BPS dan MOSPI India Perkuat Statistik Digital

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal terakhir, kolaborasi internasional di bidang statistik menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan berbasis data. Pada momentum kunjungan kenegaraan, BPS dan Kementerian Statistik dan Implementasi Program (MOSPI) India resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk memperkuat kerja sama di bidang statistik. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi, yang menegaskan komitmen kedua negara dalam mempererat kemitraan strategis di berbagai sektor, termasuk data dan teknologi informasi.

Fokus Kerja Sama: AI dan Digitalisasi Statistik

Kerja sama ini menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi dalam sistem statistik nasional. Di satu sisi, integrasi AI dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, yang berpotensi mempercepat penyediaan indikator ekonomi makro seperti inflasi, produk domestik bruto (PDB), dan tingkat pengangguran terbuka. Di sisi lain, penerapan teknologi ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, yang menjadi tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam kerangka LoI, kedua lembaga akan bertukar praktik baik (best practices) terkait tata kelola data, termasuk penggunaan big data dan machine learning untuk menyusun statistik yang lebih akurat dan real-time. Misalnya, India telah berhasil mengimplementasikan platform digital untuk sensus penduduk dan survei ekonomi, yang dapat menjadi referensi bagi BPS dalam modernisasi operasionalnya. Namun, perlu dicatat bahwa adopsi teknologi ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal, mengingat perbedaan kapasitas infrastruktur digital antara Indonesia dan India.

Implikasi bagi Kualitas Data dan Kebijakan Ekonomi

Pro: Peningkatan kualitas statistik melalui digitalisasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti yang lebih tepat sasaran. Misalnya, data inflasi yang lebih akurat akan memengaruhi keputusan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga acuan, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS per Januari 2025, inflasi year-on-year tercatat sebesar 2,5%, dan dengan data yang lebih presisi, proyeksi inflasi ke depan dapat lebih andal.

Kontra: Namun, transformasi digital juga menghadirkan risiko terkait keamanan data dan privasi. Sistem statistik yang terdigitalisasi rentan terhadap serangan siber, yang dapat mengganggu integritas data. Selain itu, ketergantungan pada AI dapat menimbulkan bias algoritma jika tidak diawasi dengan ketat, sehingga berpotensi menghasilkan statistik yang tidak mencerminkan kondisi riil. Oleh karena itu, pengawasan manusia tetap diperlukan, dan kerja sama ini harus disertai dengan kerangka regulasi yang kuat.

Dampak terhadap Sentimen Pasar dan Investasi

Dari perspektif pasar, kerja sama ini dapat meningkatkan kredibilitas data statistik Indonesia di mata investor asing. Sentimen pasar yang positif cenderung mendorong arus modal masuk (capital inflow), yang pada gilirannya memperkuat nilai tukar rupiah dan likuiditas domestik. Sebaliknya, jika implementasi tertunda atau gagal, kepercayaan pasar dapat menurun, memicu capital outflow dan volatilitas di pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang saat ini berada di level 7.200-an dapat mengalami koreksi jika data ekonomi dianggap tidak dapat diandalkan.

Selain itu, pertukaran praktik baik dengan MOSPI dapat membantu BPS dalam memperbaiki metodologi survei, terutama dalam mengukur ekonomi digital yang tumbuh pesat. Dengan data yang lebih komprehensif, valuasi sektor teknologi dan startup di Indonesia dapat lebih akurat, sehingga menarik minat investor ventura. Namun, perlu diingat bahwa kerja sama ini bersifat jangka panjang, dan hasilnya baru terlihat dalam beberapa tahun ke depan, bukan dalam waktu singkat.

Proyeksi dan Langkah Ke Depan

Ke depan, BPS dan MOSPI diharapkan dapat merumuskan peta jalan (roadmap) yang jelas, termasuk jadwal pelatihan bersama, transfer teknologi, dan pilot project untuk integrasi AI dalam sensus 2026. Proyeksi ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana data akurat menjadi fondasi utama. Namun, keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada komitmen politik dan pendanaan yang berkelanjutan, baik dari APBN maupun bantuan teknis internasional.

Menurut ekonom senior dari sebuah lembaga riset di Jakarta, "Kerja sama ini adalah langkah strategis, tetapi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas internal BPS dan perlindungan data. Jika tidak, kita hanya akan memiliki teknologi canggih tanpa data yang benar-benar berkualitas."

Dengan demikian, kolaborasi BPS dan MOSPI menandai era baru dalam pengelolaan statistik nasional. Meskipun terdapat tantangan, potensi manfaatnya sangat besar, terutama dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Para pemangku kepentingan perlu mengawal implementasi LoI ini agar tidak sekadar menjadi dokumen seremonial, melainkan menjadi katalis untuk transformasi data yang inklusif dan berkelanjutan.