BGN Integrasikan CCTV Awasi Dapur MBG, Efektivitas Anggaran Disorot

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan per Agustus 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini beroperasi melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Di tengah ekspansi tersebut, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana mengintegrasikan seluruh kamera pengawas (CCTV) dari tiap SPPG ke dalam satu sistem pemantauan terpusat. Kebijakan ini lahir ketika alokasi anggaran program berada pada kisaran Rp 71 triliun pada 2025, dengan target jangkauan hingga 82,9 juta penerima manfaat, sehingga persoalan tata kelola menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Skala Anggaran dan Urgensi Pengawasan

Dari kacamata fiskal, MBG merupakan salah satu program belanja negara terbesar dalam satu dekade terakhir. Dengan asumsi biaya per porsi sekitar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 dan sasaran puluhan juta jiwa, kebutuhan dana harian program ini ditaksir menembus ratusan miliar rupiah. Dalam ilmu ekonomi publik, semakin besar aliran dana yang melewati banyak titik distribusi, semakin tinggi pula risiko kebocoran (leakage), yaitu selisih antara dana yang dikucurkan dengan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Jika kebocoran mencapai 1 persen saja dari total anggaran, potensi dana yang tidak terserap optimal setara Rp 710 miliar per tahun. Angka inilah yang melatarbelakangi keputusan BGN memperkuat instrumen pengawasan berbasis teknologi.

Di Satu Sisi: Transparansi Menjaga Kredibilitas Fiskal

Di satu sisi, integrasi CCTV dipandang sebagai langkah positif untuk menekan moral hazard, yakni kecenderungan pelaksana menyimpang dari aturan ketika merasa tidak diawasi. Pemantauan visual secara real-time memungkinkan BGN memverifikasi kesesuaian menu, standar higienitas, hingga volume produksi tanpa harus menurunkan tim inspeksi fisik ke setiap lokasi. Dari sisi efisiensi, biaya pengawasan digital dalam jangka panjang berpotensi lebih rendah dibanding audit lapangan konvensional. Selain itu, transparansi yang meningkat dapat memperkuat kepercayaan publik, faktor penting bagi keberlanjutan dukungan anggaran program. Sejumlah insiden keracunan massal yang sempat mencoreng citra MBG juga menambah urgensi pengawasan dapur yang lebih ketat dan terdokumentasi.

Pengawasan berbasis teknologi pada program berskala besar bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tindak lanjut, bukan sekadar jumlah kamera yang terpasang, ujar sejumlah pengamat kebijakan publik menanggapi rencana tersebut.

Di Sisi Lain: Biaya Tambahan dan Risiko Implementasi

Di sisi lain, rencana ini menyimpan pertanyaan fundamental soal cost-benefit, atau perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Jika jumlah SPPG mencapai 30.000 unit sesuai target pemerintah, dan kebutuhan investasi perangkat beserta instalasi berkisar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per unit, kebutuhan belanja modal awal dapat menyentuh Rp 300 miliar hingga Rp 450 miliar. Angka tersebut belum mencakup biaya operasional berulang seperti konektivitas internet di wilayah terpencil, penyimpanan data, pemeliharaan perangkat, serta sumber daya manusia yang memantau ribuan layar setiap hari. Kritik juga mengemuka bahwa kamera hanya merekam aktivitas visual, tidak mampu mendeteksi kontaminasi bakteri atau kecukupan gizi, sehingga pengujian laboratorium dan audit mutu tetap tidak tergantikan. Tanpa protokol penindakan yang tegas, integrasi CCTV berisiko berhenti sebagai simbol pengawasan tanpa dampak nyata terhadap kualitas layanan.

Proyeksi dan Dampak terhadap Ekosistem Program

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan terlihat dari dua indikator: tren penurunan insiden keamanan pangan dan rasio temuan penyimpangan yang benar-benar ditindaklanjuti. Bila berhasil, efisiensi anggaran yang tercipta dapat dialihkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat atau menaikkan standar nilai gizi per porsi. Dari sisi ekonomi turunan, pengadaan perangkat pengawas dalam jumlah besar berpotensi menggerakkan industri elektronik dan jasa teknologi informasi domestik, meski nilainya relatif kecil dibanding total anggaran program. Sentimen pasar terhadap keberlanjutan MBG sendiri cenderung positif selama tata kelola membaik, mengingat program ini menjadi salah satu mesin permintaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pemasok bahan pangan di daerah.

Pada akhirnya, integrasi CCTV adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Fundamental keberhasilan MBG tetap terletak pada kombinasi pengawasan digital, penegakan standar operasional, serta akuntabilitas anggaran yang konsisten. Tanpa ketiganya berjalan seiring, kamera sebanyak apa pun hanya akan menjadi saksi bisu dari persoalan lama yang berulang.