Bupati Sukoharjo Etik Suryani Terjaring OTT KPK

Jakarta, Beritadua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang peta politik Jawa Tengah dengan menangkap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung Kamis malam (22/5/2025). Penangkapan ini sontak menyedot perhatian publik lantaran sosok Etik yang selama ini dikenal sebagai kader PDI Perjuangan berprestasi dan kerap tampil sebagai pemimpin berintegritas di forum daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers dini hari mengonfirmasi bahwa pihaknya mengamankan uang tunai senilai Rp 1,2 miliar dalam pecahan rupiah dan mata uang asing, beserta barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan di rumah dinas dan kantor pribadi Etik. OTT ini merupakan buntut dari penyelidikan panjang atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2025.

Kronologi Penangkapan yang Dramatis

Menurut sumber internal KPK, tim penindakan bergerak setelah menerima laporan masyarakat mengenai transaksi mencurigakan antara pihak rekanan proyek pembangunan pasar tradisional dan sejumlah pejabat daerah. Sekitar pukul 20.15 WIB, penyidik KPK menyergap sebuah restoran di Solo, di mana Etik diduga sedang menerima penyerahan uang dari seorang kontraktor berinisial AR. Berselang satu jam, rumah dinas bupati di bilangan Sukoharjo pun tak luput dari penggeledahan intensif.

“Kami menangkap tangan Bupati Sukoharjo bersama delapan orang lainnya. Mekanisme suap ini terstruktur: ada kode, ada perantara, dan sudah berlangsung dalam beberapa proyek infrastruktur. Uang yang diamankan baru sebagian kecil dari dugaan penerimaan yang sudah mengalir sejak awal tahun,”

tegas Setyo Budiyanto.

Siapa Etik Suryani dan Akselerasi Kariernya

Etik Suryani (51) bukan nama baru dalam percaturan politik lokal. Ia pertama kali menjabat Bupati Sukoharjo pada 2021, menggantikan pendahulunya yang juga tersandung kasus hukum. Sebelumnya, almarhum suaminya, Heru Wibowo, adalah tokoh PDIP yang menjabat Ketua DPRD Sukoharjo. Kematian Heru pada 2020 karena serangan jantung membuka jalan bagi Etik untuk tampil sebagai pengganti dengan elektabilitas tinggi berkat citra sederhana dan kepedulian pada program kesehatan ibu-anak.

Namun di balik citra itu, KPK menemukan pola hidup mewah yang tak sesuai profil pendapatan. Dari rumah dinasnya, penyidik menyita belasan tas mewah, perhiasan bernilai miliaran rupiah, serta dokumen kepemilikan aset atas nama keluarga dan orang kepercayaan yang diduga sebagai nominee.

Respons Partai dan Ancaman Sanksi Berat

PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderalnya menyatakan terkejut dan mengecam keras tindakan korupsi oleh kadernya. Partai berlambang banteng itu langsung mengeluarkan surat pemecatan sementara dan akan menggelar rapat etik untuk menjatuhkan sanksi permanen. Langkah cepat ini diambil demi menjaga wibawa partai yang tengah bersiap menghadapi Pilkada serentak 2027.

Sementara itu, massa pendukung Etik yang sempat berkumpul di depan kantor KPK akhirnya membubarkan diri setelah diimbau tokoh masyarakat. Mereka mencetuskan narasi “kriminalisasi politik”, namun pengamat menilai penangkapan ini murni penegakan hukum dan bukan bermuatan politis.

Dampak bagi Sukoharjo dan Reformasi Birokrasi

Penangkapan Etik Suryani langsung memicu kekosongan kepemimpinan. Sesuai aturan, Wakil Bupati Suharno akan menjalankan tugas harian hingga DPRD menunjuk pelaksana tugas definitif. Sejumlah proyek strategis, terutama pembangunan pasar tradisional yang jadi objek suap, terancam dihentikan sementara untuk menghindari penyimpangan lanjutan.

Kasus ini juga menjadi ujian berat bagi gerakan antikorupsi di daerah. Sepanjang 2025, KPK telah menangkap enam kepala daerah dari berbagai partai, mempertegas bahwa praktik suap-menyuap di tingkat lokal masih mengakar. Pemerintah pusat didesak segera memperkuat sistem pengawasan internal dan memperketat transparansi e-procurement agar godaan korupsi bisa ditekan sejak dini.

Hingga berita ini diturunkan, Etik Suryani masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. Publik menanti babak selanjutnya: apakah sang bupati akan kooperatif mengembalikan kerugian negara atau justru memilih jalur perlawanan hukum yang berlarut-larut.