Bukan Presiden atau Menteri, Ini Penyangga Ekonomi RI Saat Krisis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM per 2024, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai sekitar 64 juta unit, berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara lebih dari Rp 8.500 triliun, serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional. Ketika krisis ekonomi menghantam, sorotan publik hampir selalu tertuju pada presiden dan menteri keuangan. Padahal, catatan sejarah memperlihatkan bahwa penahan utama ekonomi nasional agar tidak jatuh lebih dalam justru datang dari jutaan pelaku usaha kecil yang tersebar hingga pelosok desa.

Jejak Historis: Krisis 1998 dan Pandemi 2020

Data BPS mencatat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 13,13 persen pada 1998, ketika krisis moneter Asia memaksa ribuan perusahaan besar gulung tikar dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda. Di tengah kondisi tersebut, sektor UMKM justru mampu bertahan dan menjadi katup pengaman sosial dengan menyerap jutaan pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal.

Pola serupa terulang pada 2020. Saat pandemi Covid-19 membuat PDB mengalami penurunan minus 2,07 persen secara year-on-year, usaha kecil kembali menjadi penyangga. Banyak pelaku usaha mikro beradaptasi lebih cepat ketimbang korporasi besar, misalnya dengan beralih ke penjualan daring ketika mobilitas masyarakat dibatasi.

Mengapa Usaha Kecil Lebih Tahan Banting?

Ada beberapa penjelasan fundamental di balik ketangguhan ini. Pertama, UMKM umumnya tidak bergantung pada utang berdenominasi dolar Amerika Serikat, sehingga relatif kebal ketika rupiah melemah tajam akibat capital outflow — yakni keluarnya dana asing dari pasar domestik. Kedua, bahan baku dan pasarnya bersifat lokal, sehingga rantai pasok tidak mudah terganggu gejolak global. Ketiga, struktur biayanya fleksibel; pelaku usaha dapat menyusutkan skala operasi tanpa menanggung beban tetap sebesar perusahaan besar.

Dari sisi likuiditas, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berperan penting. Penyaluran KUR pada 2023 tercatat sekitar Rp 297 triliun kepada lebih dari 6 juta debitur, memberi ruang gerak bagi usaha kecil untuk bertahan sekaligus berekspansi di tengah tekanan.

Di Satu Sisi Tangguh, Di Sisi Lain Rapuh

Di satu sisi, ketangguhan UMKM adalah aset nasional yang nyata. Sektor ini terbukti menjadi bantalan ketika sentimen pasar bergejolak dan ekonomi formal limbung. Tanpa peran tersebut, dampak krisis 1998 maupun 2020 terhadap pengangguran dan kemiskinan diproyeksikan jauh lebih parah dari yang tercatat.

Di sisi lain, ketahanan itu tidak boleh dibaca secara berlebihan. Produktivitas UMKM masih tertinggal jauh dari perusahaan besar. Rasio akses pembiayaan formal juga terbatas — porsi kredit perbankan ke segmen UMKM hanya sekitar 20 persen dari total kredit nasional, jauh di bawah kontribusinya terhadap PDB. Mayoritas usaha mikro juga belum terdigitalisasi dan beroperasi secara informal, sehingga sulit naik kelas.

"UMKM adalah bantalan krisis yang terbukti secara historis, tetapi bantalan bukanlah mesin pertumbuhan. Tanpa peningkatan produktivitas, akses pembiayaan, dan formalisasi, sektor ini hanya menjadi penyelamat sesaat, bukan penggerak ekonomi jangka panjang," demikian benang merah berbagai kajian ekonomi ketenagakerjaan nasional.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Ke depan, tren ekonomi global yang penuh ketidakpastian — mulai dari normalisasi suku bunga bank sentral utama dunia hingga risiko perlambatan permintaan global — menuntut penguatan fondasi sektor ini. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 4,7–5,5 persen pada 2025, dan daya tahan UMKM akan kembali diuji apabila tekanan eksternal meningkat.

Pemerintah menargetkan rasio kredit UMKM naik hingga 30 persen dari total kredit perbankan, disertai perluasan digitalisasi pembayaran melalui QRIS yang kini digunakan puluhan juta pedagang. Jika agenda tersebut berjalan, valuasi ekonomi sektor kecil berpotensi mengalami kenaikan signifikan. Namun jika stagnan, Indonesia berisiko terus bergantung pada pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam senyap setiap kali badai ekonomi datang.