BGN Tegaskan Guru Tak Perlu Urus Ompreng, Tata Kelola MBG Disorot

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per awal 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami percepatan signifikan dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun pada tahap awal, yang kemudian dinaikkan pemerintah menjadi sekitar Rp 171 triliun demi mengejar target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Di tengah ekspansi fiskal tersebut, Kepala BGN Sudaryono merespons keluhan sejumlah guru yang mengaku terbebani oleh pelaksanaan program di lapangan, termasuk urusan mengelola wadah makanan atau ompreng. Ia menegaskan bahwa tugas operasional semacam itu seharusnya tidak dibebankan kepada tenaga pendidik, karena ranah kerja guru adalah mendidik, bukan mengurus logistik dapur.

Pernyataan tersebut muncul setelah beredar laporan bahwa sebagian guru di berbagai daerah harus meluangkan waktu mengajar mereka untuk mendistribusikan makanan, mencatat penerima, hingga mencuci dan mengembalikan ompreng. Dari kacamata ekonomi, persoalan ini menyentuh isu efisiensi alokasi sumber daya dalam program berbanderol besar: ketika tenaga profesional pendidikan dialihkan untuk pekerjaan logistik, terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi dan fungsi yang berpotensi menurunkan produktivitas kedua sektor sekaligus.

Opportunity Cost: Ketika Guru Beralih Menjadi Petugas Logistik

Dalam teori ekonomi, konsep opportunity cost atau biaya peluang merujuk pada nilai yang hilang ketika sumber daya dialihkan dari penggunaan terbaiknya. Jika seorang guru menghabiskan satu hingga dua jam per hari mengurus ompreng, maka jam tersebut hilang dari kegiatan pembelajaran, penyusunan materi, atau pembinaan siswa. Dengan jumlah guru di Indonesia yang mencapai lebih dari 3 juta orang, akumulasi jam kerja yang teralihkan bisa setara dengan kerugian produktivitas pendidikan yang tidak kecil, meski sulit dikuantifikasi secara nominal.

Di satu sisi, pelibatan sekolah dalam distribusi MBG memang sulit dihindari karena sekolah merupakan titik temu paling efisien untuk menjangkau anak usia sekolah. Di sisi lain, tanpa pembagian peran yang tegas antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan pengelola, dan pihak sekolah, beban operasional berisiko mengalir ke pihak yang paling mudah dimintai tolong, yakni guru. Penegasan dari Kepala BGN dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan batas tanggung jawab sesuai desain awal program.

Pro: Stimulus Ekonomi Riil, Kontra: Risiko Inefisiensi Implementasi

Pro: Secara makroekonomi, MBG berpotensi menjadi stimulus bagi ekonomi riil. Dengan asumsi harga per porsi sekitar Rp 10.000 hingga Rp 15.000, perputaran uang harian program ini dapat mencapai ratusan miliar rupiah yang mengalir ke petani, peternak, pelaku UMKM kuliner, dan pekerja dapur SPPG. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian dan perdagangan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga belanja program ini berpotensi menopang konsumsi rumah tangga dan menahan laju kemiskinan, yang per Maret 2024 berada di level 9,03 persen.

Kontra: Namun, skala anggaran yang masif menuntut tata kelola yang setara. Keluhan guru soal ompreng hanyalah satu gejala dari tantangan implementasi yang lebih luas, mulai dari kesiapan dapur SPPG, rantai pasok bahan baku, hingga pengawasan mutu makanan. Jika inefisiensi terjadi pada level operasional, multiplier effect atau efek pengganda dari belanja negara bisa menyusut. Sentimen publik terhadap program juga berpengaruh pada keberlanjutan dukungan fiskalnya di tahun-tahun berikutnya.

"Program sebesar MBG membutuhkan pembagian kerja yang presisi. Ketika guru dipaksa menjadi petugas logistik, negara sebenarnya membayar dua kali: kehilangan kualitas pengajaran sekaligus menambal sistem distribusi yang belum matang," demikian pandangan yang berkembang di kalangan pengamat kebijakan publik.

Proyeksi: Penajaman SOP Menentukan Fundamental Program

Ke depan, fundamental keberhasilan MBG akan ditentukan oleh penajaman standar operasional prosedur (SOP) di lapangan. Pernyataan Kepala BGN perlu diterjemahkan menjadi aturan tertulis yang mengikat: siapa mencuci ompreng, siapa mendistribusikan, dan bagaimana mekanisme pengaduan jika sekolah kembali dibebani. Tanpa itu, penegasan lisan berisiko berhenti sebagai wacana semata.

Dari sisi fiskal, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran MBG dapat terus mengalami kenaikan seiring perluasan cakupan penerima manfaat. Rasio antara belanja operasional dan manfaat gizi yang benar-benar diterima anak akan menjadi indikator valuasi program ini di mata publik. Tren di berbagai negara menunjukkan program makan bergizi berhasil ketika logistik ditangani badan khusus, bukan dibebankan pada institusi pendidikan.

Pada akhirnya, polemik ompreng menjadi pengingat bahwa program raksasa tidak cukup hanya dibiayai besar, tetapi juga harus dikelola secara presisi. Di satu sisi, MBG menyimpan potensi besar bagi kesehatan generasi muda dan ekonomi kerakyatan; di sisi lain, kegagalan mengatur detail sekecil wadah makanan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap keseluruhan program.