Golkar Sebut Tuduhan Korupsi di Sektor Batu Bara Tak Berdasar

Polemik baru mencuat di ranah politik nasional setelah pernyataan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyeret Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam dugaan praktik korupsi di industri batu bara. Respons keras datang dari Partai Golkar, yang menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki fondasi bukti yang memadai dan cenderung bersifat spekulatif.

Kronologi Munculnya Dugaan

Beberapa waktu lalu, Deddy Sitorus, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, secara terbuka menyuarakan permintaan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri ESDM. Ia menduga ada praktik penyelewengan dalam tata kelola perizinan pertambangan batu bara yang merugikan keuangan negara hingga belasan triliun rupiah. Deddy menyebut indikasi ini terlihat dari maraknya tambang ilegal, ketidaksesuaian volume produksi yang dilaporkan, serta potensi manipulasi data ekspor yang tidak terpantau secara ketat oleh otoritas terkait.

Menurutnya, Bahlil sebagai penanggung jawab tertinggi di kementerian harus dimintai keterangan untuk mengungkap aliran dana dan kemungkinan adanya pembiaran praktik yang melanggar hukum. Pernyataan itu sontak menjadi sorotan, mengingat posisi Bahlil yang juga merupakan kader penting di tubuh Partai Golkar dan baru saja menyelesaikan sejumlah program strategis di sektor energi.

Golkar Balik Kritik: Minim Data dan Bernada Tendensius

Menanggapi hal itu, Soedeson, politisi senior Golkar yang duduk di Komisi Energi DPR, menilai bahwa pernyataan Deddy jauh dari kata objektif. Ia menuturkan, tudingan yang dilontarkan tanpa menyertakan bukti atau data yang akurat hanyalah wujud dari manuver yang tidak konstruktif.

"Kami mendorong agar semua pihak yang memiliki informasi tentang dugaan pelanggaran untuk melaporkannya melalui saluran resmi, misalnya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan justru melempar pernyataan di ruang publik yang bisa menimbulkan kegaduhan dan mempengaruhi sentimen pasar, apalagi di sektor batu bara yang sangat vital," tegas Soedeson, mengomentari posisi Deddy.

Soedeson juga meyakini bahwa serangan terhadap Bahlil ini sarat akan kepentingan politik. Ia tidak memungkiri adanya latar belakang persaingan jelang kontestasi politik 2029, atau bahkan dinamika internal partai yang membuat pihak-pihak tertentu berusaha melemahkan figur-figur potensial. Namun, ia meminta agar persoalan kepentingan nasional, khususnya tata kelola sumber daya alam, tidak dijadikan alat pukul tanpa bukti yang valid.

Lebih jauh, Soedeson menjelaskan bahwa sistem pengawasan di sektor mineral dan batu bara sejauh ini sudah berjalan cukup ketat. Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar-Kementerian/Lembaga (Simbara) yang dulu diluncurkan untuk memperbaiki tata niaga mineral dan batu bara, kini mulai diperluas untuk komoditas lain. Melalui sistem ini, setiap transaksi ekspor sekaligus pembayaran royalti dan pajak dapat dipantau secara real-time. "Kalau memang ada kebocoran, silakan tunjukkan di titik mana Simbara gagal mendeteksi," ujarnya.

Kinerja Sektor Batu Bara di Era Bahlil

Di bawah kendali Menteri Bahlil, kementerian ESDM mencatatkan beberapa pencapaian yang tidak bisa diabaikan. Data hingga kuartal pertama 2025 menunjukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor mineral dan batu bara melampaui target, mencapai Rp 115 triliun, atau naik sekitar 8% secara year-on-year. Volume produksi batu bara nasional dikendalikan agar tidak melebihi pagu yang ditetapkan, yaitu 710 juta ton untuk tahun berjalan, demi menjaga harga dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, kebijakan hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai pengganti LPG impor terus digenjot, meski masih menghadapi hambatan skala ekonomi. "Kalau kementerian ini bermasalah dalam tata kelola, bagaimana mungkin proyek-proyek strategis berjalan dan PNBP justru tumbuh? Ini adalah bentuk kerja nyata yang terbantahkan oleh data. Tudingan tanpa dasar hanya akan mengacaukan iklim investasi yang sedang kita perbaiki bersama," tambah Soedeson.

Pihaknya pun mengajak Deddy Sitorus untuk menempuh mekanisme resmi jika memang memiliki temuan bukti yang kuat. "KPK dan BPK terbuka. Kami dari Golkar justru mendukung penegakan hukum, asalkan tidak tendensius dan merugikan nama baik pejabat negara yang sedang berkinerja baik hanya karena pernyataan di media," katanya.

Pengaruh terhadap Iklim Investasi dan Stabilitas Sektor

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dian Wulandari, yang dimintai tanggapan terpisah, mengatakan bahwa meskipun hak menyampaikan pendapat dan kontrol legislatif adalah bagian dari demokrasi, penting untuk membedakan antara kritik berbasis audit dan pernyataan yang terkesan melebar tanpa dasar. "Sektor batu bara masih menjadi salah satu penyumbang devisa utama Indonesia. Setiap kali muncul narasi korupsi yang tidak jelas buktinya, pelaku pasar bisa bereaksi negatif. Itu bisa mengganggu arus modal dan mempersulit perusahaan tambang dalam merencanakan ekspansi," jelasnya.

Ia menambahkan, jika Dugaan Kecurangan itu benar, maka para pihak yang menyuarakan seharusnya bisa memfasilitasi pelaporan kepada lembaga pengawas, bukan sekadar bermanuver di media. Sebab, publikasi tanpa pengawalan hukum hanya akan menimbulkan spekulasi dan polarisasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Deddy Sitorus belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai balasan dari kader Golkar tersebut. Panggung politik pun menunggu apakah tuduhan ini akan berkembang menjadi laporan resmi atau perlahan tenggelam di tengah riuhnya agenda nasional. Yang jelas, benturan antara kedua partai besar ini menandakan bahwa sektor energi bukan hanya ruang teknis dan ekonomi, melainkan juga medan pertarungan kepentingan yang kian memanas.

Baca juga:

• JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sepuluh tokoh sebagai anggo...
• Serangan AS ke Iran Picu Desakan Damai dari Negara-Negara Arab