Belajar dari China dan Vietnam, Strategi Genjot KEK dan PSN

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Keuangan per awal 2026, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) tercatat tumbuh year-on-year, namun kontribusinya terhadap total investasi nasional masih berada di kisaran satu digit persen. Angka ini menjadi sorotan sejumlah kalangan yang menilai percepatan pembangunan KEK dan Proyek Strategis Nasional (PSN) belum berjalan dengan tempo yang dibutuhkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Himpunan Kawasan Industri (HKI) pun mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan proses pengajuan, evaluasi, persetujuan, hingga penetapan PSN maupun KEK.

Fundamental KEK dan PSN dalam Peta Investasi Nasional

KEK adalah wilayah yang diberi fasilitas dan insentif khusus, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan, untuk menarik investasi. Sementara PSN adalah proyek-proyek yang dinilai strategis bagi perekonomian nasional dan mendapat dukungan percepatan dari pemerintah. Keduanya menjadi instrumen utama dalam mendorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB), komponen penting dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Data menunjukkan bahwa belanja modal dan realisasi investasi di sejumlah KEK prioritas, seperti KEK Batang dan KEK Sei Mangkei, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, rasio investasi terhadap PDB masih belum menembus level yang memadai untuk mendorong pertumbuhan di atas 5,5 persen secara berkelanjutan. Likuiditas global yang ketat dan tekanan capital outflow menjadi sentimen pasar yang turut memengaruhi laju investasi di dalam negeri.

"Percepatan proses pengajuan, evaluasi, persetujuan, dan penetapan PSN maupun KEK menjadi kunci untuk menjaga momentum investasi di tengah ketidakpastian global," demikian salah satu butir dorongan yang disampaikan kalangan industri kawasan.

Pro: Belajar dari China dan Vietnam

Di satu sisi, pengalaman China dan Vietnam menawarkan pelajaran berharga. China mengembangkan kawasan ekonomi khusus seperti Shenzhen sejak akhir 1970-an dan menjadikannya pusat manufaktur global dalam hitungan dekade. Vietnam melalui kawasan industri dan zona ekonomi seperti di Provinsi Dong Nai dan Bac Ninh berhasil menarik relokasi manufaktur besar, dengan pertumbuhan investasi asing langsung (PMA) yang konsisten di atas 8 persen per tahun pada periode puncak.

Keunggulan model mereka meliputi kepastian regulasi, percepatan perizinan yang terintegrasi satu pintu, insentif fiskal yang terukur, serta konektivitas infrastruktur yang dibangun paralel dengan kawasan. Jika Indonesia mampu mereplikasi pendekatan ini, proyeksi investasi KEK dapat meningkat signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fundamental ekonomi dari sisi produksi dan ekspor.

Kontra: Risiko Oversupply dan Beban Fiskal

Di sisi lain, percepatan penetapan PSN dan KEK tanpa evaluasi yang ketat berpotensi menimbulkan risiko. Beberapa pengamat menilai bahwa pemberian insentif fiskal yang terlalu agresif dapat memperbesar beban anggaran negara, terutama ketika penerimaan pajak tengah menghadapi tekanan. Ada pula kekhawatiran soal oversupply kawasan industri jika permintaan investasi tidak tumbuh secepat pembangunan fisik.

Selain itu, valuasi proyek dan kelayakan ekonomi jangka panjang perlu diuji dengan cermat. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa KEK yang gagal menarik investasi berujung pada aset menganggur (idle assets) dan biaya pemeliharaan yang membebani APBN maupun APBD. Sentimen pasar terhadap risiko regulasi dan kepastian hukum juga masih menjadi faktor penentu keputusan investor jangka panjang.

Yang Perlu Diperhatikan ke Depan

Ke depan, keseimbangan antara kecepatan dan kualitas menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan bahwa percepatan proses pengajuan dan penetapan PSN maupun KEK tidak mengorbankan aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Integrasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi prasyarat agar proses evaluasi berjalan efisien tanpa mengabaikan uji kelayakan.

Jika langkah ini dijalankan konsisten, proyeksi pertumbuhan investasi dapat lebih terukur dan berkelanjutan. Namun, tanpa perbaikan fundamental dan pengelolaan likuiditas yang hati-hati, dorongan percepatan berisiko hanya menjadi tren jangka pendek. Portofolio kebijakan yang seimbang antara insentif, infrastruktur, dan kepastian hukum akan menentukan apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China dan Vietnam atau justru tertinggal dalam kompetisi menarik modal global.