BGN Pecat 261 Honorer, 9 ASN Menanti Nasib Serupa

Langkah mengejutkan diambil Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memberhentikan 261 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) dan menyiapkan pemecatan bagi sembilan ASN yang masih dalam proses. Gelombang pembersihan ini menandai babak baru penertiban sumber daya manusia di lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan pangan strategis nasional tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keputusan drastis itu diambil setelah melalui rangkaian evaluasi internal mendalam yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. BGN tampaknya tidak lagi memberi ruang bagi pegawai—baik berstatus honorer maupun PNS—yang dinilai tidak sejalan dengan arah reformasi kelembagaan yang dicanangkan oleh Kepala BGN, Sudaryono. "Kami sedang membangun fondasi baru untuk BGN. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mau berubah atau tidak mampu memenuhi standar integritas dan kinerja," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, menanggapi gelombang pemberhentian tersebut.

Rincian Pemutusan Hubungan Kerja

Dari total 261 pegawai non-ASN yang telah resmi diberhentikan, mayoritas merupakan tenaga kontrak dan honorer yang tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari direktorat teknis, kesekretariatan, hingga perwakilan daerah. Proses pemberhentian dilakukan secara bertahap sejak awal triwulan kedua, dengan puncaknya pada akhir Juli 2026. Sebagian dari mereka dinilai gagal memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kerja, sementara sisanya terlibat dalam pelanggaran disiplin ringan hingga sedang yang terakumulasi.

Sementara itu, sembilan ASN yang kini terancam dipecat berada dalam posisi yang lebih pelik. Mereka terdiri dari pejabat fungsional dan struktural eselon III dan IV. Proses hukum kepegawaian terhadap mereka tengah berjalan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait. Dugaan pelanggaran yang menjerat para ASN ini disebut-sebut meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa, hingga indikasi penerimaan gratifikasi yang terendus oleh satuan pengawas internal.

Akar Masalah dan Reformasi Kelembagaan

Langkah agresif BGN ini tidak lahir dari ruang hampa. Sejak bertransformasi dari lembaga nonstruktural menjadi badan setingkat kementerian, BGN menghadapi sorotan tajam dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan sementara audit BPK atas laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 mengungkap adanya ketidakberesan tata kelola senilai puluhan miliar rupiah yang melibatkan sejumlah oknum pegawai.

Di sisi lain, desakan untuk efisiensi dan percepatan realisasi program distribusi pangan bergizi di seluruh provinsi membuat Kepala BGN Sudaryono tak punya banyak pilihan selain merombak total komposisi personel. "Kami ingin BGN diisi oleh orang-orang yang paham bahwa mereka adalah pelayan publik, bukan pemilik proyek. Kalau ada yang masih berpikir proyek bisa dinegosiasikan di bawah meja, silakan keluar," tegas Sudaryono, yang namanya mulai diperhitungkan di lingkaran birokrasi.

Dalam konteks makro, pemberhentian massal ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan saat ini serius ingin memangkas pemborosan dan memberantas praktik koruptif di tubuh lembaga publik. Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan menilai bersih-bersih BGN bisa menjadi preseden baik jika diikuti dengan pengisian posisi kosong secara transparan dan berbasis meritokrasi. Namun, kekhawatiran juga muncul bahwa kekosongan mendadak 270 posisi akan mengganggu jalannya program pangan strategis yang sudah dijadwalkan.

Dua Sisi Mata Uang

Pro dan kontra langsung mengemuka. Di satu sisi, kalangan reformis birokrasi memuji keberanian Sudaryono. "BGN selama ini seperti hantu. Besar anggarannya, tapi dampaknya ke masyarakat belum terasa. Kalau pembersihan ini diikuti perbaikan tata kelola, maka kita akan melihat lompatan efektivitas," komentar Dosen Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andi Prasetyo. Ia menambahkan bahwa rasio pegawai terhadap output program pangan BGN memang jauh di bawah standar lembaga internasional semacam FAO atau WFP, sehingga pemangkasan justru bisa meningkatkan produktivitas.

