Data Ganda Penerima MBG Terungkap, Target Program Turun

Berdasarkan temuan terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pemerintah mengidentifikasi adanya 6 juta data ganda dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap sasaran program yang selama ini menjadi andalan untuk menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya koreksi data tersebut, jumlah penerima MBG berpotensi mengalami penurunan signifikan, dari yang sebelumnya ditargetkan mencapai 82,9 juta jiwa menjadi sekitar 76,9 juta jiwa.

Koreksi Data dan Dampaknya terhadap Anggaran

Menurut data Kementerian Keuangan per Agustus 2026, alokasi anggaran MBG pada tahun berjalan mencapai Rp71 triliun. Dengan adanya pengurangan 6 juta penerima, pemerintah dapat menghemat potensi belanja hingga Rp5,1 triliun per tahun, dengan asumsi biaya per porsi sebesar Rp15.000. Namun, di sisi lain, penghematan ini harus diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran agar tidak terjadi kekurangan gizi pada kelompok rentan yang justru tidak terdata.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai koreksi data ini sebagai langkah positif dalam tata kelola program. "Data ganda merupakan masalah klasik dalam bantuan sosial. Evaluasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akurasi data, yang pada akhirnya akan memperbaiki efektivitas program," ujarnya dalam keterangan tertulis. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses verifikasi harus transparan dan melibatkan pemerintah daerah agar tidak ada penerima yang justru terhapus secara keliru.

Dua Sisi: Efisiensi vs Risiko Sosial

Di satu sisi, pengurangan penerima MBG dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Dengan data yang lebih bersih, pemerintah dapat memfokuskan sumber daya pada daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 35,3% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, dan Papua yang berada di angka 28,9%.

Di sisi lain, risiko yang muncul adalah potensi kesalahan eksklusi, yaitu penerima yang seharusnya layak justru tidak mendapatkan manfaat. Hal ini bisa terjadi jika proses pembersihan data tidak diikuti dengan pemadanan data kependudukan secara real-time. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pemadanan data dengan Dukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meminimalkan kesalahan. "Kami menargetkan tingkat akurasi data mencapai 98% pada akhir tahun ini," katanya.

Implikasi terhadap Sentimen Pasar dan Proyeksi

Dari sisi pasar, kabar ini justru disambut positif oleh investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan 0,4% pada perdagangan Rabu (6/8/2026), didorong oleh sektor konsumer yang diproyeksikan tetap stabil. Analis dari Samuel Sekuritas, Yosua Zisokhi, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran MBG dapat memperbaiki ruang fiskal pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan utang. "Likuiditas domestik tetap terjaga, dan ini mengurangi risiko capital outflow di tengah ketidakpastian global," ungkapnya.

Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan angka 5,1% year-on-year, sedikit di bawah target pemerintah sebesar 5,3%. Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama PDB (54%) berpotensi terdampak jika program MBG tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengurangan jumlah penerima tidak mengurangi kualitas gizi anak sekolah di daerah tertinggal.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan melakukan verifikasi lapangan di 38 provinsi mulai September 2026. Proses ini melibatkan 10.000 petugas yang akan memvalidasi data secara langsung. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan. Dengan demikian, program MBG diharapkan tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.