanya harus berjalan dalam koridor yang jelas, dan itulah pekerjaan rumah pemimpin barunya.