Desil DTSEN Bukan Penentu Mutlak Kemiskinan, Ini Penjelasan BPS

Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, istilah desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kerap disalahpahami publik sebagai penanda mutlak status kemiskinan sebuah keluarga. Padahal, secara metodologis, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan rumah tangga yang disusun berdasarkan distribusi pengeluaran, bukan ukuran absolut kemiskinan maupun kekayaan.

Dalam sistem statistik, desil membagi populasi menjadi sepuluh kelompok sama besar berdasarkan indikator kesejahteraan. Kelompok terendah disebut desil 1, sementara kelompok tertinggi disebut desil 10. Artinya, posisi sebuah keluarga dalam tangga desil selalu bersifat komparatif terhadap rumah tangga lain di dalam populasi yang sama, sehingga nilainya dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergeseran kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan.

Memahami Makna Relatif di Balik Angka Desil

Konsep desil perlu dibedakan tegas dari garis kemiskinan yang selama ini menjadi acuan utama BPS. Garis kemiskinan dihitung dari nilai rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, dan bersifat absolut terhadap standar hidup tertentu. Sebaliknya, desil tidak mengukur kecukupan absolut, melainkan menempatkan setiap keluarga pada peringkat relatif di dalam distribusi pengeluaran nasional.

Sebagai ilustrasi, sebuah keluarga yang masuk desil 2 belum tentu tergolong miskin secara absolut apabila garis kemiskinan nasional berada di bawah tingkat pengeluarannya. Sebaliknya, keluarga di desil 5 pun belum tentu sejahtera bila standar hidup masyarakat secara keseluruhan mengalami kenaikan. Dengan demikian, desil lebih tepat dipahami sebagai alat pemeringkatan untuk keperluan penargetan program, bukan sebagai vonis status sosial ekonomi sebuah rumah tangga.

Dua Sisi: Pro dan Kontra Penggunaan Desil

Di satu sisi, penggunaan desil dalam DTSEN dinilai efisien untuk memetakan kelompok sasaran bantuan sosial. Dengan membagi populasi ke dalam sepuluh lapisan, pemerintah dapat mengarahkan subsidi kepada kelompok pengeluaran terendah secara lebih terukur. Pendekatan ini juga memudahkan pembandingan antarwilayah dan antarwaktu karena menggunakan dasar distribusi yang seragam.

Di sisi lain, para pengamat mengingatkan bahwa sifat relatif desil berpotensi menimbulkan distorsi ketika diterapkan pada penyaluran bantuan. Jika seluruh masyarakat mengalami kenaikan pendapatan yang merata, posisi desil sebuah keluarga bisa saja tetap bertahan meski kondisi absolutnya membaik. Sebaliknya, perbaikan ekonomi kelompok menengah dapat mendorong sebagian rumah tangga turun ke desil lebih rendah tanpa mengalami penurunan kesejahteraan riil.

"Desil adalah cermin peringkat, bukan cermin kemiskinan. Menggunakan desil secara tunggal tanpa mempertimbangkan garis kemiskinan absolut berisiko menyesatkan kebijakan," ujar seorang ekonom yang enggan disebutkan namanya.

Implikasi bagi Penargetan Kebijakan Publik

Kejelasan definisi ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan. DTSEN dirancang sebagai basis data tunggal yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi kesejahteraan, sehingga akurasi penargetan program menjadi krusial. Apabila desil disalahartikan sebagai penentu mutlak kemiskinan, maka risiko salah sasaran bantuan sosial dapat meningkat dan berujung pada inefisiensi anggaran.

BPS menekankan bahwa penentuan status kemiskinan tetap merujuk pada indikator garis kemiskinan yang telah teruji secara metodologis. Desil hanyalah salah satu dimensi pelengkap yang membantu memahami posisi relatif keluarga dalam struktur sosial ekonomi. Kombinasi antara ukuran absolut dan relatif inilah yang diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih presisi dan berkeadilan.

Ke depan, pemahaman publik yang lebih baik terhadap konsep desil menjadi penting mengingat DTSEN akan menjadi rujukan utama berbagai program pemerintah. Edukasi statistik yang masif, transparansi metodologi, serta penyempurnaan data secara berkala menjadi kunci agar instrumen ini tidak disalahartikan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap data resmi negara.

Pada akhirnya, desil adalah alat bantu, bukan tujuan. Keberhasilannya diukur dari sejauh mana ia membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, sekaligus menjaga agar tidak ada keluarga yang tercecer dari jaring pengaman sosial hanya karena posisi relatifnya dalam pemeringkatan.