Bahlil: Skema Onshore Gas Blok Andaman Cari Win-win

Berdasarkan data Kementerian ESDM per September 2024, produksi gas alam Indonesia tercatat sebesar 5.800 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari), menurun 3,2% year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di tengah tekanan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa pengolahan gas dari Blok Andaman bisa dilakukan dengan skema onshore, namun dengan syarat perhitungan ekonomi yang matang.

Skema Onshore: Efisiensi atau Beban?

Blok Andaman yang terletak di lepas pantai Aceh diperkirakan memiliki cadangan gas mencapai 6 triliun kaki kubik (TCF), berdasarkan data SKK Migas. Namun, infrastruktur pengolahan onshore (di darat) membutuhkan investasi besar, antara US$2-3 miliar untuk fasilitas pemrosesan dan pipa. "Kita cari win-win solution. Kalau perhitungan ekonominya berat, jangan dipaksakan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta. Sikap ini mencerminkan hati-hati pemerintah dalam menjaga iklim investasi migas.

Di satu sisi, skema onshore diyakini mampu meningkatkan nilai tambah. Gas yang diolah di darat dapat langsung disalurkan ke industri dalam negeri, seperti pupuk dan petrokimia, yang membutuhkan pasokan 1.200 MMSCFD. Hal ini bisa mengurangi impor gas yang pada 2023 mencapai 2,4 juta ton LNG, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Di sisi lain, biaya pembangunan fasilitas onshore seringkali melonjak akibat faktor teknis seperti kondisi tanah dan izin lahan. Studi konsultan migas menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi (IRR) proyek onshore Blok Andaman hanya berkisar 10-12%, di bawah rata-rata IRR proyek migas global yang 15%. "Risiko overbudget dan keterlambatan menjadi momok, terutama di tengah tren suku bunga tinggi AS yang memicu capital outflow dari emerging market," jelas Dian Ekawati, analis energi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

"Pemerintah harus memastikan bagi hasil yang adil antara kontraktor dan negara. Skema onshore memang memberikan lapangan kerja, tapi jika biaya terlalu tinggi, investor bisa beralih ke proyek offshore yang lebih murah," kata Dian.

Dampak pada Neraca Gas dan Fundamental Ekonomi

Keputusan final terkait skema pengolahan ini akan memengaruhi proyeksi produksi gas nasional. Saat ini, 70% produksi gas Indonesia diekspor dalam bentuk LNG, sementara kebutuhan domestik hanya 30%. Jika Blok Andaman diolah onshore, rasio ekspor-ke-domestik bisa berubah menjadi 60:40 dalam lima tahun ke depan. Ini penting mengingat target pemerintah mencapai swasembada energi pada 2045.

Pro: Pengolahan onshore dapat memperkuat fundamental ekonomi daerah. Dengan multiplier effect, setiap investasi US$1 miliar di sektor migas diperkirakan menciptakan 5.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Hal ini sejalan dengan program hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Kontra: Likuiditas fiskal negara terbatas. Belanja modal untuk energi di APBN 2024 hanya Rp186 triliun, sementara kebutuhan investasi migas hingga 2029 mencapai US$100 miliar. "Jika tidak hati-hati, skema onshore justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan subsidi bunga," ujar Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia.

Proyeksi ke Depan: Valuasi dan Sentimen Pasar

Saat ini, sentimen pasar terhadap saham-saham energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih positif, dengan indeks sektor energi naik 8,5% year-to-date. Namun, valuasi proyek migas seperti Blok Andaman sangat bergantung pada harga gas global. Harga LNG spot di Asia saat ini berkisar US$12 per MMBtu, lebih rendah 15% dari rata-rata 2023. Jika tren ini berlanjut, IRR proyek onshore bisa turun di bawah 10%.

Pemerintah diharapkan segera mengumumkan kajian teknis dan keuangan secara transparan. "Kita butuh kepastian regulasi agar investor tidak ragu. Jangan sampai proyek ini molor seperti Blok Masela yang butuh 10 tahun untuk finalisasi," tambah Dian Ekawati. Dengan pendekatan win-win yang ditekankan Bahlil, keputusan akhir akan menjadi kunci keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal.