BGN Pecat 66 Kepala SPPG, Tata Kelola Program Gizi Diuji

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per akhir 2025, program Makan Bergizi Gratis telah beroperasi melalui lebih dari 5.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dengan alokasi anggaran negara mencapai Rp 71 triliun pada tahun anggaran 2025. Di tengah skala fiskal sebesar itu, persoalan tata kelola menjadi sorotan setelah Kepala BGN Sudaryono mengumumkan pemberhentian terhadap 66 kepala SPPG yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran.

Bentuk pelanggarannya beragam, mencakup tindakan indisipliner, keterlibatan dalam judi online, hingga dugaan praktik meminta imbalan atau fee kepada pihak mitra. Langkah tegas ini disebut sebagai bagian dari penegakan integritas internal agar dana publik yang dialirkan ke dapur-dapur gizi benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat tanpa tergerus penyimpangan di level operasional.

Skala Pelanggaran dalam Konteks Anggaran

Jika dibandingkan dengan total unit SPPG yang beroperasi, jumlah 66 kepala unit yang diberhentikan setara sekitar 1,3 persen dari keseluruhan. Rasio ini tergolong kecil secara kuantitatif, namun tetap signifikan secara kualitatif karena setiap SPPG mengelola perputaran dana harian yang tidak sedikit. Dengan asumsi satu unit melayani sekitar 3.000 penerima dan nilai bantuan Rp 10.000 per porsi, satu SPPG dapat mengelola dana hingga Rp 30 juta per hari atau mendekati Rp 8 miliar per tahun.

Dalam perspektif ekonomi publik, praktik meminta fee kepada mitra termasuk kategori kebocoran (leakage) yang menggerogoti efektivitas belanja negara. Sementara itu, keterlibatan aparatur dalam judi online mencerminkan risiko perilaku atau moral hazard, yakni kecenderungan penyalahgunaan wewenang ketika pengawasan lemah, yang berpotensi merambat ke dana operasional unit.

Di Satu Sisi: Sinyal Positif bagi Akuntabilitas

Di satu sisi, pemecatan puluhan pejabat unit layanan dapat dibaca sebagai sinyal positif bagi sentimen pasar terhadap kredibilitas program prioritas pemerintah. Penindakan yang tegas menunjukkan mekanisme kontrol internal berfungsi, sesuatu yang kerap diragukan publik pada program berskala raksasa dengan rantai pasok panjang dan melibatkan ribuan mitra di daerah.

"Program transfer sosial berskala besar hanya efektif menstimulus ekonomi jika tingkat kebocorannya rendah. Tindakan tegas terhadap penyelewengan di level unit adalah prasyarat menjaga efek pengganda belanja negara," ujar seorang pengamat kebijakan publik dari lembaga riset ekonomi di Jakarta.

Dari sisi fundamental fiskal, perbaikan tata kelola berpotensi menaikkan efektivitas setiap rupiah yang dibelanjakan. Ekonom memperkirakan belanja program gizi memiliki efek pengganda terhadap ekonomi pedesaan melalui penyerapan tenaga kerja dapur serta permintaan bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Semakin bersih tata kelolanya, semakin besar porsi anggaran yang berkonversi menjadi aktivitas ekonomi riil, bukan menguap melalui praktik rente.

Di Sisi Lain: Risiko Operasional dan Kapasitas Kelembagaan

Di sisi lain, pemecatan massal dalam waktu berdekatan menimbulkan pertanyaan mengenai kedalaman sistem rekrutmen dan pengawasan BGN. Munculnya puluhan pelanggaran di level kepala unit mengindikasikan proses seleksi, pelatihan, dan audit berjenjang belum sepenuhnya matang, hal yang wajar dipertanyakan mengingat program ini diekspansi sangat cepat dalam waktu kurang dari satu tahun.

Risiko lain adalah kontinuitas layanan. Pergantian pimpinan unit secara serentak berpotensi mengganggu rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan ke sekolah-sekolah, setidaknya dalam jangka pendek. Bagi penerima manfaat, gangguan sekecil apa pun berarti hilangnya akses terhadap makanan bergizi yang menjadi tujuan utama program.

Proyeksi: Ujian Tata Kelola ke Depan

Ke depan, pemerintah menargetkan jangkauan hingga 82,9 juta penerima manfaat, yang menuntut pembentukan puluhan ribu SPPG tambahan. Dengan laju ekspansi tersebut, jumlah personel yang harus diawasi akan berlipat ganda. Tanpa penguatan audit digital, transparansi pengadaan, dan kanal pelaporan publik, risiko penyimpangan diproyeksikan ikut naik secara proporsional.

Bagi pelaku pasar, isu ini bukan sekadar persoalan internal lembaga. Kredibilitas pengelolaan anggaran program prioritas turut memengaruhi persepsi terhadap disiplin fiskal secara keseluruhan. Apabila penindakan berjalan konsisten dan diikuti perbaikan sistemik, kepercayaan publik maupun pasar berpotensi menguat. Sebaliknya, bila pelanggaran serupa terus berulang, beban reputasi dapat menekan efektivitas belanja negara dan memicu pertanyaan lebih besar mengenai kesiapan kelembagaan program gizi nasional.