Hashim Tegaskan Hunian MBR Tak Boleh Diborong: Satu Orang Satu Unit

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog atau defisit hunian nasional masih tercatat di kisaran 9,9 juta unit, dengan kebutuhan baru yang terus bertambah sekitar 800 ribu unit setiap tahun. Angka tersebut menjadi dasar target pemerintah membangun hingga 3 juta rumah per tahun. Namun, di tengah percepatan program tersebut, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan satu pesan penting: hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak boleh diborong oleh segelintir pihak. Prinsip yang digariskan sederhana namun berdampak besar, yakni satu orang hanya berhak memiliki satu unit.

Bagi pembaca awam, istilah MBR merujuk pada kelompok keluarga dengan tingkat penghasilan di bawah ambang yang ditetapkan pemerintah, sehingga layak menerima dukungan pembiayaan seperti bantuan uang muka maupun subsidi bunga. Sementara itu, praktik memborong berarti satu individu atau badan usaha membeli banyak unit sekaligus, bukan untuk ditempati, melainkan untuk dijual kembali ketika harga mengalami kenaikan. Kebijakan satu orang satu unit pada dasarnya adalah pagar anti-spekulasi agar subsidi negara tepat sasaran.

Distorsi Subsidi dan Tekanan terhadap Fundamental Pasar

Secara ekonomi, subsidi bunga KPR dirancang untuk menutup kesenjangan daya beli. Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), misalnya, menekan suku bunga efektif dari level pasar yang berkisar 11 persen menjadi antara 3 hingga 5 persen. Selisih tersebut merupakan beban fiskal negara yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika unit diborong investor, nilai subsidi berpindah fungsi menjadi instrumen akumulasi aset. Harga jual ulang kemudian mengalami kenaikan tajam, sehingga kelompok sasaran justru semakin sulit menjangkau hunian yang semestinya dialokasikan untuk mereka.

Dalam jangka menengah, pola seperti ini dapat merusak fundamental pasar properti. Valuasi harga naik bukan karena permintaan penghuni riil, melainkan karena transaksi spekulatif — kondisi yang secara historis kerap menjadi cikal bakal gelembung harga. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Bank Indonesia bahkan pernah merekam tekanan serupa pada periode-periode sebelumnya, ketika harga tumbuh lebih cepat daripada daya beli riil masyarakat.

Di Satu Sisi: Pemerataan Akses dan Sentimen Pasar yang Lebih Sehat

Di satu sisi, aturan satu orang satu unit memberi perlindungan langsung bagi MBR. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit pemilikan rumah tumbuh dua digit year-on-year, menandakan tren permintaan yang kuat. Tanpa pembatasan, aliran permintaan tersebut berisiko dikuasai spekulan sehingga sentimen pasar menjadi tidak sehat. Pembatasan juga mendukung pemerataan: satu unit yang terserap MBR berarti satu keluarga keluar dari daftar tunggu. Ditambah lagi, okupansi riil akan menghidupkan roda ekonomi lokal, mulai dari transportasi harian hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan hunian baru.

Di Sisi Lain: Risiko Likuiditas Pengembang dan Tantangan Penegakan

Di sisi lain, kalangan pengembang memandang pembeli ganda sebagai penyuntik likuiditas cepat. Serapan instan membantu arus kas proyek, terutama ketika rasio kredit macet properti sedang berfluktuasi. Pembatasan yang terlalu kaku berpotensi memperlambat penyerapan apabila daya beli MBR sendiri melemah. Ada pula tantangan operasional yang tidak ringan: verifikasi identitas setiap pembeli menambah biaya administrasi, membuka celah praktik nama pinjaman, serta menuntut sinkronisasi data lintas instansi. Tanpa sistem pengecekan yang memadai, aturan yang baik di atas kertas bisa sulit dieksekusi di lapangan.

Implikasi Makro dan Proyeksi ke Depan

Sektor properti dan konstruksi menyumbang sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan efek berganda ke lebih dari 170 sektor industri hilir seperti semen, baja, dan furnitur. Keberhasilan menjaga alokasi hunian tetap pada MBR akan memperkuat kualitas portofolio perbankan yang terpapar sektor ini, menekan risiko kredit, dan menjaga kepercayaan investor — faktor yang semakin penting di tengah dinamika capital outflow yang kerap melanda pasar negara berkembang.

Ke depan, proyeksi pencapaian target sangat bergantung pada konsistensi pengawasan Satgas Perumahan dan ketersediaan ruang fiskal. Jika prinsip satu orang satu unit dijalankan dengan disiplin, program 3 juta rumah dapat menjadi mesin pertumbuhan sekaligus instrumen pemerataan. Sebaliknya, tanpa penegakan yang tegas, angka serapan yang tampak indah di atas kertas berisiko menutupi persoalan distribusi yang sesungguhnya nyata di lapangan.