Anggaran Sekolah Gratis 2027 dan Tekanan Defisit APBN Rp319 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp319 triliun, atau setara dengan 1,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada di bawah batas maksimal 3% yang diamanatkan undang-undang, namun menjadi latar penting ketika Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhirnya angkat bicara mengenai wacana program sekolah gratis yang digadang-gadang mulai berjalan tahun depan. Pernyataan ini bukan sekadar respons teknis anggaran, melainkan cermin dari ketegangan klasik antara ambisi belanja negara dan keterbatasan ruang fiskal.

Peta Fiskal: Ruang Manuver yang Menyempit

Dari sisi penerimaan, realisasi pajak hingga September 2026 tumbuh 5,2% year-on-year, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal sebesar 8,5%. Sementara itu, belanja negara mengalami kenaikan 7,8% year-on-year, didorong oleh belanja subsidi energi, transfer ke daerah, dan program perlindungan sosial. Rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 39,4%, masih dalam kategori moderat, tetapi tren kenaikannya perlu dicermati. Dalam konteks inilah pernyataan Suahasil mengenai sekolah gratis perlu dibaca: bukan penolakan, melainkan negosiasi ulang mengenai urutan prioritas.

Pemerintah menyatakan bahwa program sekolah gratis tetap masuk dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, namun besaran alokasinya belum final. Estimasi awal kebutuhan anggaran untuk perluasan akses pendidikan gratis di jenjang menengah diperkirakan menembus Rp80–120 triliun per tahun, tergantung cakupan dan skema pembiayaan. Angka ini setara dengan 0,35–0,52% PDB, sebuah nilai yang signifikan di tengah likuiditas kas negara yang harus dialokasikan untuk pembayaran bunga utang sekitar Rp480 triliun pada 2027.

Dua Perspektif: Pro dan Kontra

Di satu sisi, program sekolah gratis merupakan investasi jangka panjang pada modal manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2025 berada di level 75,02, tertinggal dari Vietnam (72,7) pada beberapa indikator pendidikan meski secara agregat unggul tipis. Rasio partisipasi kasar jenjang menengah baru mencapai 81,3%, artinya masih ada hampir 20% anak usia sekolah yang tidak melanjutkan. Argumentasi pro menyebut bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan memiliki multiplier effect jangka panjang terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi tambahan pertumbuhan 0,3–0,5% per tahun dalam satu dekade.

"Pendidikan adalah investasi paling fundamental, tetapi timing dan kapasitas fiskal harus dihitung dengan disiplin. Kami tidak ingin program yang baik justru membebani generasi berikutnya," ujar seorang pejabat fiskal yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan risiko pelebaran defisit dan potensi capital outflow apabila pasar menilai disiplin fiskal melemah. Fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga, dengan cadangan devisa sekitar USD 148 miliar dan inflasi terkendali di 2,8% year-on-year, namun sentimen pasar sangat sensitif terhadap sinyal ekspansi belanja tanpa sumber penerimaan baru. Rasio pajak yang masih di kisaran 10,1% menjadi titik lemah struktural; tanpa reformasi penerimaan, ruang fiskal akan terus bergantung pada utang.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Dari kacamata pasar, valuasi Surat Berharga Negara (SBN) masih menunjukkan permintaan yang solid, dengan lelang terakhir mencatat penawaran masuk Rp62 triliun untuk target indikatif Rp22 triliun. Ini menandakan likuiditas masih memadai dan kepercayaan investor relatif terjaga. Namun, apabila defisit melebar mendekati 2,5% PDB, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun berpotensi naik 25–40 basis poin, yang berdampak pada biaya bunga utang baru.

Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa program sekolah gratis dapat dibiayai melalui tiga opsi: realokasi belanja subsidi yang tidak tepat sasaran, optimalisasi penerimaan pajak melalui ekstensifikasi, atau kombinasi keduanya. Pemerintah tampaknya lebih memilih jalur bertahap, dengan pilot project di sejumlah daerah berindeks kemiskinan tinggi sebelum diberlakukan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan menghindari guncangan pada portofolio APBN.

Kesimpulannya, pernyataan Suahasil bukan isyarat mundurnya komitmen, melainkan penegasan bahwa kebijakan publik yang baik haruslah kredibel secara fiskal. Tren ke depan akan sangat bergantung pada realisasi penerimaan hingga akhir 2026 dan arah sentimen pasar terhadap obligasi negara. Tanpa perbaikan fundamental penerimaan, setiap program baru—termasuk sekolah gratis—harus melewati uji kelayakan anggaran yang ketat.