Dana PPPK Paruh Waktu Menyusut, Forum Honorer Tuntut Jaminan Akselerasi

Kabar mengenai pemangkasan alokasi anggaran penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memicu gelombang kekhawatiran baru di kalangan tenaga kependidikan. Pengalihan status jutaan tenaga non-ASN yang sebelumnya dijanjikan tuntas tanpa pemutusan hubungan kerja massal kini terancam berjalan lambat akibat dinamika fiskal dan restrukturisasi kebijakan di tingkat kementerian teknis.

Ketua Forum PPPK PGRI Nasional, Dewi Nurpuspitasari, menegaskan bahwa perubahan postur fiskal tidak boleh mengorbankan kepastian nasib jutaan pegawai honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Penataan birokrasi kepegawaian dinilai membutuhkan kepastian waktu yang transparan dan perlindungan hak dasar para pendidik di seluruh penjuru tanah air.

"Pemerintah harus memberikan jaminan konkret bahwa proses transisi ke PPPK Paruh Waktu ini berjalan cepat dan tuntas. Penurunan anggaran atau perubahan kepemimpinan di sektor fiskal tidak boleh menjadi alasan baru untuk menunda hak legalitas para guru honorer," tegas Dewi dalam keterangannya.

Kronologi Perubahan Kebijakan dan Tekanan Anggaran

Ketidakpastian skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu bermula dari serangkaian evaluasi ruang fiskal daerah dan pusat dalam pembiayaan belanja pegawai. Penelusuran menunjukkan alur kronologis yang melatarbelakangi kegelisahan forum guru:

1. Ketetapan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023: Mandat penghapusan status honorer secara nasional mewajibkan pemerintah menyerap seluruh tenaga non-ASN terdata ke dalam skema PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu.
2. Verifikasi Data dan Kapasitas Fiskal Daerah: Sejumlah pemerintah daerah melaporkan ketidaksanggupan membiayai gaji dan tunjangan PPPK jika seluruh honorer diangkat serentak tanpa dukungan transfer dana pusat.
3. Penyesuaian Anggaran dan Restrukturisasi Kabinet: Terjadi pergeseran prioritas alokasi dana transfer ke daerah yang berdampak langsung pada berkurangnya plafon alokasi pembiayaan formasi paruh waktu.

Ancaman Stagnasi Status dan Kesejahteraan Guru

Penurunan proyeksi dana pengalihan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas implementasi antardaerah. Wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah diperkirakan bakal memperlambat penerbitan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu, sehingga ratusan ribu honorer tetap terjebak dalam upah di bawah standar kelayakan hidup.

Forum kepegawaian mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan standar operasional baku dalam pengalihan status tersebut:

• Standarisasi Nominal Upah Minimum: Mencegah pemda memangkas honor guru paruh waktu secara sepihak di bawah ketetapan UMR lokal.
• Akselerasi Verifikasi Berkas: Memangkas birokrasi verifikasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menghindari penumpukan berkas tak terselesaikan.
• Jaminan Konversi Penuh Waktu: Menetapkan batas waktu transisi yang jelas bagi PPPK Paruh Waktu untuk bertransformasi menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketersediaan formasi.

Kini sorotan tertuju pada sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta pemerintah daerah. Kejelasan regulasi teknis dan kepastian anggaran menjadi kunci mutlak agar reformasi birokrasi non-ASN tidak berakhir menjadi janji administratif tanpa realisasi lapangan.