sarah-anjani
Kritik terhadap kepemimpinan di perguruan tinggi keagamaan negeri kembali memuncak di Kota Surabaya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi independen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) mendatangi gedung rektorat dengan spanduk protes dan pengeras suara. Mereka menumpahkan kekecewaan atas dinamika suksesi kepemimpinan kampus yang dinilai cacat prosedur dan ketimpangan transparansi.
Aksi lanjutan yang digelar pada Kamis (17/9) ini menjadi bukti nyata bahwa riak penolakan terhadap Akhmad Muzakki untuk menjabat sebagai Rektor UINSA periode 2026-2030 belum padam. Dengan pengawalan ketat aparat keamanan kampus dan kepolisian, massa membentangkan berbagai poster yang menyindir tata kelola birokrasi kampus yang dianggap semakin jauh dari nilai keadilan akademis.
Gelombang Penolakan dan Jeritan Transparansi
Aksi ini bukan terjadi tanpa sebab. Mahasiswa menilai ada rentetan persoalan sistemis yang melandasi perlawanan mereka. Mulai dari pengesahan kebijakan internal yang kurang partisipatif, komersialisasi pendidikan, hingga indikasi pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa selama masa jabatan periode pertama.
"Kami tidak sedang membela kepentingan politik praktis siapapun. Ini adalah gerakan murni mahasiswa yang jenuh dengan tata kelola kampus yang anti-kritik dan tertutup. Pembentukan kepemimpinan dua periode seharusnya didasari pada evaluasi objektif, bukan sekadar pelanggengan kekuasaan," tegas korlap aksi dalam orasinya di depan gedung Rektorat UINSA.
Untuk memahami dinamika ketegangan antara mahasiswa dan pihak pengelola perguruan tinggi, berikut adalah gambaran perbandingan isu strategis yang memicu gelombang protes tersebut:
| Poin Krusial | Tuntutan Mahasiswa | Kondisi Riset/Sikap Rektorat |
|---|---|---|
| Proses Suksesi Rektor | Uji publik terbuka dan transparansi rekam jejak calon. | Mengacu pada mekanisme tertutup Peraturan Menteri Agama (PMA). |
| Demokrasi Kampus | Jaminan kebebasan berpendapat tanpa intimidasi sanksi drop out. | Penerapan tata tertib ketat atas nama ketertiban akademis. |
| Kenaikan Biaya Kampus | Evaluasi penentuan golongan UKT yang dinilai tidak tepat sasaran. | Penyesuaian anggaran operasional berdasarkan regulasi pusat. |
Dilema Demokrasi Akademik di Perguruan Tinggi Islam
Kasus di UINSA Surabaya mempertegas fenomena yang kerap terjadi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Sistem pemilihan rektor yang menempatkan hak suara dominan pada Kementerian Agama pusat kerap dituding mengikis otonomi hakiki senat akademik dan konstituen lokal kampus, termasuk mahasiswa dan dosen.
Para pengamat pendidikan menilai bahwa ketika ruang dialog tersumbat, aksi jalanan menjadi satu-satunya saluran penyampaian aspirasi yang tersisa. Mahasiswa merasa bahwa kepemimpinan yang dipaksakan tanpa legitimasi moral dari civitas akademika hanya akan melahirkan kepemimpinan otoriter dan minim partisipasi publik.
Beberapa tuntutan utama yang diusung mahasiswa dalam aksi ini meliputi:
- Penundaan dan evaluasi total proses pencalonan Rektor UINSA periode 2026-2030.
- Audit transparan terkait penggunaan anggaran kemahasiswaan dan penetapan UKT.
- Jaminan tertulis tidak adanya tindakan represif terhadap mahasiswa yang menyuarakan pendapat.
- Pencabutan aturan-aturan lembaga yang dinilai membatasi ruang gerak organisasi mahasiswa.
Menanti Langkah Tegas Kementerian Agama
Gelombang demonstrasi ini memberikan tekanan besar kepada Kementerian Agama di Jakarta. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan akhir dalam menentukan kepemimpinan PTKIN, Menteri Agama dituntut untuk melihat persoalan ini secara objektif dan tidak menutupi mata dari penolakan di akar rumput.
Jika tuntutan ini terus diabaikan, aliansi mahasiswa mengancam akan melipatgandakan jumlah massa dan melancarkan aksi mogok kuliah. Keberlanjutan iklim akademik yang kondusif di UINSA Surabaya kini menggantung pada sejauh mana para pemangku kebijakan mau menurunkan ego birokrasi demi mendengarkan jeritan mahasiswa.
Comments (0)