Bank Sampah dan Efek Berganda Ekonomi Sirkular di Mandalika

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbulan sampah nasional mencapai sekitar 38 juta ton per tahun, dan hanya sekitar 60 persen yang terkelola dengan baik. Persoalan ini tidak lepas dari daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, termasuk kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang sejak beberapa tahun terakhir menjelma menjadi magnet pariwisata dan penyelenggaraan event berskala internasional. Di kawasan inilah pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui bank sampah menjadi salah satu instrumen yang menarik dicermati dari sisi ekonomi, bukan sekadar lingkungan.

Bank Sampah sebagai Unit Ekonomi Mikro

Bank sampah pada dasarnya adalah institusi keuangan mikro yang memakai satuan kilogram sampah terpilah sebagai pengganti rupiah dalam operasi simpanan. Warga menyetor sampah anorganik, lalu nilai setoran dicatat dalam buku tabungan dan dapat ditarik dalam bentuk uang tunai, pulsa, atau kebutuhan pokok. Dari kacamata ekonomi, mekanisme ini menciptakan tiga lapis manfaat sekaligus: pengurangan biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, penciptaan pendapatan tambahan rumah tangga, serta pasokan bahan baku bagi industri daur ulang.

Di sisi lain, skala bank sampah umumnya masih sangat kecil. Nilai tabungan per nasabah kerap hanya berkisar puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Artinya, kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga belum bisa disebut signifikan secara makro. Fungsinya lebih kepada jaring pengaman tambahan dan sarana edukasi pemilahan daripada mesin pertumbuhan ekonomi desa.

Sektor pariwisata sendiri menyumbang porsi penting dalam produk domestik bruto nasional, dengan kontribusi langsung yang berfluktuasi di kisaran 4 hingga 5 persen sebelum pandemi. Event berskala global seperti balap motor kelas dunia di Sirkuit Mandalika membawa multiplier effect tersendiri, terutama pada okupansi hotel, konsumsi usaha mikro, serta permintaan jasa pendukung. Namun lonjakan aktivitas yang bersifat temporer ini juga berbanding lurus dengan lonjakan timbulan sampah, sehingga kapasitas pengelolaan lokal menjadi taruhannya.

Di Satu Sisi: Pemberdayaan dan Efisiensi Biaya

Mendorong bank sampah desa di sekitar sirkuit berarti menempatkan warga sebagai penerima manfaat langsung dari rantai nilai pariwisata. Dari perspektif ekonomi sirkular, bahan yang sebelumnya berakhir di tempat pembuangan akhir berubah menjadi aliran nilai. Karton, botol plastik, dan kaleng memiliki harga jual yang bergerak mengikuti harga komoditas daur ulang global. Ketika harga plastik bekas jenis PET berada di level yang kompetitif, unit bank sampah dapat memperoleh margin yang membuat operasionalnya berkelanjutan.

"Pengelolaan sampah yang baik bukan biaya, melainkan investasi yang menghasilkan penghematan fiskal bagi daerah dan pendapatan tambahan bagi masyarakat," demikian benang merah yang kerap disampaikan para ekonom lingkungan dalam berbagai forum pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, keterlibatan komunitas menurunkan risiko konflik sosial. Ketika warga merasa ikut memiliki agenda pembangunan pariwisata, resistensi terhadap proyek berskala besar cenderung mereda. Ini punya nilai ekonomi nyata: biaya transaksi sosial yang lebih rendah, proses perizinan yang lebih mulus, dan reputasi daerah di mata investor.

Di Sisi Lain: Tantangan Skala dan Keberlanjutan

Kendati menjanjikan, bank sampah menghadapi sejumlah persoalan fundamental. Pertama, soal likuiditas: banyak unit kesulitan membayar tabungan nasabah tepat waktu karena penjualan bahan baku ke pengepul atau industri daur ulang sering tertunda. Kedua, tata kelola. Pencatatan yang masih manual dan keterbatasan sumber daya manusia membuat pengelolaan administrasi rentan terhadap kesalahan maupun penyelewengan.

Ketiga, ketergantungan pada dukungan korporasi atau program tanggung jawab sosial. Injeksi dana, pelatihan, dan pendampingan memang mempercepat penguatan kapasitas, tetapi menimbulkan pertanyaan soal kesinambungan pasca-program. Jika dukungan berhenti, tidak sedikit bank sampah yang kehilangan momentum dan berhenti beroperasi. Bandingkan dengan negara seperti Jerman yang memiliki sistem tanggung jawab produsen diperluas, di mana rantai pengumpulan dan daur ulang memiliki kepastian pasar karena dibiayai lewat skema yang diwajibkan regulasi.

Dari sisi sentimen pasar, keterlibatan korporasi energi dalam agenda lingkungan juga tidak terlepas dari tekanan transisi energi. Perusahaan dituntut memperbaiki profil keberlanjutan, terutama pada emisi dan pengelolaan limbah. Program pemberdayaan desa menjadi bagian dari narasi lingkungan, perusahaan yang dalam jangka panjang turut memengaruhi valuasi dan akses pembiayaan.

Menariknya, dampak ekonomi dari pengelolaan sampah jauh lebih mudah diukur pada level mikroketimbang makro. Penghematan biaya angkut, nilai jual bahan daur ulang, dan tabungan warga bisa dihitung per unit. Sementara kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah biasanya terkubur dalam agregat sektor lain. Ini membuat bank sampah sering dipandang sebelah mata dalam perencanaan anggaran daerah, meski secara fundamental menyentuh persoalan struktural.

Proyeksi dan Arah ke Depan

Ke depan, keberhasilan model ini akan sangat bergantung pada tiga hal: kepastian pasar bagi bahan daur ulang, tata kelola keuangan yang transparan, dan integrasi ke dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah. Tanpa ketiganya, bank sampah berisiko berhenti sebagai proyek seremonial. Dengan ketiganya, ia bisa menjadi fondasi ekonomi sirkular yang menopang pariwisata jangka panjang di kawasan seperti Mandalika.