Defisit APBN Rp319 Triliun, Keseimbangan Primer Tetap Positif

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir September 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp319 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 1,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menyatakan posisi fiskal tersebut masih berada pada jalur yang direncanakan atau on track.

APBN sendiri merupakan instrumen utama pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara—terutama dari pajak dan penerimaan bukan pajak—lalu membelanjakannya untuk pembangunan dan layanan publik. Ketika pengeluaran melampaui penerimaan, selisihnya disebut defisit, yang umumnya ditutup melalui penerbitan surat utang negara (SUN).

Kinerja Penerimaan dan Belanja Negara

Di satu sisi, defisit Rp319 triliun tersebut menunjukkan bahwa mesin penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Penerimaan perpajakan dilaporkan tumbuh moderat, ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang masih terdampak perlambatan harga komoditas serta melemahnya aktivitas manufaktur global. Secara year-on-year, pertumbuhan penerimaan negara diperkirakan berada di kisaran 4–5 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal dalam dokumen APBN 2026.

Di sisi lain, belanja negara justru menggeliat, terutama untuk belanja pegawai, transfer ke daerah, serta belanja modal infrastruktur yang dipercepat menjelang akhir tahun anggaran. Kenaikan belanja ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik, terlebih ketika ekspor neto masih menghadapi tekanan dari lesunya permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

Keseimbangan Primer Positif dan Maknanya

Indikator penting yang perlu dicermati publik adalah keseimbangan primer (primary balance), yaitu selisih antara penerimaan negara dan belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pada akhir September 2026 kinerja APBN tetap kuat, dengan keseimbangan primer yang masih tercatat positif.

"Keseimbangan primer yang positif menandakan bahwa penerimaan negara masih mampu membiayai seluruh belanja operasional dan pembangunan, tanpa perlu berutang hanya untuk menutup bunga," ujar Suahasil dalam keterangan resminya.

Dalam bahasa sederhana, anggaran pemerintah tidak sedang menggali lubang untuk membayar lubang lain. Artinya, utang baru yang ditarik benar-benar digunakan untuk belanja produktif, bukan sekadar menambal kewajiban bunga utang lama. Kondisi ini menjadi tolok ukur penting kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.

Pro dan Kontra di Mata Pasar

Pro: Rasio defisit yang masih di bawah 2 persen terhadap PDB tergolong sehat jika dibandingkan sejumlah negara berkembang lain. Rasio utang terhadap PDB juga masih bertahan di kisaran 39–40 persen, jauh dari ambang batas 60 persen. Likuiditas surat utang negara masih terjaga, dengan lelang SUN yang tetap oversubscribed, menandakan minat investor—baik domestik maupun asing—belum surut.

Kontra: Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa tren defisit yang melebar menjelang kuartal IV berpotensi menekan ruang fiskal tahun depan. Jika penerimaan pajak tidak tumbuh signifikan, pemerintah berisiko menambah porsi utang baru, yang pada akhirnya meningkatkan beban bunga dan mempersempit anggaran untuk sektor produktif. Sentimen pasar juga bisa berubah cepat apabila terjadi capital outflow dari pasar obligasi akibat ketidakpastian global, misalnya arah suku bunga The Fed.

Dari sisi valuasi, imbal hasil (yield) SUN tenor 10 tahun masih berada di kisaran 6,6–6,8 persen, relatif stabil secara bulanan. Stabilitas ini mencerminkan ekspektasi pasar bahwa pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal hingga akhir tahun. Proyeksi defisit APBN 2026 secara full year diperkirakan berada di kisaran 2,3–2,5 persen terhadap PDB, masih dalam koridor aman.

Fundamental dan Sentimen ke Depan

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga angka defisit tetap terkendali, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberi multiplier effect terhadap lapangan kerja dan konsumsi rumah tangga. Fundamental ekonomi Indonesia, seperti inflasi yang terkendali di kisaran 2,5–3 persen dan cadangan devisa sekitar 150 miliar dolar AS, memberi bantalan terhadap guncangan eksternal. Namun, sentimen pasar tetap rentan terhadap gejolak global.

Portofolio kebijakan fiskal yang sehat pada akhirnya bergantung pada keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga keberlanjutan utang. Selama keseimbangan primer tetap positif dan rasio defisit terjaga, ruang fiskal Indonesia masih cukup untuk menghadapi ketidakpastian hingga tutup buku 2026.