Modal Bank Jakarta Naik Dua Kali Lipat, Ini Dua Sisi Pandangannya

Berdasarkan dokumen usulan anggaran yang beredar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per awal tahun ini, modal dasar Bank Jakarta diusulkan melonjak dari Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun. Kenaikan itu setara 126,1 persen secara year-on-year, sebuah lonjakan yang jauh melampaui rata-rata pertumbuhan modal bank pembangunan daerah (BPD) nasional yang berkisar 8 hingga 12 persen per tahun. Angka ini menjadi sorotan karena menyangkut uang publik daerah sekaligus menentukan arah ekspansi bisnis bank milik Pemprov DKI tersebut.

Dalam terminologi perbankan, modal dasar adalah batas maksimum penyetoran modal yang tercantum dalam anggaran dasar, bukan dana yang langsung disetor. Modal disetor merupakan realisasi bertahap dari komitmen tersebut. Perbedaan dua istilah ini penting bagi pembaca awam, sebab kenaikan modal dasar tidak otomatis berarti Rp14,5 triliun uang tunai berpindah ke kas bank pada tahun yang sama.

Di Satu Sisi: Ruang Ekspansi dan Kebutuhan Likuiditas

Argumentasi pro terhadap kebijakan ini bersandar pada tekanan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Jika Bank Jakarta ingin menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor infrastruktur daerah, UMKM, dan pembiayaan perumahan rakyat, maka CAR harus dijaga di atas ambang yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan asumsi portofolio kredit tumbuh 20 persen per tahun, penambahan modal menjadi keniscayaan agar rasio tersebut tidak tergerus.

Bank pembangunan daerah memiliki mandat ganda: mencari laba sekaligus mendukung program pembangunan kepala daerah. Proyek seperti revitalisasi pasar, transportasi publik, dan penataan kawasan kumuh membutuhkan pendanaan jangka panjang berbunga rendah. Modal yang lebih tebal memungkinkan bank menahan posisi aset produktif lebih lama tanpa tergantung pada pinjaman antarbank yang rentan terhadap sentimen pasar.

"Penguatan permodalan BPD adalah konsekuensi logis dari tuntutan peran sebagai agen pembangunan, terutama ketika belanja daerah meningkat dan ruang fiskal APBD terbatas," ujar seorang pengamat perbankan daerah dalam sebuah diskusi akademik, menggambarkan logika di balik usulan tersebut.

Dari kacamata valuasi, bank dengan modal besar berpotensi menekan biaya dana alias cost of fund. Kepercayaan kreditur dan nasabah deposan cenderung meningkat, sehingga likuiditas lebih stabil dan margin bunga bersih bisa membaik dalam jangka menengah.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Disiplin Tata Kelola

Namun, kritik datang dari kalangan yang menilai penyertaan modal daerah (PMD) berpotensi membebani keuangan daerah. Bila penyertaan dilakukan dengan kas APBD, maka belanja modal untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan bisa terpangkas. Sebaliknya, jika menggunakan instrumen surat utang daerah, maka muncul kewajiban baru yang harus dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya.

Kekhawatiran kedua menyangkut tata kelola. Sejumlah studi menunjukkan bahwa bank daerah sering menghadapi risiko penyaluran kredit yang tidak sepenuhnya berbasis analisis kelayakan, melainkan tekanan kepentingan politik jangka pendek. Kenaikan modal tanpa penguatan manajemen risiko, audit internal, dan transparansi laporan keuangan justru dapat memperbesar kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL).

Rasio kecukupan modal yang tinggi memang memberi bantalan, tetapi bukan jaminan kualitas aset. Di beberapa BPD di Indonesia, NPL sempat menembus 3 hingga 5 persen ketika ekspansi kredit tidak diimbangi kapasitas pengawasan. Jika hal serupa terjadi, dana publik yang disuntikkan sebagai modal berisiko tergerus oleh penyisihan kerugian penurunan nilai aset.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Untuk menilai dampaknya secara utuh, publik perlu menunggu rincian rencana bisnis bank: berapa target pertumbuhan kredit, ke segmen apa penyaluran diarahkan, dan bagaimana proyeksi laba bersih tiga tahun ke depan. Tanpa angka-angka tersebut, kenaikan modal dasar hanya menjadi sinyal optimisme tanpa dasar yang terukur.

Fundamental perbankan daerah Indonesia secara agregat masih tergolong sehat dengan CAR industri di kisaran 24 hingga 26 persen, tetapi sebarannya tidak merata. Beberapa bank daerah memiliki bantalan modal jauh lebih tipis. Bagi Bank Jakarta, lonjakan modal menjadi penopang sekaligus ujian: apakah dana rakyat dikelola untuk memperkuat layanan publik, atau justru menjadi beban fiskal baru yang menggerus kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.