Destry Damayanti Menghadap Presiden Prabowo: Menakar Koordinasi Moneter-Fiskal

Di tengah tekanan yang kian membebani nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi yang belum sepenuhnya jinak, sebuah pertemuan penting berlangsung pada Senin (27/7/2026) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Destry Damayanti, yang saat ini memegang tampuk pimpinan Bank Indonesia (BI) sebagai Pejabat Sementara Gubernur, menyambangi Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah audiensi tertutup. Meski tidak ada keterangan resmi yang dirilis seusai pertemuan, langkah tersebut langsung ditangkap pelaku pasar sebagai sinyal penguatan koordinasi antara otoritas moneter dan pemerintah, terutama di tengah gejolak eksternal yang kian intens.

Konteks Penunjukan dan Urgensi Saat Ini

Destry Damayanti menjabat sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI sejak masa jabatan Gubernur BI sebelumnya berakhir pada Mei 2026. Hingga kini, Dewan Perwakilan Rakyat masih membahas sejumlah nama calon definitif, dan posisinya menjadi sangat strategis karena ia bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi di bank sentral selama masa transisi. Pertemuan dengan Presiden Prabowo menjadi sangat relevan melihat sejumlah tekanan ekonomi yang menumpuk. Rupiah, sejak awal Juli 2026, mencatatkan pelemahan 2,3% menjadi sekitar Rp15.780 per dolar AS, dipicu oleh gelombang arus keluar modal asing (capital outflow) dari pasar obligasi domestik yang mencatat net sell sebesar Rp12,4 triliun hanya dalam dua pekan.

Di sisi lain, inflasi tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026 tercatat 3,05% secara year-on-year, masih dalam kisaran target BI namun menghadapi risiko kenaikan karena faktor musiman pada kuartal ketiga. Kombinasi antara rupiah yang melemah dan potensi inflasi musiman ini menuntut respons kebijakan yang terkalibrasi. Presiden Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat, sehingga pertemuan dengan pemimpin sementara BI ini dapat dibaca sebagai upaya menyamakan persepsi sebelum keputusan-keputusan penting diambil.

Agenda Tersirat: Menjaga 'Triple Stability'

Analis perbankan dan pasar modal yang dihubungi Beritadua menilai bahwa pertemuan ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Fokus utama ditengarai tertuju pada tiga pilar stabilitas: nilai tukar, harga, dan likuiditas perbankan. Cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2026 tercatat US$139,2 miliar, turun US$2,3 miliar dari bulan sebelumnya, yang menjadi indikasi bahwa BI telah melakukan intervensi cukup agresif untuk menahan depresiasi. Dengan posisi cadangan yang masih aman namun trennya menurun, koordinasi dengan pemerintah menjadi kunci agar intervensi moneter tidak berjalan sendirian—misalnya melalui penundaan proyek-proyek impor pemerintah atau percepatan pembatasan devisa untuk impor barang konsumsi sekunder.

Di satu sisi, BI memiliki instrumen suku bunga acuan yang saat ini berada di level 6,00% pasca kenaikan 25 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026. Namun ruang untuk kembali menaikkan suku bunga sangat terbatas karena dapat memperlambat penyaluran kredit dan mengerek beban APBN melalui cost of fund obligasi negara. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah juga tidak terlalu longgar, sehingga opsi untuk memberikan stimulus tambahan tanpa memicu pelebaran defisit membutuhkan sinergi yang lebih erat. Oleh karena itu, banyak pihak menduga bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kemungkinan penerbitan kembali obligasi valas (global bonds) oleh pemerintah untuk menambah pasokan dolar di pasar, yang akan membantu tugas BI menstabilkan rupiah tanpa harus menguras cadangan devisa lebih dalam.

Respons Pasar dan Proyeksi ke Depan

Berita mengenai kunjungan Destry Damayanti ke Istana langsung direspons positif oleh pelaku pasar uang. Rupiah pada perdagangan sesi siang sempat menguat tipis 0,3% ke level Rp15.725 per dolar AS, meskipun secara teknikal tren pelemahan jangka pendek masih mengintai. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bergerak mendatar dengan kecenderungan penguatan di sektor perbankan, menandakan bahwa investor masih menaruh harapan pada sinergi kebijakan yang akan terumuskan. Analis portofolio global cenderung wait and see sambil mencermati apakah pertemuan ini akan melahirkan paket kebijakan terkoordinasi—dari BI, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya—yang bisa memulihkan sentimen terhadap aset Indonesia.

Proyeksi ke depan, pasca-pertemuan ini, setidaknya terdapat tiga skenario yang diawasi pasar. Pertama, percepatan pelaksanaan operasi moneter gabungan antara BI dan pemerintah berupa stabilisasi pasokan valas melalui BUMN dan penjadwalan utang luar negeri. Kedua, penyesuaian target inflasi 2026 yang mungkin direvisi dari 2,5%±1% menjadi sedikit lebih longgar untuk mengakomodasi tekanan harga pangan global. Ketiga, kemungkinan pelonggaran makroprudensial terbatas untuk menjaga likuiditas perbankan jika outflow berlanjut. Respons kebijakan yang cepat dan terintegrasi dinilai krusial untuk menjaga fundamental ekonomi di tengah ketidakpastian eksternal, termasuk arah suku bunga The Fed dan dinamika geopolitik yang masih memengaruhi harga komoditas. Dengan demikian, pertemuan Destry dan Presiden Prabowo kali ini bisa menjadi penanda dimulainya babak baru pengelolaan makroekonomi yang lebih adaptif dan kolaboratif.