BRICS Sepakati Mayoritas Substansi Dagang, Apa Artinya bagi Ekonomi RI?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per pertengahan 2025, neraca perdagangan Indonesia telah membukukan surplus lebih dari 60 bulan beruntun sejak Mei 2020, dengan nilai ekspor sepanjang 2024 menembus US$264,7 miliar atau mengalami kenaikan 2,29 persen year-on-year dan surplus dagang sebesar US$31,04 miliar. Di tengah fundamental eksternal yang relatif terjaga tersebut, perkembangan dari forum BRICS menjadi sorotan pelaku pasar. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan para menteri perdagangan negara anggota BRICS telah menyepakati sebagian besar substansi pembahasan dalam pertemuan mereka, meskipun pernyataan bersama atau joint statement belum berhasil dirumuskan.

Sebagai konteks, BRICS kini beranggotakan sepuluh negara setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025. Blok ini merepresentasikan sekitar 45 persen populasi dunia dan kurang lebih 35 persen produk domestik bruto (PDB) global berbasis paritas daya beli, yakni metode penghitungan ekonomi yang memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Dengan bobot sebesar itu, arah kebijakan perdagangan BRICS berpotensi memengaruhi tren perdagangan global, termasuk posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Kesepakatan Substansi tanpa Pernyataan Bersama

Dalam diplomasi ekonomi, joint statement adalah dokumen resmi yang memuat sikap bersama seluruh anggota. Belum tercapainya dokumen semacam itu kerap mencerminkan perbedaan pandangan pada isu sensitif, misalnya sikap terhadap kebijakan tarif sepihak dan proteksionisme. Namun, tercapainya kesepakatan pada mayoritas substansi menunjukkan titik temu teknis tetap terjadi, mulai dari penguatan kerja sama rantai pasok, fasilitasi perdagangan, hingga dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan.

"Sebagian besar substansi pembahasan telah disepakati oleh para menteri perdagangan BRICS, meski pernyataan bersama memang belum berhasil dirumuskan," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso, seraya menegaskan komunikasi antaranggota tetap berjalan konstruktif.

Di Satu Sisi: Peluang Diversifikasi Pasar

Dari sisi peluang, kedekatan Indonesia dengan BRICS membuka akses ke pasar nontradisional. China, mitra dagang terbesar Indonesia, membukukan nilai perdagangan bilateral lebih dari US$120 miliar per tahun. Diversifikasi tujuan ekspor menjadi relevan ketika permintaan dari pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa cenderung melambat. Selain itu, kerja sama penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal (local currency settlement) dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, menekan biaya lindung nilai, dan menjaga likuiditas valuta asing domestik. Cadangan devisa Indonesia yang berada di kisaran US$150 miliar, setara lebih dari enam bulan impor, memberikan bantalan yang memadai.

Bagi sentimen pasar, sinyal kekompakan BRICS, meski belum bulat, dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan fragmentasi perdagangan global. Jika diikuti langkah konkret, potensi capital inflow ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, berpeluang mengalami kenaikan seiring membaiknya persepsi risiko terhadap aset portofolio di kawasan ini.

Di Sisi Lain: Risiko Fragmentasi dan Tekanan Eksternal

Namun, absennya pernyataan bersama juga menyimpan pesan kehati-hatian. Perbedaan sikap internal menunjukkan BRICS belum sepenuhnya solid menghadapi dinamika geopolitik. Bagi Indonesia, risiko muncul dari kebijakan tarif Amerika Serikat, termasuk wacana tarif tambahan 10 persen bagi negara yang dianggap selaras dengan agenda BRICS. Padahal, Indonesia menikmati surplus dagang sekitar US$17 miliar dengan Amerika Serikat pada 2024, sehingga eskalasi ketegangan berpotensi menggerus kinerja ekspor nasional.

Dari sisi pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari portofolio domestik. Tekanan jual pada surat berharga negara dan saham berisiko melemahkan rupiah yang bergerak di kisaran Rp16.000 per dolar AS, sekaligus mengerek imbal hasil obligasi. Valuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan rasio harga terhadap laba sekitar 12 kali memang relatif menarik secara historis, tetapi tetap rentan terhadap guncangan sentimen eksternal.

Proyeksi: Menjaga Fundamental di Tengah Ketidakpastian

Ke depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 persen pada 2025, ditopang konsumsi domestik dan inflasi yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen. Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan berada pada rentang 0,5 hingga 1,3 persen dari PDB, level yang masih tergolong sehat. Kuncinya adalah kemampuan pemerintah mengonversi kesepakatan substansi BRICS menjadi kerja sama konkret, mulai dari fasilitasi ekspor, investasi hilirisasi, hingga infrastruktur perdagangan, seraya menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra strategis.

Pada akhirnya, tercapainya kesepakatan mayoritas substansi adalah langkah awal yang positif, tetapi bukan jaminan. Di satu sisi, peluang diversifikasi pasar dan penguatan kerja sama Selatan-Selatan terbuka lebar. Di sisi lain, risiko fragmentasi global dan tekanan tarif menuntut kewaspadaan. Bagi pelaku usaha dan investor, memantau tindak lanjut kebijakan serta rilis data resmi menjadi langkah yang lebih bijak dibanding bereaksi berlebihan terhadap satu pernyataan.