BGN Uji Coba MBG Sistem Prasmanan di 60 SPPG, Siswa Jadi Penyaji

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per awal 2025, lembaga tersebut telah memulai uji coba penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah wilayah. Dalam skema baru ini, siswa tidak lagi menerima paket makanan yang telah dikemas, melainkan mengambil sendiri porsi makanan dari meja prasmanan yang disiapkan, dengan sebagian siswa ditunjuk sebagai penyaji yang mengantarkan makanan ke kelas. Langkah ini menandai pergeseran pendekatan operasional dari model distribusi tertutup menuju model kolektif berbasis partisipasi siswa.

Konteks Fiskal dan Skala Program

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk tahap awal, dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa hingga akhir tahun. Angka ini setara dengan sekitar 29,6 persen dari total populasi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah untuk program ini diproyeksikan menyumbang sekitar 0,3 hingga 0,5 poin persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2025, terutama melalui konsumsi rumah tangga dan sektor penyediaan makanan. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa efektivitas belanja ini bergantung pada kualitas eksekusi di lapangan, termasuk sistem distribusi yang diterapkan di tiap SPPG.

Dua Sisi Sistem Prasmanan

Di satu sisi, sistem prasmanan berpotensi meningkatkan fleksibilitas porsi sesuai kebutuhan gizi dan selera siswa, sekaligus menekan biaya pengemasan yang selama ini menjadi komponen signifikan dalam struktur biaya operasional. Berdasarkan estimasi BGN, biaya pengemasan sekali pakai dapat mencapai Rp1.500 hingga Rp2.500 per porsi. Jika dikalikan dengan ratusan juta porsi per tahun, potensi penghematan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Sistem ini juga melatih kemandirian siswa dan mengurangi ketergantungan pada tenaga distribusi eksternal.

Di sisi lain, sejumlah pengamat pendidikan dan kesehatan menyoroti risiko higienitas, potensi antrean panjang yang mengganggu waktu belajar, serta ketidakmerataan porsi antar siswa. Siswa yang menjadi penyaji juga dikhawatirkan terbebani tugas tambahan yang dapat mengganggu jam pelajaran. Selain itu, pengawasan kualitas gizi menjadi lebih kompleks karena porsi tidak lagi terstandarisasi dalam satu paket tertutup.

"Efisiensi biaya operasional memang penting, tetapi indikator keberhasilan utama program ini adalah perbaikan status gizi anak. Jika sistem baru menurunkan standar higienitas atau konsistensi nutrisi, maka penghematan yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko jangka panjang," ujar seorang pengamat kebijakan gizi publik dalam sebuah forum diskusi di Jakarta.

Implikasi terhadap Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Perubahan sistem penyajian berdampak langsung pada rantai pasok. Sistem prasmanan mensyaratkan peralatan makan multiuse, wadah stainless, serta fasilitas pencucian pada tiap SPPG. Hal ini membuka peluang bagi industri peralatan rumah tangga dan katering, namun sekaligus menekan permintaan terhadap produsen kemasan sekali pakai. Dari sisi ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga penyaji dan pengelola prasmanan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sekitar satuan pelayanan, meski skalanya masih perlu dihitung secara akurat.

Dari perspektif fiskal, keberhasilan uji coba di lebih dari 60 SPPG ini akan menjadi dasar bagi perluasan skema ke ribuan satuan pelayanan lainnya. Jika terbukti efisien, pemerintah dapat mengalihkan sebagian anggaran pengemasan ke peningkatan kualitas bahan pangan, yang pada gilirannya memperkuat multiplier effect terhadap petani dan UMKM pangan lokal.

Proyeksi dan Faktor Penentu Keberhasilan

Ke depan, keberhasilan sistem prasmanan akan ditentukan oleh tiga faktor utama: standar operasional prosedur (SOP) higienitas yang ketat, pelatihan bagi siswa dan petugas SPPG, serta mekanisme pemantauan gizi yang terukur. Tanpa ketiga hal tersebut, uji coba ini berisiko menghasilkan data yang tidak representatif dan menghambat pengambilan keputusan perluasan program.

Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kualitas layanan. Pasar akan mencermati hasil uji coba ini sebagai sinyal arah kebijakan belanja sosial 2026, terutama menjelang pembahasan APBN tahun berikutnya. Bagi pelaku usaha di sektor pangan, katering, dan perlengkapan makan, perkembangan ini layak dicermati sebagai bagian dari dinamika fundamental ekonomi domestik yang tengah bergerak.