BULOG Tembus Pengadaan 4 Juta Ton, Ekonom Soroti Kualitas dan Biaya

Berdasarkan data Perum BULOG per Oktober 2026, pengadaan beras nasional menembus angka 4 juta ton, sebuah capaian yang belum pernah tercatat sepanjang sejarah perusahaan pelat merah tersebut. Angka ini menjadi tonggak penting dalam lanskap ketahanan pangan nasional, terutama ketika harga beras di pasar global masih menunjukkan volatilitas yang tinggi imbas ketegangan geopolitik dan fenomena El Nino yang berkepanjangan.

Direktur Utama BULOG dalam pernyataan resminya menyebut capaian ini sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran, seraya menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar tasyakuran bersama Komisi IV DPR RI di Ambon sebagai bentuk syukur sekaligus momentum konsolidasi pengawasan. Namun di balik euforia angka tersebut, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa volume pengadaan bukan satu-satunya indikator keberhasilan ketahanan pangan.

Di Satu Sisi: Capaian Volume dan Stabilitas Cadangan

Dari kacamata makro, lonjakan pengadaan hingga 4 juta ton merepresentasikan kemampuan BULOG menyerap gabah petani dalam jumlah besar, yang secara langsung berdampak pada penguatan harga di tingkat produsen. Ketika pengadaan berjalan lancar, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani cenderung stabil di kisaran Rp6.500–Rp7.000 per kilogram, sebuah level yang dinilai menguntungkan bila dibandingkan biaya produksi rata-rata Rp4.800 per kilogram.

Likuiditas BULOG yang ditopang penyertaan modal negara (PMN) dan kredit usaha rakyat (KUR) klaster pangan memungkinkan pembayaran tunai kepada petani, sehingga memangkas rantai tata niaga yang selama ini dinikmati tengkulak. Cadangan beras pemerintah (CBP) yang menumpuk juga menjadi bantalan fiskal ketika pemerintah perlu menggelar operasi pasar murah atau bantuan pangan non-tunai (BPNT) menjelang akhir tahun.

"Pengadaan 4 juta ton ini adalah bantalan yang sangat berarti. Tanpa itu, kita akan sangat rentan terhadap gejolak harga global," ujar seorang pengamat pertanian dari IPB University dalam diskusi panel baru-baru ini.

Di Sisi Lain: Beban Biaya Penyimpanan dan Kualitas

Namun, sejumlah analis pasar menyoroti sisi lain yang jarang dibahas. Menyimpan 4 juta ton beras dalam gudang membutuhkan biaya logistik, pengelolaan kelembapan, dan penyusutan yang tidak kecil. Rasio penyusutan (shrinkage) normal beras berkisar 1–2 persen per tahun, artinya potensi kehilangan mencapai 40.000–80.000 ton bila manajemen gudang tidak optimal.

Selain itu, ada pertanyaan mengenai kualitas: berapa persen dari 4 juta ton tersebut yang memenuhi standar mutu medium dan premium? Jika pengadaan didominasi gabah kualitas rendah, maka nilai ekonominya di pasar bisa tergerus. Tren harga beras medium di pasar induk Cipinang yang sempat menyentuh Rp12.500 per kilogram pada kuartal III 2026 menunjukkan bahwa pasokan beras berkualitas tetap menjadi persoalan tersendiri.

Dari perspektif fiskal, biaya pengadaan, penyimpanan, dan distribusi membebani APBN. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk menimbun stok berlebih berpotensi mengorbankan anggaran untuk infrastruktur irigasi atau riset benih unggul yang justru menjadi fundamental jangka panjang ketahanan pangan.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Ke depan, proyeksi BULOG menargetkan pengadaan tahunan stabil di kisaran 3,5–4,5 juta ton, dengan asumsi musim tanam tidak terganggu anomali cuaca. Namun, sentimen pasar masih dibayangi ketidakpastian global: indeks harga pangan FAO yang naik 7,8 persen year-on-year pada September 2026 menjadi alarm bahwa tekanan impor bisa kembali muncul.

Pemerintah pun dihadapkan pada dilema klasik: menambah cadangan untuk mengamankan pasokan, atau mengoptimalkan distribusi agar biaya tidak membengkak. Evaluasi berkala bersama Komisi IV DPR RI, termasuk dalam agenda tasyakuran di Ambon, diharapkan tidak berhenti pada seremoni, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret soal tata kelola stok dan transparansi anggaran.

Pada akhirnya, angka 4 juta ton adalah cermin dari kemampuan negara mengintervensi pasar. Namun kualitas, efisiensi biaya, dan dampak terhadap kesejahteraan petani tetap menjadi ukuran sesungguhnya. Tanpa itu, rekor volume hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa makna mendalam bagi fundamental ekonomi pangan nasional.