Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Menkeu Purbaya Beri Dukungan

Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir Desember 2025, inflasi year-on-year tercatat di kisaran 2,1 persen, masih berada dalam sasaran 2,5 ± 1 persen, sementara cadangan devisa bertahan pada level 150 miliar dolar AS. Di tengah fundamental makroekonomi yang relatif terjaga tersebut, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada proses suksesi kepemimpinan bank sentral. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Destry Damayanti yang diusulkan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia untuk periode kepemimpinan berikutnya.

Purbaya menilai tidak ada persoalan berarti dengan mekanisme calon tunggal tersebut. Menurutnya, pengalaman panjang Destry di bank sentral menjadi modal utama untuk memimpin otoritas moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, mulai dari arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat hingga perlambatan ekonomi Tiongkok.

Dukungan Menkeu dan Mekanisme Calon Tunggal

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, calon Gubernur BI diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan, atau yang dikenal sebagai fit and proper test, di Komisi XI. Pencalonan tunggal bukan hal baru dalam sejarah kepemimpinan bank sentral; sejumlah gubernur terdahulu juga diusulkan tanpa kandidat pembanding dan tetap memperoleh persetujuan parlemen.

Purbaya menegaskan bahwa koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter akan berjalan baik. "Tidak ada masalah," ujarnya singkat ketika ditanya mengenai pencalonan Destry. Pernyataan ini penting mengingat hubungan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sempat menjadi sorotan pasar dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait arah kebijakan suku bunga dan skema pembiayaan anggaran negara.

Rekam Jejak Empat Dekade di Bank Sentral

Destry Damayanti bukan wajah baru di lingkungan Bank Indonesia. Ekonom lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengawali karier di bank sentral pada era 1980-an dan mendalami ekonomi terapan di Cornell University, Amerika Serikat. Ia saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019, posisi tertinggi kedua dalam struktur bank sentral yang membawahi koordinasi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Selama menjabat Deputi Gubernur Senior, Destry terlibat dalam sejumlah keputusan penting, antara lain tren penurunan BI Rate secara bertahap dari level 6 persen pada 2024 menjadi sekitar 4,75 persen pada akhir 2025, serta penguatan kebijakan makroprudensial untuk menjaga likuiditas perbankan. Rasio kecukupan modal perbankan nasional, yakni perbandingan modal terhadap aset tertimbang menurut risiko, per November 2025 tercatat di atas 26 persen, jauh melampaui batas minimum 8 persen sesuai standar Basel III.

Dua Sisi Pencalonan Tunggal

Di satu sisi, pencalonan tunggal memberikan kepastian bagi pasar. Sentimen pasar cenderung positif terhadap figur internal yang memahami mekanisme transmisi kebijakan moneter secara mendalam. Kontinuitas kebijakan menjadi nilai tambah, terutama ketika arus modal asing ke pasar obligasi domestik masih fluktuatif. Indeks Harga Saham Gabungan yang mengalami kenaikan ke kisaran 7.800 hingga 8.200 pada awal 2026 mencerminkan valuasi pasar yang menanti kepastian arah kebijakan dari bank sentral.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai calon tunggal mengurangi ruang komparasi dalam uji kelayakan di DPR. Tanpa kandidat pembanding, publik kehilangan kesempatan menimbang visi alternatif mengenai arah suku bunga, digitalisasi rupiah, dan strategi menghadapi risiko capital outflow, yaitu keluarnya dana asing secara cepat dari pasar domestik akibat perubahan kebijakan bank sentral Amerika Serikat. Transparansi proses seleksi menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas dan independensi institusi.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Gubernur BI periode mendatang akan menghadapi agenda berat: menjaga nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran 16.200 hingga 16.800 per dolar AS, mendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 5,2 sampai 5,5 persen, serta memperdalam pasar keuangan domestik. Proyeksi sejumlah lembaga internasional menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5 persen year-on-year, dengan risiko utama berasal dari perlambatan permintaan global dan normalisasi kebijakan moneter negara maju.

Bagi investor, pesan utama dari pencalonan ini adalah kontinuitas. Portofolio kebijakan yang selama ini dijalankan, yakni kombinasi suku bunga akomodatif, stabilisasi nilai tukar, dan penguatan sistem pembayaran digital, kemungkinan besar berlanjut. Kendati demikian, pelaku pasar tetap perlu mencermati hasil uji kelayakan di DPR serta pernyataan resmi pertama pascapengangkatan sebagai indikator arah kebijakan moneter yang sesungguhnya pada periode mendatang.