Kustini Sri Purnomo: Profil dan Kinerja Bupati Sleman

Kustini Sri Purnomo: Profil dan Kinerja Bupati Sleman

Kustini Sri Purnomo adalah Bupati Sleman yang dilantik pada 26 Februari 2021, mencatat sejarah sebagai bupati perempuan pertama di kabupaten berjuluk Sembada tersebut. Ia diusung oleh PDI Perjuangan bersama Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat, memenangi Pilkada 2020 dengan perolehan suara sebesar 43,2 persen mengalahkan tiga pasangan calon lainnya. Kustini adalah istri dari Sri Purnomo, bupati sebelumnya yang menjabat dua periode berturut-turut sejak 2010.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Magelang, 21 Mei 1967, Kustini menempuh pendidikan sarjana di Universitas Widya Mataram Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum. Sebelum terjun ke politik praktis, ia lebih dikenal sebagai pendamping suami dan aktivis organisasi istri pejabat—ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman selama satu dekade penuh (2010–2020). Pengalaman panjang di PKK memberinya pemahaman langsung tentang persoalan akar rumput, mulai dari stunting, pemberdayaan perempuan, hingga pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Karier politiknya dimulai secara resmi saat ia ditunjuk sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman pada 2019, posisi strategis yang menjadi pijakan untuk pencalonannya sebagai bupati. Meski kerap disorot sebagai penerus dinasti politik—suaminya Sri Purnomo memimpin Sleman dua periode—Kustini membangun legitimasi dengan struktur partai yang solid dan basis loyalis PKK yang tersebar hingga ke padukuhan.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak menjabat, Kustini melanjutkan sekaligus memperluas sejumlah program. Yang paling disorot adalah pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi. Pada 2022, kunjungan wisatawan ke Sleman tercatat sebanyak 6,1 juta orang, melonjak dari 3,8 juta di tahun 2021 saat pembatasan masih berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata naik menjadi Rp 178 miliar di 2023, dibandingkan Rp 124 miliar pada 2020. Kustini menginisiasi program Sleman Sembada yang memadukan digitalisasi layanan publik, pengembangan desa wisata rintisan, dan fasilitasi permodalan bagi UMKM dengan bunga rendah melalui kerja sama dengan BPD DIY. Hingga akhir 2024, tercatat 34 desa wisata aktif dengan 12 di antaranya sudah berstandar nasional.

Di bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, Kustini meluncurkan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditargetkan mencapai 1.200 unit pada 2024, dengan realisasi per Agustus 2024 sebanyak 963 unit selesai direnovasi. Angka kemiskinan Sleman turun dari 7,87 persen (2021) menjadi 7,01 persen pada 2023, meski penurunan ini masih menyisakan lebih dari 82 ribu warga di bawah garis kemiskinan. Program Satu RT Satu Sarjana yang diinisiasi sejak 2022 juga memberikan beasiswa kepada 476 mahasiswa dari keluarga kurang mampu per tahun ajaran 2023/2024.

Tantangan dan Kontroversi

Kepemimpinan Kustini tidak sepi dari kritik. Sorotan utama tertuju pada persoalan tata ruang dan konversi lahan pertanian yang kian masif. Data Dinas Pertanian Sleman menunjukkan luas lahan pertanian menyusut rata-rata 120 hektare per tahun selama 2020–2023, dipicu pembangunan perumahan dan kawasan komersial yang izinnya dikeluarkan di masa pemerintahan sebelumnya maupun era Kustini. Alih fungsi lahan ini dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan dan mengubah karakter pedesaan Sleman secara permanen.

Kontroversi lain adalah tuduhan politik dinasti yang mewarnai pencalonannya dan terus bergema selama masa jabatan. Meski Kustini menunjukkan kinerja independen, bayang-bayang suami yang pernah berkuasa sepuluh tahun tetap melekat. Pada 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mencatatkan temuan terkait pengelolaan aset daerah senilai Rp 23 miliar yang belum sepenuhnya tertib administrasi, meskipun tidak ditemukan indikasi kerugian negara. Dinamika birokrasi internal—termasuk mutasi pejabat yang dinilai terlalu cepat—menjadi isu yang mencuat di kalangan aparatur sipil negara setempat. Kustini, dalam beberapa kesempatan, menegaskan bahwa mutasi dilakukan semata-mata untuk penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan publik.