BPS Bantah Tudingan Manipulasi Data Kemiskinan Berbasis DTSEN

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menjadi sorotan tajam di tengah perdebatan akurasi data kesejahteraan sosial nasional. Lembaga statistik pelat merah ini secara tegas menepis tudingan publik mengenai adanya rekayasa atau manipulasi penetapan desil kesejahteraan dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memoles angka kemiskinan agar terlihat menurun.

Isu ini mencuat seiring kecurigaan bahwa pergeseran kelompok rentan ke desil yang lebih tinggi dilakukan secara sengaja untuk mengurangi persentase penduduk miskin di atas kertas, sekaligus memangkas beban kuota bantuan sosial pemerintah. Menanggapi polemik tersebut, otoritas statistik menegaskan bahwa metodologi klasifikasi desil disusun secara ketat berbasis parameter objektif tanpa intervensi target politis.

Polemik Pengelompokan Desil dan Penyaluran Bansos

Keresahan bermula dari keluhan masyarakat di akar rumput dan sejumlah pegiat kebijakan publik yang mendapati warga miskin mendadak terlempar dari daftar penerima bantuan sosial karena dikategorikan berada pada desil yang lebih mapan. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa standardisasi baru dalam DTSEN dirancang untuk menekan statistik kemiskinan makro.

"Penentuan desil dalam basis data DTSEN murni merupakan kalkulasi statistik berbasis indikator sosio-ekonomi yang komprehensif. Tidak ada ruang bagi manipulasi atau rekayasa peringkat desil hanya untuk menurunkan angka kemiskinan nasional secara artifisial," tegas perwakilan BPS dalam klarifikasi resminya.

BPS menggarisbawahi bahwa pemeringkatan desil 1 hingga 10 merupakan cerminan kondisi riil hasil pendataan lapangan, bukan instrumen yang bisa diatur untuk memenuhi target birokrasi tertentu. Independensi metodologis menjadi fondasi utama dalam memvalidasi puluhan juta profil keluarga di seluruh Indonesia.

Metodologi Statistik dan Transparansi DTSEN

Sebagai basis data terpadu yang bertransformasi dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), DTSEN menerapkan pemodelan Proxy Means Test (PMT) yang menguji puluhan variabel kesejahteraan secara simultan. Evaluasi ini mencakup beragam aspek multidimensi kehidupan masyarakat, di antaranya:

• Kondisi fisik hunian: Meliputi material dinding, lantai, atap, serta akses terhadap sanitasi layak dan air minum bersih.
• Kepemilikan aset dan daya konsumsi: Mulai dari aset bergerak, peralatan elektronik, hingga besaran daya listrik rumah tangga.
• Karakteristik demografi dan ketenagakerjaan: Beban tanggungan keluarga, status pekerjaan kepala keluarga, tingkat pendidikan, dan keberadaan penyandang disabilitas.
• Akses perlindungan sosial: Riwayat inklusi keuangan dan riwayat pemanfaatan jaring pengaman sosial sebelumnya.

Melalui parameter tersebut, sistem menyusun skor peringkat yang kemudian membagi populasi ke dalam desil desil kesejahteraan. Kelompok desil 1 memotret 10 persen populasi paling miskin ekstrem, disusul desil berikutnya secara berjenjang hingga desil 10 yang mewakili kelompok paling sejahtera.

BPS menegaskan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian data di tingkat lapangan, mekanisme pemutakhiran data secara berkala tetap dibuka melalui integrasi data pemerintah daerah dan kementerian terkait. Transparansi dan akuntabilitas data dinilai krusial agar jaring pengaman sosial tetap tepat sasaran serta tidak mengaburkan potret riil ketimpangan sosial di Indonesia.