Di sisi lain, serikat pekerja dan sejumlah anggota parlemen meminta BGN mempertimbangkan kembali pemecatan terhadap non-ASN, mengingat banyak dari mereka adalah tulang punggung keluarga yang sudah mengabdi bertahun-tahun. "Kami mendukung penertiban, tapi jangan sampai yang kena getahnya hanya staf kecil. Harus ada keadilan. Kalau ada pejabat tinggi yang melanggar, sikat juga," ujar Anggota Komisi IV DPR, Ratna Dewi. Ia mempertanyakan apakah sembilan ASN yang terancam dipecat itu benar-benar aktor utama atau hanya tumbal dari permainan kekuasaan di internal BGN.

Nasib Para Pegawai Pasca-Pemecatan

Para pegawai non-ASN yang telah diberhentikan kini berada dalam ketidakpastian. Sebagian dari mereka mengaku menerima pesangon satu kali gaji sesuai kontrak, namun nilai itu dianggap tidak cukup untuk menopang hidup selama masa transisi karier. Beberapa di antaranya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan alasan pemutusan kontrak sepihak dan tidak memenuhi syarat force majeure. Sementara itu, sembilan ASN yang masih dalam proses pemecatan, jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin berat, tidak hanya kehilangan pekerjaan tetapi juga potensi dianulirnya hak pensiun dan tunggakan gaji sesuai peraturan perundang-undangan.

BGN sendiri menyatakan akan membuka rekrutmen baru untuk mengisi pos-pos yang kosong dengan skema seleksi ketat dan melibatkan lembaga independen. Rencananya, 300 formasi baru akan dibuka pada akhir tahun, dengan prioritas pada talenta muda berlatar belakang teknologi pangan, logistik, dan akuntansi forensik. "Ini momentum untuk reset. Kami tidak mau lagi ada titipan atau calon yang datang dengan amplop," tandas Sudaryono.

Proyeksi dan Implikasi ke Depan

Dari kacamata ekonomi kelembagaan, pemberhentian massal ini bisa berdampak ganda. Jangka pendek, ada potensi gangguan teknis pada realisasi program berbasis lapangan, terutama di daerah yang kehilangan banyak tenaga pendamping. Namun jangka panjang, restrukturisasi ini diharapkan mampu mengurangi inefisiensi yang selama ini membuat indeks efektivitas BGN stagnan di angka 0,62 pada skala 0—1, berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pasar pun mencermati langkah ini dengan optimisme hati-hati. Sejumlah analis menilai bahwa bersih-bersih BGN dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap portofolio proyek pangan nasional, terutama karena BGN menjadi ujung tombak distribusi pangan bergizi yang terkait dengan dana alokasi khusus mencapai Rp17,3 triliun pada APBN-Perubahan 2026. Dengan berkurangnya potensi kebocoran, proyeksi serapan anggaran di akhir tahun diharapkan melampaui 90%, naik dari rata-rata 78% dalam tiga tahun terakhir.

Namun, semua akan sangat bergantung pada konsistensi BGN dalam menjalankan reformasi ini hingga tuntas. Apakah gelombang pemecatan ini akan menjadi tonggak sejarah baru atau sekadar ritus pergantian kepemimpinan, akan terlihat dalam enam bulan mendatang. Yang jelas, ribuan pasang mata kini tertuju pada Sudaryono dan timnya. "Anda baru saja menyalakan lilin di ruang gelap BGN. Jangan biarkan angin mematikannya," celetuk seorang pengamat kebijakan publik menutup perbincangan.

BGN menegaskan bahwa proses hukum terhadap sembilan ASN akan berlangsung transparan, dan hasilnya akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Masyarakat pun menanti, apakah lembaga yang mengurusi gizi bangsa ini benar-benar bisa menjalankan diet disiplin dari dalam tubuhnya sendiri.