Bromo Terbakar: Biaya Ekonomi Dua Sisi

Berdasarkan data berbagai kajian lingkungan dan ekonomi regional per tahun terakhir, bencana kebakaran hutan kerap kali tidak hanya meninggalkan lahan hangus, namun juga meninggalkan beban ekonomi yang bertahan dalam jangka panjang. Salah satu peristiwa yang kembali menjadi sorotan adalah kebakaran yang melanda kawasan hutan cemara di Gunung Bromo, dengan estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 125 hektare. Meskipun pemicu awalnya diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk pembuatan arang oleh warga setempat, dampak yang ditimbulkan jauh melampaui luasan lahan tersebut, terutama terhadap roda perekonomian masyarakat dan fundamental pariwisata di kawasan Tengger.

Tren Kebakaran dan Kerugian Langsung

Secara historis, kawasan Bromo Tengger Semeru memiliki tren kebakaran hutan yang cenderung meningkat pada periode musim kemarau. Fenomena ini berdampak langsung terhadap perekonomian, dimana kerugian dapat dibagi kedalam beberapa komponen. Pertama, biaya pemadaman kebakaran. Berdasarkan proyeksi biaya penanganan bencana hutan skala menengah di Pulau Jawa, pemadaman lahan seluas 125 hektare dapat menelan biaya operasional hingga Rp1,5 miliar hingga Rp2,5 miliar, tergantung pada akses lokasi, durasi pemadaman, serta kebutuhan alat berat dan personil. Kedua, hilangnya potensi hasil hutan non-kayu yang selama ini dimanfaatkan masyarakat, seperti rumput, getah, hingga kayu bakar yang berperan sebagai cadangan ekonomi rumah tangga. Ketiga, terjadinya penurunan daya dukung lahan yang berimbas terhadap produktivitas lahan sekitar dalam jangka pendek. Kerugian langsung ini, meski terhitung secara nominal, hanya merupakan sebagian kecil dari total beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kawasan tersebut.

Di Satu Sisi: Upaya Bertahan Hidup Masyarakat

Melihat permasalahan ini dari perspektif masyarakat lokal, aktivitas pembuatan arang merupakan salah satu bentuk strategi bertahan hidup yang telah dilakukan turun temurun. Di beberapa desa di sekitar kawasan Tengger, pekerjaan ini berperan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang fluktuatif. Secara estimasi, pengrajin arang skala kecil mampu memperoleh pendapatan berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta per minggu, tergantung pada volume produksi dan permintaan pasar. Angka ini, bagi keluarga dengan rasio ketergantungan ekonomi yang tinggi, dapat menjadi penopang likuiditas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di sisi ini, pembatasan total terhadap aktivitas tersebut tanpa adanya solusi ekonomi dapat memicu capital outflow dalam bentuk hilangnya pendapatan, serta mendorong masyarakat untuk tetap melanjutkan praktik tersebut secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menjadi fundamental yang perlu diperhatikan, dimana kebijakan pengelolaan hutan tidak dapat terpisahkan dari aspek keberlanjutan mata pencaharian warga.

Di Sisi Lain: Beban Jangka Panjang Bagi Ekonomi Kawasan

Berbanding terbalik dengan keuntungan jangka pendek tersebut, terdapat beban jangka panjang yang jauh lebih besar terhadap valuasi ekonomi Bromo. Kawasan ini merupakan salah satu tulang punggung pariwisata Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tren kunjungan wisata alam, sektor pariwisata di kawasan Bromo Tengger Semeru berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, serta multiplier effect terhadap UMKM. Kebakaran seluas 125 hektare dapat menekan sentimen pasar wisatawan, yang berdampak terhadap indeks okupansi penginapan, jumlah kunjungan, serta pendapatan pelaku usaha sekitar hingga 20 hingga 30 persen year-on-year pada periode pemulihan. Selain itu, kerusakan tutupan hutan cemara turut memicu erosi tanah, menurunkan kemampuan resapan air, serta meningkatkan risiko banjir lahar dingin di masa mendatang. Biaya mitigasi jangka panjang untuk rehabilitasi lahan dapat mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta per hektare, sehingga total proyeksi rehabilitasi tidak kurang dari Rp375 juta hingga Rp625 juta. Belum lagi, hilangnya jasa ekosistem dalam bentuk penyimpanan karbon yang turut berdampak terhadap agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Menuju Solusi Berimbang

Melihat kedua perspektif di atas, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang hanya berfokus pada sanksi semata. Diperlukan diversifikasi mata pencaharian yang dapat menjaga likuiditas rumah tangga, namun tetap menjaga fundamental ekologi kawasan. Inisiatif seperti pengembangan komoditas ekonomi alternatif berbasis hutan lestari, peningkatan kapasitas pengrajin menuju sumber energi ramah lingkungan, serta skema insentif pelestarian hutan dapat menjadi langkah jangka menengah yang berimbang. Dengan proyeksi kebijakan yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, diharapkan tren kebakaran dapat ditekan tanpa harus mengorbankan keberlangsungan hidup masyarakat. Pada akhirnya, menjaga Bromo bukan hanya menjaga hijau nya hutan, namun juga menjaga portofolio ekonomi jutaan masyarakat yang bergantung kepada kelestariannya.