I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta adalah Bupati Badung yang telah memimpin kabupaten terkaya di Bali ini selama dua periode, sejak dilantik pertama kali pada 17 Februari 2016. Berpasangan dengan I Ketut Suiasa, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini berhasil memenangi kembali Pilkada Badung 2020 dengan perolehan suara absolut 82,3 persen, menegaskan dominasi elektoral di wilayah selatan Pulau Dewata. Di bawah kendalinya, Badung menjelma sebagai daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Indonesia di luar sektor migas, menjadikannya figur sentral dalam politik dan pembangunan Bali.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada 1 Juli 1970, Giri Prasta menempuh pendidikan dasar dan menengah di Badung sebelum meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Warmadewa, Denpasar. Karier politiknya dimulai dari bawah: ia bergabung dengan PDI-P dan aktif di ranting dan anak cabang. Sebelum menjadi bupati, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung selama dua periode (2004–2009 dan 2009–2014), di mana pada periode kedua ia didapuk sebagai Ketua DPRD Badung. Posisi tersebut mengukuhkan pengaruh politiknya di tingkat lokal. Tak hanya itu, ia juga tercatat sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Badung, jabatan strategis yang terus dipegangnya hingga kini, memungkinkannya mengonsolidasikan kekuatan politik sekaligus merumuskan arah kebijakan daerah. Sebelum terjun penuh ke politik, Giri Prasta dikenal sebagai pengusaha konstruksi yang cukup sukses, pengalaman yang kerap dikaitkan dengan perhatian besarnya pada pembangunan infrastruktur saat menjabat.

Program Unggulan dan Kinerja

Kepemimpinan Giri Prasta ditandai oleh sejumlah program unggulan yang ambisius dan berdampak langsung pada masyarakat. Pertama, program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) Badung Sehat yang mulai dijalankan pada 2017 dan diperluas cakupannya pada periode kedua. Program ini menjamin seluruh warga Badung yang berobat di fasilitas kesehatan rujukan, termasuk rumah sakit di luar Bali untuk penanganan penyakit kritis. Hingga akhir 2025, tercatat lebih dari 384.000 warga telah terjamin sepenuhnya, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 180 miliar per tahun. Kedua, program Pembangunan Infrastruktur Merata dan Berbasis Desa Adat. Pada periode pertama, Pemkab Badung mengucurkan dana sebesar Rp 1,4 triliun untuk pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten sepanjang 1.200 kilometer, termasuk jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum. Khusus untuk memperkuat desa adat, masing-masing desa pakraman menerima bantuan keuangan khusus (BKK) yang pada 2025 mencapai Rp 1,6 miliar per desa—total untuk 122 desa adat—guna merevitalisasi wantilan, pura, dan fasilitas tradisional lainnya. Selain itu, Giri Prasta juga meluncurkan program beasiswa penuh bagi 1.000 siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu setiap tahun, serta insentif bagi guru ngaji dan pemangku pura. Di bidang ekonomi, ia mendorong digitalisasi pasar tradisional dan BUMDes, dengan lebih dari 70 persen BUMDes di Badung kini terintegrasi platform digital.

Tantangan dan Kontroversi

Kinerja Giri Prasta tidak lepas dari sejumlah tantangan dan kritik. Ketergantungan fiskal Badung pada sektor pariwisata menjadi bumerang saat pandemi COVID-19 melumpuhkan kunjungan wisatawan pada 2020–2021. Pendapatan daerah anjlok dari Rp 9,2 triliun pada 2019 menjadi hanya Rp 3,8 triliun pada 2021, memaksa pemotongan anggaran pada sejumlah program. Meski perlahan pulih, kritik menyasar pada lambatnya diversifikasi pendapatan asli daerah ke sektor pertanian dan industri kreatif yang lebih tahan krisis. Selain itu, proyek pembangunan monumental seperti Pasar Seni Kuta dan sejumlah gedung pemerintah yang menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah dinilai sebagian kalangan sebagai kurang partisipatif dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan—seperti alih fungsi lahan hijau produktif. Isu transparansi tender proyek infrastruktur juga sempat mencuat pada 2023, meski tak berlanjut ke ranah hukum. Yang paling disorot adalah konsentrasi kewenangan: Giri Prasta menjabat sebagai bupati sekaligus Ketua DPC PDI-P Badung, jabatan yang membuatnya sangat dominan sehingga suara oposisi nyaris tak terdengar di DPRD. Namun, pendukungnya menilai konsolidasi kekuasaan inilah yang membuat kebijakan dapat berjalan cepat dan minim hambatan birokrasi.